RADAR TULUNGAGUNG – Amerika Serikat (AS) secara resmi memasuki fase penutupan operasional pemerintahan federal, atau yang dikenal sebagai US shutdown.
Setelah Kongres Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan anggaran sebelum tenggat waktu tengah malam pada Selasa (30/9) waktu setempat.
Penutupan ini menjadi yang pertama kalinya sejak tahun 2019, atau dalam hampir tujuh tahun, menandai kebuntuan politik yang mendalam antara Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump dan oposisi dari Partai Demokrat.
Kegagalan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara (Continuing Resolution/CR) di Senat memaksa lembaga-lembaga federal untuk merumahkan staf yang dianggap tidak esensial dan menangguhkan berbagai layanan publik di seluruh negeri.
Situasi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian di Washington, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan nasib ratusan ribu pegawai federal.
Penyebab utama krisis anggaran yang memicu AS shutdown ini adalah perselisihan sengit yang tidak dapat diselesaikan mengenai pendanaan layanan kesehatan, khususnya subsidi dalam Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare.
Partai Demokrat bersikeras agar RUU pendanaan tersebut mencakup perpanjangan subsidi kesehatan yang vital untuk menjaga biaya asuransi tetap terjangkau bagi jutaan rakyat Amerika.
Namun, Partai Republik menolak tuntutan ini, berpendapat bahwa isu kebijakan sebesar itu harus diperdebatkan secara terpisah dan tidak boleh "disandera" untuk meloloskan anggaran pemerintah.
Senat gagal mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan sementara, hanya meraih 55 suara mendukung dan 45 menolak. Akibat kebuntuan ini, tepat pukul 00:01 EDT hari Rabu (04:01 GMT), AS shutdown resmi berlaku.
Dampak paling signifikan dan langsung dari AS shutdown adalah nasib pegawai federal. Sekitar 750.000 hingga 900.000 pegawai federal yang pekerjaannya dianggap "tidak esensial" kini dirumahkan (furloughed) tanpa batas waktu dan tidak akan menerima gaji selama penutupan berlangsung.
Bagi mereka yang dianggap "esensial" untuk keselamatan dan keamanan negara, seperti agen penegak hukum, petugas TSA di bandara, dan personel militer aktif, mereka diwajibkan untuk tetap bekerja, meskipun tidak akan menerima bayaran tepat waktu.
Meskipun Kongres secara historis selalu mengesahkan pembayaran gaji retroaktif setelah penutupan berakhir, ketidakpastian finansial ini telah menimbulkan kesulitan bagi banyak keluarga. Ada kekhawatiran bahwa sebanyak 2 juta PNS terancam menganggur akibat situasi ini.
Kebuntuan anggaran ini semakin diperparah oleh pernyataan Presiden Trump yang mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan memanfaatkan shutdown ini sebagai "kesempatan" untuk memajukan prioritas Partai Republik, yaitu memangkas ukuran pemerintah federal dan mengurangi tenaga kerjanya.
Trump telah menghabiskan sembilan bulan sebelumnya untuk memangkas ukuran pemerintah nasional secara drastis.
Setelah shutdown berlaku, Wakil Presiden JD Vance mengonfirmasi bahwa mereka harus melakukan "triase" yang berarti orang-orang tertentu harus diberhentikan secara permanen.
Ancaman ini menimbulkan kecaman keras dari serikat pekerja, seperti Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), yang menyebut retorika Trump "tidak stabil" dan "berbahaya," menuduh presiden memperlakukan pegawai negeri sebagai pion dalam permainan politik.
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa shutdown memberikan cabang eksekutif "kesempatan nyata" untuk mengecilkan pemerintah.
Johnson menekankan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran kini dapat meninjau operasional pemerintah dan menentukan program dan kebijakan mana yang harus dilanjutkan dan mana yang tidak menjadi prioritas bagi para pembayar pajak.
Sebaliknya, ia menuduh Senator Demokrat Chuck Schumer sebagai pihak yang membuka jalan bagi pengurangan besar-besaran dalam ukuran pemerintah ini.
Baca Juga: Willie Salim dan Ustaz Derry Terbang Langsung ke Palestina, Target Bangun Klinik 4 Lantai di Gaza
Sejak penutupan resmi, kedua belah pihak di Washington saling tuding dan menyalahkan. Gedung Putih secara terbuka menyalahkan Partai Demokrat, bahkan memajang waktu durasi shutdown di laman resminya dengan tulisan "Democrats Have Shut Down the Government". Ketua DPR Mike Johnson juga menuding Demokrat mengutamakan imigran ilegal dan merugikan rakyat Amerika yang bekerja keras.
Namun, eks Wakil Presiden Kamala Harris dengan tegas menyalahkan Partai Republik, mengingat mereka menguasai Gedung Putih, DPR, dan Senat. Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat, Chuck Schumer, juga menyalahkan Partai Republik karena menolak perpanjangan subsidi ACA.
Gubernur Maryland, Wes Moore, seorang politisi Demokrat yang namanya digadang-gadang sebagai calon presiden, mengecam Trump dan menyatakan bahwa prasyarat untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi seharusnya tidak dengan memutus akses layanan kesehatan.
Moore memperingatkan bahwa semakin lama shutdown berlangsung, semakin besar kemungkinan kerusakan serius, termasuk tertundanya proyek infrastruktur besar dan kerugian bagi usaha kecil.
Secara operasional, dampak penutupan ini terlihat nyata pada layanan publik. Sekitar 9.300 pegawai Taman Nasional telah dirumahkan.
Meskipun rencana darurat menyatakan bahwa jalan taman, tempat pengamatan, jalur setapak, dan tugu peringatan terbuka umumnya akan tetap dapat diakses pengunjung, lokasi tanpa "area yang dapat diakses" akan ditutup.
Sebagai contoh, wisatawan di Philadelphia ditolak masuk ke Liberty Bell, dan Taman Militer Nasional Vicksburg di Mississippi ditutup, begitu pula gua-gua di Carlsbad Caverns di New Mexico.
Layanan lain yang dianggap tidak esensial dan terdampak meliputi program bantuan pangan, prasekolah yang didanai federal, penerbitan pinjaman mahasiswa, dan inspeksi pangan.
Meskipun kebuntuan ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar, sejauh ini dampaknya pada pasar AS terbatas, karena sebagian besar sudah diperkirakan.
Analis menyebut bahwa perlambatan sementara yang terkait dengan penutupan biasanya mudah terpulihkan.
Namun, shutdown dapat mengganggu rilis beberapa laporan ekonomi penting, seperti jumlah pekerjaan bulanan dan data inflasi, yang sangat diandalkan oleh bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), dalam mengambil keputusan kebijakan moneter.
Penutupan pemerintahan AS bukanlah hal yang baru, namun yang terakhir kali terjadi pada 2018-2019 merupakan yang terpanjang dalam sejarah, berlangsung selama 35 hari dan menyebabkan 340.000 pegawai federal menganggur sementara.
Saat ini, semuanya bergantung pada kompromi. Ada dua kemungkinan utama untuk mengakhiri situasi ini.
Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi layanan kesehatan yang diminta Demokrat, atau penutupan pemerintah menjadi sangat mengganggu sehingga Partai Demokrat mundur dan menyetujui pendanaan pemerintah agar dapat beroperasi kembali.
Sejauh ini, pemerintahan Trump enggan memberikan konsesi substantif. Akibatnya, ketidakpastian finansial ganda tidak ada gaji dan potensi kehilangan pekerjaan permanen—terus menghantui tenaga kerja federal. ****
Editor : Dharaka R. Perdana