RADAR TULUNGAGUNG- Isu keranjang kuning dan live TikTok di Rutan Pondok Bambu kembali jadi sorotan publik. Dalam sebuah siaran langsung yang beredar di media sosial, Fitri Salhuteru angkat bicara menanggapi polemik yang menyeret nama seorang terpidana dan sejumlah pihak di luar lapas.
Sejak ramai diperbincangkan, isu keranjang kuning dan live TikTok di Rutan Pondok Bambu memantik pro dan kontra. Fitri menilai, perdebatan yang terus bergulir justru berpotensi memicu bullying serta memperpanjang masalah hukum yang sudah berjalan.
Menurut Fitri, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk mereka yang mendukung maupun yang kontra terhadap terpidana. Namun, ia mengingatkan agar ruang digital tidak digunakan untuk intimidasi atau serangan personal.
“Kalau memang tujuannya silaturahmi, ya enggak masalah. Tapi kalau sampai mencari alamat atau mengarah ke hal-hal lain, kenapa bukan aparat yang bergerak?” ujarnya.
Soroti Peran Media Sosial
Fitri menegaskan, media sosial seharusnya digunakan secara bijak. Ia mengimbau agar publik tidak terus-menerus menyajikan keributan yang justru memancing emosi masyarakat luas.
Menurutnya, fenomena live TikTok dari dalam tahanan, termasuk isu keranjang kuning dan live TikTok di Rutan Pondok Bambu, perlu disikapi secara adil. Ia bahkan melontarkan sindiran agar tidak ada perlakuan pilih kasih.
“Kalau memang diizinkan, ya jangan pilih kasih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan cuma satu yang boleh,” ucapnya.
Pernyataan itu merespons kabar bahwa seorang tahanan melakukan siaran langsung dan memanfaatkan fitur monetisasi. Isu tersebut kemudian menjadi viral dan memicu kritik publik terhadap pengelolaan rutan.
Jangan Tambah Beban Terdakwa
Fitri juga menyinggung soal dampak dari polemik ini terhadap pihak yang sedang menjalani proses hukum. Menurutnya, jangan sampai orang yang berada di dalam tahanan justru menanggung konsekuensi tambahan akibat dorongan atau ajakan dari pihak luar.
Ia mencontohkan, apabila ada pelanggaran aturan di dalam rutan, maka yang akan menerima sanksi adalah tahanan tersebut, bukan pihak luar yang mengajak atau memancing.
“Kalau sampai dimasukkan sel khusus karena pelanggaran, yang masuk kan dia. Yang ngajak live enggak ikut masuk,” katanya.
Dalam konteks ini, Fitri mengaku merasa iba, apalagi jika persoalan tersebut berdampak pada keluarga, termasuk anak-anak dari terpidana.
Baca Juga: Terbongkar! Agama Gajah Mada Menurut Sumber Primer, Benarkah Buddha dan Bukan Islam?
Singgung Gugatan dan Kerugian
Tak hanya soal live TikTok, Fitri juga menyinggung perkara gugatan perdata yang tengah ramai dibicarakan. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap tuntutan hukum, harus ada pembuktian kerugian yang jelas dan dapat diaudit.
Menurutnya, siapa pun berhak menggugat, bahkan dengan nilai fantastis, selama memiliki data dan bukti yang kuat.
“Orang mau gugat satu triliun juga boleh. Tapi harus bisa dibuktikan kerugiannya apa saja, ada auditnya,” ujarnya.
Fitri menilai, dalam dunia usaha, kerugian bisa dihitung secara profesional melalui auditor independen. Karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan klaim di ruang publik.
Baca Juga: Asal Usul Banyuwangi: Kisah Tragis Raden Banterang dan Putri Surati yang Berakhir di Telaga Wangi
Stop Bullying dan Keributan
Di akhir pernyataannya, Fitri mengajak masyarakat untuk menghentikan praktik bullying dan saling serang di media sosial. Ia menilai, konsumsi konten yang sarat konflik hanya akan memperkeruh suasana.
“Sudahlah, stop bullying. Pakailah medsos ini dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika memang sedang menghadapi persoalan hukum, maka jalani proses tersebut tanpa menciptakan kegaduhan baru.
Isu keranjang kuning dan live TikTok di Rutan Pondok Bambu kini masih menjadi perhatian publik. Namun di tengah derasnya arus informasi, Fitri berharap masyarakat lebih bijak menyaring konten dan tidak mudah terpancing narasi yang belum tentu utuh.
Baginya, yang terpenting adalah menjaga ruang digital tetap sehat, tanpa intimidasi, tanpa provokasi, dan tanpa menambah beban bagi pihak-pihak yang sedang berproses secara hukum.