RADAR TULUNGAGUNG – Sebuah serangan udara brutal yang dilancarkan oleh militer Myanmar telah menyebabkan sedikitnya 24 hingga 40 orang tewas, termasuk anak-anak, saat mereka merayakan festival Buddha di wilayah tengah negara tersebut.
Serangan keji ini terjadi di Kotapraja Chaung U, wilayah Sagaing, pada Senin malam, 6 Oktober 2025, ketika ratusan warga sipil sedang berkumpul untuk mengikuti acara nyala lilin dalam rangka merayakan hari libur nasional Thadingyut.
Insiden mengerikan ini sekali lagi menyoroti situasi perang saudara yang memburuk di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021.
Serangan ini menyasar kerumunan sekitar 100 orang yang tengah mengadakan aksi damai menentang wajib militer yang diberlakukan oleh junta dan menyuarakan tuntutan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Wilayah Sagaing, tempat tragedi ini terjadi, dikenal sebagai salah satu pusat perlawanan utama terhadap junta Myanmar sejak kudeta 2021 dan menjadi target intensif operasi militer.
Ini menegaskan bahwa kekerasan militer tidak hanya menargetkan milisi bersenjata tetapi juga langsung menyasar kegiatan sipil dan damai.
Menurut keterangan dari seorang anggota Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) lokal yang turut terluka, serangan yang memakan korban jiwa di Myanmar ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam waktu tujuh menit.
Serangan tersebut dilakukan menggunakan paralayang bermesin (paramotor) yang menjatuhkan dua bom ke arah kerumunan massa.
Penggunaan paramotor untuk menjatuhkan bom ini merupakan bagian dari tren kekerasan baru yang mengkhawatirkan dan dikecam keras oleh Amnesty International.
Angka korban yang dilaporkan dari insiden ini bervariasi, menunjukkan kondisi kekacauan pasca-serangan. Beberapa sumber menyebutkan sedikitnya 24 orang tewas dan 47 lainnya luka-luka.
Namun, sumber lain, termasuk media lokal dan anggota panitia penyelenggara acara, melaporkan bahwa lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 80 orang lainnya luka-luka.
Kengerian di lokasi kejadian digambarkan oleh para saksi mata. Seorang perempuan yang merupakan anggota panitia acara, meskipun tidak berada di lokasi, mengatakan bahwa potongan-potongan tubuh korban, termasuk anak-anak, berceceran.
"Anak-anak benar-benar hancur," ungkapnya setelah menghadiri pemakaman massal keesokan harinya.
Ia menambahkan bahwa hingga pagi setelah serangan, warga masih berupaya mengumpulkan potongan-potongan tubuh dari tanah, termasuk "potongan daging, anggota badan, bagian-bagian tubuh yang hancur".
Seorang warga Chaung U yang menyaksikan langsung insiden tersebut mengonfirmasi perkiraan jumlah korban dan menjelaskan momen-momen ledakan.
Ia mengatakan, dua rekannya tewas tepat di depan matanya. Saat warga menyadari adanya paralayang bermotor di atas kepala, mereka berusaha melarikan diri, tetapi paramotor tersebut dengan cepat menjatuhkan dua bom.
Wilayah Sagaing di Chaung U, yang menjadi sasaran, dikuasai oleh milisi rakyat (PDF) yang juga mengelola pemerintahan lokal.
Meskipun PDF telah menerima informasi intelijen mengenai potensi serangan udara, mereka tidak sempat mengevakuasi warga karena paramotor tiba lebih cepat dari perkiraan.
Amnesty International mengecam keras insiden ini, menyebut tindakan militer tersebut semakin brutal terhadap warga sipil.
Joe Freeman, peneliti Myanmar di Amnesty International, menyatakan bahwa serangan tersebut harus menjadi "peringatan mengerikan bahwa warga sipil Myanmar membutuhkan perlindungan segera".
Freeman juga menuding komunitas internasional telah melupakan konflik di Myanmar, yang pada gilirannya memberikan keleluasaan bagi militer untuk melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi.
Ia menegaskan bahwa ASEAN harus meningkatkan tekanan terhadap junta menjelang pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan akhir bulan.
Junta dilaporkan semakin sering menggunakan paramotor sebagai pengganti pesawat dan helikopter yang pasokannya semakin sulit didapat akibat sanksi internasional.
Meskipun demikian, kemampuan tempur junta masih diperkuat oleh pasokan drone dan teknologi militer dari Tiongkok dan Rusia.
Serangan mematikan ini terjadi menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan dimulai pada 28 Desember 2025. Junta militer telah menggembar-gemborkan pemilu ini sebagai jalan menuju "rekonsiliasi nasional".
Namun, banyak pihak, termasuk pakar PBB, meyakini bahwa rencana pemilu tersebut hanyalah kedok untuk mempertahankan kekuasaan militer secara sewenang-wenang dan menganggap pemungutan suara tersebut sebagai kecurangan.
Sejak kudeta 2021, negara ini telah terjerumus dalam perang saudara, di mana kelompok pro-demokrasi dan milisi etnis bersenjata bersatu melawan junta.
Militer kini semakin gencar melancarkan serangan udara ke wilayah-wilayah pemberontak dengan tujuan memperluas kendali teritorial menjelang pemungutan suara.
Hingga berita ini diturunkan, juru bicara junta belum memberikan keterangan resmi terkait serangan di festival Thadingyut yang telah menewaskan puluhan warga sipil tak berdosa tersebut.
Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan kebutuhan mendesak bagi perlindungan warga sipil di tengah konflik yang berkepanjangan ini. ****
Editor : Dharaka R. Perdana