RADAR TULUNGAGUNG - Ketegangan diplomatik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah pemerintah Kamboja mengambil langkah drastis melaporkan Thailand ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Laporan resmi ini diajukan setelah unit militer Thailand diduga kuat melakukan teror psikologis yang tidak manusiawi terhadap warga sipil Kamboja yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan.
Teror tersebut berupa penyebaran suara-suara menyeramkan, termasuk ratapan hantu dan jeritan, menggunakan pengeras suara raksasa, yang di Indonesia dikenal mirip dengan fenomena "sound horeg".
Tindakan provokatif ini secara eksplisit disebut sebagai bentuk intimidasi dan pelecehan psikologis yang ditujukan kepada warga sipil Kamboja di perbatasan.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kamboja, unit militer Thailand menyiarkan suara-suara menyeramkan menyerupai ratapan dan jeritan hantu melalui pengeras suara raksasa, yang sengaja diarahkan ke pemukiman warga.
Fenomena sound horeg yang sempat viral di Indonesia kini digunakan sebagai alat perang urat saraf di perbatasan antara kedua negara Asia Tenggara ini.
Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa audio yang mengganggu dan berlangsung lama ini telah mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik pada warganya.
Komnas HAM Kamboja juga memperingatkan bahwa praktik ini mengancam untuk meningkatkan ketegangan yang sudah ada antara negara-negara tetangga tersebut.
Laporan ke PBB ini menunjukkan keseriusan Phnom Penh dalam menanggapi dugaan pelanggaran yang disebut melanggar hak asasi manusia berat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Gencatan Senjata Gaza Jadi Awal Penting Menuju Perdamaian Menyeluruh
Teror suara hantu ini dilaporkan terjadi sepanjang malam, menyebabkan gangguan tidur dan kecemasan berat di kalangan warga sipil Kamboja.
Suara-suara yang disiarkan oleh militer Thailand melalui pengeras suara raksasa tersebut tidak hanya berupa ratapan dan jeritan hantu.
Menurut laporan, suara-suara tersebut juga diselingi efek audio yang mengganggu, seperti deru mesin pesawat dan ledakan kecil.
Warga Kamboja yang tinggal dekat garis demarkasi melaporkan bahwa gangguan suara keras ini terjadi setiap malam, menimbulkan ketidaknyamanan yang ekstrem.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Guardian pada Senin (20/10/2025), Komnas HAM Kamboja menyebutkan bahwa “Audio yang mengganggu dan berlangsung lama tersebut mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik, serta mengancam meningkatkan ketegangan antara negara-negara tetangga,”.
Menanggapi tindakan ini, mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengecam keras praktik tersebut.
Melalui akun Facebook pribadinya, Hun Sen menilai praktik teror suara tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemerintah Kamboja secara resmi telah mengirimkan surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk. Surat resmi tersebut dikirim pada 11 Oktober.
Dalam surat yang dikirimkan ke PBB, pemerintah Kamboja menuduh militer Thailand melakukan intimidasi psikologis terhadap warga sipil di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, Hun Sen menekankan bahwa tindakan ini melanggar semangat gencatan senjata yang telah disepakati oleh ASEAN.
Hun Sen juga menyatakan keberatannya secara moral dan diplomatik, menulis bahwa “Tindakan seperti ini tidak hanya tidak manusiawi, tapi juga mempermalukan hubungan baik antarnegara ASEAN.”
Laporan ke PBB ini menyoroti bahwa Kamboja memandang serius penggunaan metode perang psikologis ini sebagai pelanggaran berat.
Baca Juga: Maroko U-20 Ukir Sejarah, Raih Gelar Juara Piala Dunia U-20 2025 Setelah Tundukkan Argentina 2-0
Insiden teror suara hantu ini terjadi di tengah latar belakang hubungan yang tegang antara Thailand dan Kamboja.
Konflik perbatasan antara kedua negara ini sempat memuncak pada Juli lalu. Saat itu, kedua belah pihak saling serang menggunakan artileri dan pesawat tempur. Pertempuran yang intens tersebut mengakibatkan tewasnya sedikitnya 38 orang dari kedua pihak.
Situasi pertempuran yang mematikan tersebut baru dapat dihentikan setelah Malaysia, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin ASEAN, memfasilitasi tercapainya gencatan senjata.
Namun, meskipun pertempuran telah berhenti dan gencatan senjata telah disepakati, sumber-sumber menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih sangat tegang.
Laporan mengenai gangguan suara keras dari arah Thailand yang dialami warga Kamboja setiap malam menjadi bukti rapuhnya perdamaian yang ada.
Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Manet, yang merupakan putra dari Hun Sen, mengambil tindakan tegas menindaklanjuti laporan dari warga.
Hun Manet, yang sebelumnya dituduh oleh Kamboja sendiri Thailand berusaha membunuhnya, telah menginstruksikan menteri luar negeri (menlu) untuk segera membahas insiden teror suara hantu ini dengan pemerintah Malaysia, yang bertindak sebagai mediator ASEAN dalam konflik perbatasan sebelumnya.
Hun Manet dengan tegas menyatakan bahwa Kamboja tidak akan tinggal diam terhadap tindakan apapun yang mengancam kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Ia menekankan prinsip resiprokal dalam hubungan antarnegara tetangga.
“Kamboja menghormati perbatasan dan kedaulatan semua negara tetangga. Namun, kami juga menuntut perlakuan yang sama terhadap warga kami,” ujar Hun Manet, menegaskan bahwa kedaulatan warga Kamboja harus dihormati sebagaimana Kamboja menghormati negara lain.
Laporan ke PBB yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja ini menegaskan bahwa metode perang psikologis menggunakan sound horeg di perbatasan dianggap sebagai eskalasi yang serius, melanggar batas kemanusiaan dan merusak upaya perdamaian regional.
Meskipun gencatan senjata telah menghentikan pertempuran fisik, Kamboja menunjukkan bahwa teror psikologis tetap menjadi ancaman yang harus ditangani di tingkat internasional. ****
Editor : Dharaka R. Perdana