RADAR TULUNGAGUNG - Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) terkait rencana perdamaian di Gaza pada Senin (17/11), termasuk pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Dilansir dari The Guardian, resolusi itu di-dukung 13 suara, sedangkan China dan Rusia memilih abstain.
Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut resolusi tersebut sebagai arah baru di Timur Tengah bagi Israel dan Palestina serta seluruh masyarakat di kawasan itu.
Baca Juga: Wali Kota Dibunuh Kartel Narkoba, Gen Z Meksiko Turun ke Jalan Memprotes Lemahnya Keamanan Nasional
Rencana tersebut mencakup pembentukan International Stabilization Force (ISP) yang akan mengisi keko songan keamanan pasca penarikan militer Israel, serta membuka kemungkinan jalur menuju negara Palestina yang berdaulat.
Dukungan PBB ini menan-dai momentum diplomatik langka setelah dua tahun kebuntuan yang membuat upaya internasional untuk mengakhiri perang di Gaza tidak berjalan. Namun, implementasinya masih meng hadapi tantangan besar.
Baca Juga: Resmi! Penantian 14 Tahun Berakhir, Timor Leste Jadi Anggota Penuh ASEAN ke-11
Netanyahu Menentang Kemerdekaan
Menjelang pemungutan suara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap pem bentukan negara Palestina. Setelah resolusi disahkan, dia kembali menyatakan sikap keras pemerintahannya.
"Penentangan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah," ujar Netanyahu, setelah mendapat tekanan dari faksi sayap kanan dalam koalisinya.
Sikap ini memunculkan keraguan apakah Israel akan mengizinkan penerapan penuh mandat PBB, termasuk ma-suknya pasukan stabilisasi internasional ke Gaza.
Tiongkok dan Rusia memilih abstain dalam pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak veto mereka.
Para diplomat menyebut abstain tersebut sebagai kompromi agar resolusi tetap lolos, meski beberapa bahasanya dianggap terlalu kabur dan membuka banyak ketidakpastian. ****
Editor : Dharaka R. Perdana