RADAR TULUNGAGUNG - Kasus campak Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Berdasarkan laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia mencatat 10.744 kasus campak dan menempati peringkat kedua kejadian luar biasa (KLB) campak tertinggi di dunia untuk periode Juni–Desember 2025.
Tingginya kasus campak Indonesia ini dinilai sebagai alarm serius. Selain menunjukkan masih adanya celah cakupan imunisasi, kondisi tersebut juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat agar penularan tidak semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak.
Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan bahwa data tersebut berasal dari laporan rutin berbagai negara yang dikumpulkan WHO.
“Untuk periode Juni sampai Desember 2025, jumlah Indonesia nomor dua di dunia. Nomor satu Yaman, nomor tiga India,” ujarnya dalam wawancara.
Menurut dia, Indonesia memang mengalami beberapa KLB campak sepanjang 2025, termasuk di sejumlah daerah seperti Sampang dan wilayah lain.
Hal itu memperlihatkan bahwa kejadian luar biasa masih terus muncul dari waktu ke waktu.
Cakupan Imunisasi Belum Optimal
Prof Tjandra menegaskan, lonjakan kasus campak Indonesia sangat berkaitan dengan tingkat vaksinasi.
Campak merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Artinya, secara teori, penyakit ini bisa ditekan secara signifikan bila cakupan vaksinasi tinggi dan merata.
“Apa yang harus dilakukan? Pertama tentu meningkatkan cakupan imunisasi,” tegasnya.
Namun, peningkatan vaksinasi bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada tiga persoalan utama.
Pertama, ketersediaan vaksin di sejumlah wilayah. Kedua, akses di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Ketiga, masih adanya kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi.
Ketiga faktor tersebut harus diatasi secara bersamaan. Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko KLB campak akan terus berulang.
Selain peningkatan imunisasi, langkah penting lainnya adalah penguatan surveilans atau sistem pemantauan penyakit.
Dengan surveilans ketat, peningkatan kasus bisa dideteksi lebih dini dan segera ditangani sebelum meluas.
Belajar dari Australia
Prof Candra juga menyoroti contoh penanganan kasus campak di Australia. Baru-baru ini, dua kasus campak terdeteksi masuk ke Australia melalui penerbangan dari Jakarta.
Respons pemerintah Australia dinilai sangat cepat dan transparan. Mereka langsung mengumumkan secara detail pergerakan pasien, mulai dari jam kedatangan di bandara, lokasi pengambilan bagasi, area tunggu taksi, hingga restoran yang sempat dikunjungi.
“Laporan mereka sampai menit per menit. Jadi masyarakat tahu persis, kalau berada di tempat dan waktu yang sama, ada risiko tertular,” jelasnya.
Pemerintah Australia bahkan mengimbau warga yang berada di lokasi yang sama untuk memantau gejala hingga 18 hari ke depan dan segera menghubungi fasilitas kesehatan bila muncul tanda-tanda campak.
Pendekatan transparan dan detail seperti itu dinilai penting untuk mencegah penyebaran lebih luas.
Indonesia, menurutnya, perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam kasus serupa agar masyarakat dapat waspada.
Fasilitas Kesehatan Dinilai Siap, Pencegahan Lebih Penting
Terkait kesiapan fasilitas medis, Prof Tjandra menilai Indonesia sebenarnya mampu menangani pasien campak. Penanganan klinis bukan persoalan utama.
Yang jauh lebih penting adalah mencegah agar tidak terjadi KLB. Sebab, jika sudah terjadi kejadian luar biasa, jumlah kasus akan melonjak dan beban sistem kesehatan meningkat drastis.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam program imunisasi nasional. Sistem rantai dingin (cold chain) untuk distribusi vaksin sudah tersedia di berbagai daerah. Karena itu, secara teknis, peningkatan cakupan imunisasi campak sangat mungkin dilakukan.
“Kita sudah punya sistem. Tinggal bagaimana meningkatkan cakupan dengan mengatasi tiga masalah tadi,” ujarnya.
Tiga Pesan Penting untuk Masyarakat
Di akhir wawancara, Prof Tjandra menyampaikan tiga pesan penting. Pertama, vaksin untuk penyakit yang bisa dicegah imunisasi harus diberikan sesuai program pemerintah. Vaksin tidak hanya melindungi individu, tetapi juga orang di sekitarnya.
Kedua, masyarakat tidak perlu ragu terhadap keamanan dan manfaat vaksin. Vaksin yang masuk program pemerintah telah melalui uji keamanan dan efektivitas.
Ketiga, masyarakat harus berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mengimbau agar publik mendapatkan informasi kesehatan dari sumber terpercaya dan kredibel.
Lonjakan kasus campak Indonesia hingga 10.744 kasus menjadi peringatan keras. Tanpa peningkatan vaksinasi dan sistem deteksi dini yang kuat, risiko KLB campak bisa kembali menghantui berbagai daerah.***
Editor : Vidya Sajar Fitri