RADAR TULUNGAGUNG – Perundingan tidak langsung yang paling menjanjikan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza baru saja menyelesaikan hari keduanya di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir.
Namun, prospek kesepakatan cepat diprediksi sulit karena tuntutan keras dari pihak Hamas, yang menuntut jaminan tegas bahwa Israel akan mengakhiri perang dan menarik pasukannya sepenuhnya dari wilayah Palestina.
Tuntutan ini muncul saat para pejabat senior Qatar dan Amerika Serikat (AS) bersiap bergabung dalam perundingan yang akan dilanjutkan kembali.
Pejabat Hamas secara eksplisit menyatakan bahwa mereka mencari jaminan dari pihak Israel mengenai penghentian penuh perang di Gaza.
Selain itu, syarat mutlak yang diajukan adalah penarikan penuh militer pendudukan (tentara Israel) dari Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump.
Posisi ini ditegaskan oleh pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, yang memaparkan tuntutan kelompok tersebut pada momen penting: peringatan dua tahun dimulainya serangan yang memicu Perang Gaza.
Dalam pernyataannya, Barhoum menyebutkan bahwa para negosiator kelompoknya berupaya mengatasi semua hambatan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi aspirasi rakyat di Gaza.
Di tengah ketidakpastian perundingan yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, pihak Israel sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai status negosiasi tersebut.
Namun, syarat-syarat yang diajukan Hamas—terutama pengakhiran perang dan penarikan penuh—merupakan prasyarat yang secara historis tidak pernah diterima oleh Israel.
Sebaliknya, Israel menuntut agar Hamas melucuti senjatanya, sebuah tuntutan utama yang dicantumkan dalam rencana Trump namun secara tegas ditolak oleh faksi-faksi Palestina.
Kontradiksi mendasar dalam tuntutan kedua belah pihak ini menggarisbawahi mengapa para pejabat dari semua sisi mendesak agar berhati-hati mengenai prospek tercapainya kesepakatan yang cepat.
Fawzi Barhoum menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicari Hamas harus mencakup gencatan senjata yang permanen dan komprehensif.
Setelah penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, Hamas juga menuntut segera dimulainya proses rekonstruksi komprehensif di bawah pengawasan "badan teknokratis nasional" Palestina.
Namun, penolakan Hamas terhadap pelucutan senjata menjadi hambatan signifikan. Sebelum perundingan dimulai, payung faksi Palestina—termasuk Hamas—mengeluarkan pernyataan bersama yang menjanjikan "sikap perlawanan dengan segala cara".
Mereka secara tegas menekankan, "Tidak seorang pun berhak menyerahkan senjata rakyat Palestina," merujuk pada tuntutan pelucutan senjata yang merupakan syarat inti dalam rencana Trump.
Sementara itu, rencana yang diusulkan oleh Presiden Trump sendiri masih tergolong samar-samar mengenai penarikan pasukan Israel.
Rencana tersebut tidak menyajikan jadwal spesifik untuk penarikan bertahap. Penarikan bertahap pasukan Israel hanya akan terjadi setelah Hamas mengembalikan 48 tawanan Israel yang masih mereka tahan di Gaza. Diperkirakan 20 dari 48 tawanan tersebut masih hidup.
Pihak Israel sangat berharap bahwa perundingan yang terjadi di Sharm el-Sheikh dapat segera menghasilkan pembebasan ke-48 sandera yang ditahan.
Bagi warga Israel, isu sandera ini terasa seperti "luka terbuka". Hilda Weisthal, 43 tahun, mengungkapkan perasaannya bahwa sudah dua tahun berlalu, namun para sandera masih belum kembali ke rumah.
Di sisi lain, perundingan ini juga dilakukan bertepatan dengan peringatan dua tahun sejak serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang menewaskan 1.200 orang dan membawa 251 sandera ke Gaza.
Pada peringatan tersebut, beberapa warga Israel mengunjungi lokasi-lokasi yang paling terdampak, seperti festival musik Nova di Israel selatan, tempat 364 orang ditembak, dipukuli, atau dibakar hingga tewas.
Di Gaza sendiri, warga sipil juga menyuarakan harapan besar agar penderitaan mereka segera berakhir.
Konflik yang telah berlangsung selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, memaksa banyak warga mengungsi berkali-kali.
Mohammed Dib, warga Palestina berusia 49 tahun, menyampaikan keputusasaan, mengatakan bahwa selama dua tahun mereka hidup dalam ketakutan, kengerian, pengungsian, dan kehancuran.
Perundingan ini dianggap sebagai kesempatan nyata untuk mencapai kesepakatan Gaza, demikian diungkapkan Trump saat berbicara di Gedung Putih.
Kesepakatan di Mesir saat ini difokuskan pada penghentian pertempuran dan logistik pembebasan sandera dan tahanan politik.
Namun, Qatar, salah satu mediator, telah mengindikasikan bahwa banyak detail yang harus diselesaikan, yang semakin menguatkan bahwa kesepakatan kemungkinan kecil akan terjadi dalam waktu dekat.
Mediator AS dilaporkan tidak akan meninggalkan Mesir tanpa kesepakatan. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara untuk menerima proposal perdamaian Gaza dari Trump.
Menggarisbawahi kesulitan perundingan, tanpa adanya gencatan senjata yang disepakati, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza.
Tindakan ini meningkatkan isolasi internasional bagi Israel dan memicu protes pro-Palestina di berbagai negara, yang diperkirakan akan berlanjut. Sebelumnya, AS juga telah mengucurkan bantuan militer senilai Rp 359 triliun kepada Israel.
Kesimpulannya, saat perundingan di Mesir berlanjut, tuntutan Hamas untuk penarikan penuh dan pelucutan senjata yang dituntut Israel tetap menjadi jurang pemisah yang besar, menjadikan jalan menuju perdamaian permanen sangat menantang. ****
Editor : Dharaka R. Perdana