RADAR TULUNGAGUNG - Peran Presiden RI dalam forum internasional kembali menjadi sorotan.
Kali ini, strategi Prabowo Subianto di Board of Peace untuk Palestina dinilai akan menjadi ujian penting bagi komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan, menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Board of Peace menjadi momentum krusial.
Menurutnya, ini adalah kesempatan Indonesia membuktikan diri siap memainkan peran vital dalam mendorong perdamaian Palestina.
“Pertemuan ini sangat penting untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap berperan, dan tujuannya jelas, yakni kemerdekaan Palestina, bukan kepentingan lain,” ujarnya.
Mandat PBB Harus Jadi Landasan
Yulius menekankan, langkah pertama yang harus dipastikan Presiden Prabowo adalah bahwa Board of Peace berjalan dalam kerangka mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam konteks ini, resolusi Dewan Keamanan PBB dan mekanisme multilateral harus menjadi acuan utama.
Menurutnya, muncul sejumlah kritik terhadap pembentukan Board of Peace, termasuk terkait International Stabilization Force (ISF) yang dianggap memiliki cacat legitimasi.
Karena itu, Indonesia perlu memastikan seluruh proses tetap berada dalam rel mandat internasional.
“Board of Peace tidak boleh keluar dari mandat PBB. Itu rambu pertama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Selain mandat PBB, Yulius menyebut ada satu kunci lain yang wajib diperjuangkan Indonesia, yakni solusi dua negara atau two state solution.
Artinya, penyelesaian konflik harus mengarah pada berdirinya negara Palestina yang merdeka berdampingan dengan Israel.
Dorong Two State Solution
Solusi dua negara, menurut Yulius, harus menjadi garis perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum tersebut.
Indonesia perlu mendorong agar konsep ini dipahami dan diterima oleh negara-negara anggota Dewan Perdamaian, termasuk Amerika Serikat dan Israel.
Ia menyarankan agar Indonesia tidak bergerak sendiri.
Presiden Prabowo perlu membangun komunikasi intensif dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa atau like-minded countries, seperti Turki, Yordania, dan Arab Saudi.
“Jangan bermain sendiri. Bertemulah dengan negara-negara yang punya empati dan visi yang sama terhadap Palestina,” ujarnya.
Pendekatan kolektif dinilai jauh lebih efektif dibandingkan diplomasi individual, apalagi dalam forum yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Dengarkan Rencana Donald Trump
Yulius juga menyoroti pentingnya mendengar secara jelas rencana yang akan disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam forum tersebut.
Sebagai salah satu aktor utama, posisi AS akan sangat menentukan arah kebijakan Board of Peace.
Menurutnya, Indonesia sebaiknya tidak terburu-buru menyampaikan komitmen, termasuk terkait wacana pengiriman pasukan Indonesia dalam misi stabilisasi.
Ia bahkan mengaku skeptis bahwa pengiriman 8.000 pasukan akan secara signifikan mengubah situasi di Gaza.
“Dengar dulu rencana yang jelas dan transparan. Visi, timeline, dan tujuan harus terang benderang sebelum kita menyatakan komitmen,” katanya.
Posisi ini dinilai sejalan dengan Arab Saudi yang juga belum menyatakan komitmen sebelum mendapatkan kejelasan rencana dari Amerika Serikat.
Gaza dan Kekhawatiran Kepentingan Politik
Di sisi lain, dinamika di Gaza masih menjadi perhatian serius.
Serangan Israel yang terus berlangsung serta desakan dari Hamas agar Dewan Perdamaian mendesak penghentian agresi menjadi tantangan tersendiri.
Yulius mengakui, memastikan Israel menghentikan serangan bukan perkara mudah. Sejumlah kesepakatan sebelumnya kerap berujung tanpa solusi permanen.
Ia juga mengingatkan adanya potensi Board of Peace menjadi alat kepentingan politik negara tertentu.
Jika tidak dikawal dengan strategi matang, forum tersebut bisa saja menyimpang dari tujuan utama kemerdekaan Palestina.
“Kalau kita cermati charter Board of Peace, ada sejumlah kejanggalan yang sudah dikritik banyak pakar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut saat ini Board of Peace dianggap sebagai satu-satunya jalur yang tersedia. Karena itu, strategi diplomasi yang efektif dan matang mutlak diperlukan.
Indonesia Tetap Bisa Bersuara Lewat PBB
Walaupun Indonesia bukan anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia tetap dapat menyalurkan pandangan dan mendorong negara-negara anggota agar lebih proaktif dalam memastikan pembentukan Board of Peace tetap sesuai mandat PBB.
Yulius berharap komunikasi antara Menteri Luar Negeri RI dan perwakilan Palestina di PBB menjadi bekal penting bagi Presiden Prabowo dalam forum tersebut.
Pada akhirnya, publik kini menanti bagaimana strategi Prabowo di Board of Peace untuk Palestina benar-benar diwujudkan.
Akankah Indonesia mampu memainkan peran vital sesuai amanat konstitusi dalam mendukung kemerdekaan Palestina?
Semua mata tertuju pada pertemuan perdana tersebut, yang akan menjadi penentu arah diplomasi Indonesia di panggung global.
Editor : Krisna Pambudi