JAKARTA - Polemik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) versi Trump kembali mencuat. Sejumlah pakar hukum internasional menilai, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk keluar dari organisasi tersebut jika terbukti merugikan kepentingan nasional. Isu ini menguat di tengah ketegangan global antara Amerika Serikat dan Iran yang dikhawatirkan dapat memicu perang lebih luas.
Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace versi Trump disebut memiliki kejanggalan prosedural. Dalam Pasal 11 piagam BOP, disebutkan bahwa negara yang telah menandatangani langsung dianggap menjadi anggota sementara tanpa harus melalui proses ratifikasi parlemen terlebih dahulu. Padahal, dalam praktik hukum internasional, pembentukan organisasi internasional umumnya mensyaratkan persetujuan legislatif sebelum berlaku efektif.
“Kalau merujuk pada kebiasaan perjanjian internasional, seharusnya ada proses ratifikasi di DPR terlebih dahulu. Ini yang dianggap janggal,” ujar salah satu pakar hukum internasional dalam diskusi publik.
Pasal 11 yang Dipersoalkan
Menurut analisis para ahli, Indonesia tetap memiliki jalan keluar. Caranya bukan dengan menyatakan mundur secara sepihak, melainkan melalui mekanisme konstitusional.
Jika DPR menolak meratifikasi perjanjian tersebut, maka pemerintah dapat menyampaikan kepada pihak BOP bahwa Indonesia tidak memperoleh pengesahan internal. Dengan demikian, keanggotaan bisa gugur secara hukum.
Langkah ini dinilai lebih elegan secara diplomatik dibandingkan menyatakan keluar secara frontal kepada Presiden Donald Trump, yang dikenal memiliki pendekatan politik agresif dan transaksional.
Dari Davos ke Ketegangan Global
Polemik ini bermula saat pertemuan tahunan di Davos, yang biasanya menjadi forum dialog antara pemerintah dan pelaku usaha global. Saat itu, kehadiran Trump disebut membawa agenda penandatanganan piagam BOP yang mendadak dilakukan.
Baca Juga: Tajuk Berita: Sejarah Bani Israil Dibongkar: Kekufuran Zaman Nabi Musa Kini Berulang di Palestin?
Beberapa pejabat mengakui proses berlangsung terburu-buru. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan bahwa sejumlah kepala negara belum sempat mengkaji detail pasal-pasal di dalamnya.
Di sisi lain, situasi geopolitik global sedang memanas. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat, terutama setelah ancaman serangan terkait program nuklir Teheran. Trump bahkan menyatakan siap melakukan tindakan militer jika negosiasi gagal.
Ancaman Perang Dunia Ketiga?
Ketegangan antara Washington dan Teheran memunculkan spekulasi soal potensi konflik berskala besar. Apalagi, laporan menyebut adanya pergerakan pesawat militer Rusia menuju Iran. Jika benar terjadi benturan langsung antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, maka risiko perang global semakin nyata.
Pengamat menilai, dalam skenario terburuk, konflik bisa melibatkan sekutu masing-masing pihak, termasuk Tiongkok. Jika dua blok kekuatan besar berhadapan, dunia berpotensi masuk fase perang dunia ketiga.
Namun, sejumlah analis juga menyebut istilah “TACO” atau Trump Always Chicken Out yang berkembang di kalangan pengamat Amerika. Istilah ini merujuk pada kecenderungan Trump menggertak keras, tetapi mundur di menit akhir. Hal ini pernah terlihat saat ancaman serangan sebelumnya yang dibatalkan mendadak, memicu lonjakan dan penurunan tajam harga emas dunia.
Baca Juga: Bongkar Tuntas Fitnah Hamas Syiah, Pakar: Jangan Tertipu Standar Ganda Pemecah Belah Umat!
Siapa yang Diuntungkan?
Dalam eskalasi konflik Iran-Amerika, pihak yang paling diuntungkan disebut adalah Israel. Selama ini Iran dikenal sebagai pendukung kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Israel, termasuk di Gaza dan Lebanon.
Jika terjadi pergantian rezim di Iran, posisi Israel dinilai akan jauh lebih aman secara militer dan geopolitik. Selain itu, stabilitas kawasan dapat bergeser signifikan jika dukungan Iran terhadap kelompok perlawanan Palestina terhenti.
Posisi Nonblok Indonesia Dipertanyakan
Di tengah dinamika tersebut, Presiden RI sempat menyatakan bahwa politik luar negeri nonblok tidak otomatis menjamin keamanan Indonesia jika perang dunia benar-benar pecah.
Pernyataan ini memicu diskusi publik. Sebab, dalam skenario konflik global dengan penggunaan senjata nuklir, dampaknya tidak mengenal batas wilayah. Indonesia tetap berpotensi terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan.
Sebagian pengamat menilai Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret terlalu jauh dalam orbit salah satu kekuatan besar. Terlebih, hubungan dagang dan kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat belakangan dinilai memberikan banyak konsesi dari pihak Indonesia.
Baca Juga: Gus Baha Bongkar Sejarah Ahlussunnah Wal Jamaah: Mengapa Kita Harus Ikut Kelompok Mayoritas?
Antara Kepentingan Nasional dan Diplomasi Global
Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, keputusan terkait Board of Peace versi Trump menjadi krusial. Pemerintah dihadapkan pada dilema: mempertahankan keanggotaan demi relasi strategis, atau menarik diri jika dinilai melemahkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.
Yang jelas, dinamika geopolitik global saat ini menuntut ketelitian, keberanian, dan konsistensi dalam menjaga kepentingan nasional. Indonesia tidak hanya harus cermat membaca pasal demi pasal perjanjian internasional, tetapi juga piawai menavigasi pusaran konflik kekuatan besar dunia.
Editor : Natasha Eka Safrina