TULUNGAGUNG – Indeks universal health coverage (UHC) alias kepersertaan jaminan kesehatan di Tulungagung tercatat yang terendah di Jatim. Yaitu, baru sekitar 73 persen dari target nasional yang mencapai 95 persen dari total penduduk.
Menanggapi hal ini, pemkab sedang menyiapkan anggaran senilai Rp 1,9 miliar (M) untuk menggenjot indeks UHC menjadi 80 persen di akhir tahun ini.
Baca Juga: Kali Jenes Tulungagung Bakal Dipersolek, Ini yang Direncanakan Pemkab Tulungagung
Sekda Tulungagung, Tri Hariadi mengungkapkan bahwa komunikasi antara dinkes, dinsos, BPJS Kesehatan, dan beberapa pihak terkait. Salah satu hasil pembahasan mengerucut pada opsi untuk menganggarkan dana senilai Rp 1,9 M untuk menggenjot jumlah peserta jaminan kesehatan.
“Masih ada anggaran yang digunakan untuk maksimalkan di tahun ini sekitar Rp 1,9 M. Asumsinya untuk menambah 79-80 persen. dengan catatan yang kita masukkan by name by address jelas supaya tidak ada komplain,” ujarnya.
Itu artinya, target maksimal indeks UHC di akhir tahun ini tetap belum menyentuh target nasional, yaitu 95 persen dari total jumlah warga. Menurut Tri, menggenjot indeks UHC dengan anggaran minim di waktu singkat cukup sulit dilakukan.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Rogoh Kocek Dalam untuk Rombak Kali Jenes, Diprediksi Butuh Rp 9 Miliar
Itu sebabnya, pemkab memilih untuk menerapkan kebijakan yang dinilai lebih realistis dengan kondisi terkini. “Target pemerintah pusat memang 95 persen. Tapi, kita tidak paksakan. Kita pakai angka realistis saja. Kalau untuk memenuhi 95 persen, kita juga ingin targetnya cepat dilaksanakan,” akunya.
Pemkab, lanjut Tri, memang perlu memastikan pos-pos penganggaran tepat guna dan dilakukan seefisien mungkin. Sebab, ada berbagai kebutuhan primer lain dalam upaya pembangunan daerah.
Salah satunya adalah pemenuhan infrastruktur yang juga membutuhkan jumlah anggaran tidak sedikit. “Karena kalau cover pakai APBD, sangat besar kemungkinan nanti pembangunan terganggu. Padahal, dari fakta yang ada, kita masih punya banyak PR di infrastruktur. Kalau sebagian besar dialokasikan ke kesehatan, nanti kita tidak membangun (infrastruktur, Red),” kata Tri.
Baca Juga: 4 Manfaat Daun Sirsak bagi Kesehatan, Ada Tips Khusus untuk Olahannya!
Disinggung soal upaya pemenuhan target UHC di tahun depan, dia memastikan bahwa pemkab tidak akan memakai APBD. Anggaran UHC bakal dikucurkan dari alokasi dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT). Adapun jumlah nominal yang dibutuhkan diperkirakan mencapai angka Rp 140 M.
“Jumlahnya minimal sama dengan tahun ini melalui DBHCT. Karena kalau pakai APBD itu hampir menelan Rp 140 M per tahun. Kita ingin tingkatkan jumlah peserta jaminan kesehatan yang mandiri,” pungkasnya. ***
Editor : Dharaka R. Perdana