JAKARTA - BPJS Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi dan langkah cepat untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan finansial atau defisit anggaran yang dihadapi badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujasito memaparkan sejumlah solusi strategis guna menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tekanan finansial yang dialami badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini dipicu oleh meningkatnya beban klaim penyakit katastropik, pertumbuhan jumlah penduduk, inflasi pembiayaan kesehatan, hingga ekspektasi masyarakat terhadap layanan bermutu. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan antara beban klaim medis dan pendapatan iuran bulanan yang berada di bawah perhitungan aktuaria.
"Iya, sebuah tantangan berarti. Memang saya hadir pas di saat situasi BPJS Kesehatan ini menghadapi tekanan finansial, baik dari pergeseran penyakit katastrofik, pertumbuhan penduduk, inflasi, kemudian ekspektasi peserta untuk layanan-layanan yang bermutu," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujasito.
Pujasito menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi defisit sejak tahun 2018 dan 2019. Terdapat tiga instrumen regulasi utama yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut.
Ketiga instrumen tersebut meliputi pemberian suntikan dana APBN dari pemerintah, penyesuaian tarif iuran peserta, serta penyesuaian manfaat pelayanan medis. Pada tahun 2019, pemerintah telah memberikan suntikan dana APBN untuk menjaga ketahanan keuangan badan penyelenggara.
Menghadapi situasi saat ini, Pujasito menilai penyesuaian manfaat sebaiknya tidak dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan serta ketidaknyamanan bagi peserta di fasilitas kesehatan. Opsi yang menjadi fokus perhatian adalah pemanfaatan suntikan APBN serta penyesuaian tarif iuran.
Meskipun menghadapi tantangan anggaran, ketahanan keuangan badan penyelenggara saat ini dinilai masih berada dalam batas hitungan aktuaria yang sehat. Lembaga mencatatkan kecukupan cadangan pembayaran klaim sebesar 1,54 bulan.
"Lalu bagaimana kita bisa memastikan program-program preventif ini yang mungkin kita bisa terima di kota besar ini bisa juga diterima di daerah 3T, apalagi dengan kondisi yang kita harus memenuhi timeline defisit ini. Sekali lagi, program penguatan promotif preventif itu tetap harus kita lakukan dalam kondisi apapun," ujar Pujasito.
Penguatan Layanan Primer dan Prolanis Haji
Langkah utama yang ditempuh untuk menekan beban pembiayaan kesehatan adalah memperkuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper. Penguatan layanan primer ini difokuskan pada pelaksanaan program promotif dan preventif secara konsisten di seluruh wilayah.
Pendekatan preventif terbukti efektif menurunkan belanja pembiayaan kesehatan melalui deteksi dini serta skrining riwayat kesehatan peserta secara berkala. Langkah ini didukung oleh Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya bagi penderita penyakit diabetes melitus dan hipertensi sejak usia muda.
BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun program Prolanis Haji. Program ini bertujuan mendata serta melakukan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji satu hingga dua tahun sebelum jadwal keberangkatan.
Di samping program medis, masyarakat diajak menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga secara teratur dan membatasi konsumsi gula, garam, serta minyak (GGM). Perubahan pola hidup sehat ini diyakini mampu menurunkan angka kasus penyakit katastropik secara signifikan.
Untuk mengampanyekan gaya hidup sehat secara luas, badan penyelenggara merencanakan kegiatan lari santai fun run sepanjang 5 kilometer pada 28 Juni di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kegiatan ini akan melibatkan jajaran menteri, pemangku kepentingan, mitra rumah sakit, serta peserta JKN.
Baca Juga: Seleksi PPG Calon Guru 2026 Resmi Dibuka, Simak Syarat, Jadwal Pendaftaran, dan Tahapan Seleksinya
Inovasi Layanan Daerah 3T dan Aplikasi Insiden
Guna menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), BPJS Kesehatan memperluas jangkauan layanan melalui kerja sama dengan kapal-kapal rumah sakit. Beberapa kapal rumah sakit yang telah menjalin kemitraan antara lain Dokter Lee, Satria Airlangga, serta Nusantara Hijau atau Nusantara PAKI.
Langkah perluasan jangkauan di daerah 3T ini masuk dalam program quick win atau respon solusi cepat untuk periode tiga bulan ke depan. Pencapaian program ini dijadwalkan akan dilaporkan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS Kesehatan yang ke-58.
Dari sisi transformasi digital, badan penyelenggara mengoptimalkan berbagai saluran informasi digital seperti Call Center 165 serta layanan pesan WhatsApp Pandawa yang kini beroperasi selama 24 jam penuh. Sementara itu, jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN telah mencapai angka 64 juta peserta.
Pengembangan aplikasi Mobile JKN terus dilakukan dengan merancang fitur baru berupa aplikasi Insiden. Fitur ini dirancang khusus untuk mempermudah pencatatan dan pengurusan penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas.
Melalui integrasi aplikasi Insiden, penjaminan korban kecelakaan lalu lintas dapat dikolaborasikan secara langsung antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja. Inovasi digital ini dihadirkan untuk memperluas akses, memangkas antrean, serta memberikan pelayanan yang cepat dan setara bagi seluruh peserta.
Editor : Natasha Eka SafrinaSumber : Nusantara TV