Papua merupakan daerah ujung timur Indonesia yang sejak awalnya bernama Irian Jaya, daerah ini menjadi salah satu tempat yang memberikan kekayaan alamnya untuk kebutuhan nasional. Diantaranya pertambangan emas (PT. Freeport) hingga mineral (PT. Tambang Mineral Papua) yang memberi pemasok kebutuhan bagi negara. Kekayaan tersebut juga yang menjadikan Papua diperebutkan oleh negara – negara lain, semenjak awal kehadiran dirinya yang ingin hidup bersama ibu pertiwi telah banyak mendapat pertentangan dari negara lain seperti belanda. Konflik – konflik di Papua yang telah terjadi pada masa lampau masih terus ada hingga saat ini, menurut buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 ada beberapa hal yang mendasari masalah di Papua diantaranya: peminggiran, pelanggaran HAM, tidak adanya keterlibatan masyarakat papua pada penentuan, proses dan penetapan kebijakan publik pada daerah tersebut, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur, rendahnya Pendidikan, Kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, salah satunya dengan menerapkan Otonomi Khusus untuk memberikan kesempatan bagi daerah dalam menentukan ranah kebijakan sesuai aspirasi masyarakat setempat yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001. Diberlakukannya Otonomi Khusus mulai sejak awal reformasi di sebabkan karena pemerintah pusat tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah, hal ini lumrah terjadi karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, budaya dan agama didalamnya yang membuat perbedaan kebutuhan setiap daerah. Lalu pertanyaannya apakah Otonomi Khusus mampu menjawab persoalan di tanah papua? Berdasarkan indeks tingkat kemiskinan di papua tahun 2022 mencapai 922,12 ribu orang. Angka ini setara 26,56% penduduk di daerah tersebut. Sama seperti tahun sebelumnya indeks kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi di Indonesia (BPS, 2022). Pelimpahan dana yang diberikan oleh pusat kepada daerah tidak mampu menjawab persoalan di papua disebabkan karena pemerintah hanya sekedar memberi tanpa melakukan pengawasan terhadap alokasi dana Otsus serta tidak memberikan pendampingan kepada daerah bagaiamana cara mengelola keuangan tersebut. Hal ini berakibat tidak maksimalnya pendanaan Otonomi Khsusus yang di turunkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
Perlu diketahui bahwa Kebijakan Otonomi Khusus tidak berbicara terkait penegakan hukum yang mendukung kepastian HAM masyarakat setempat. Hal ini juga menjawab mengapa Otsus papua tidak berpengaruh terhadap pelanggaran – pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang menyebabkan masih banyaknya kasus – kasus penindasan HAM. Perilaku tidak manusiawi yang menimpa bumi Cenderawasih terutama pada masa rezim orde baru mengingatkan bagaimana papua di pinggirkan tanpa adanya pembangunan hingga diskriminasi di mana – mana. Mulai dari tragedi Wasior (2001), peristiwa Wamena (2003) dan kasus Paniai (2014) yang hingga saat ini belum menemukan proses hukum yang memuaskan serta jalan keluarnya. Tidak adanya kepastian hukum untuk HAM masyarakat setempat tentu membuat keresahan yang menimbulkan distrust terhadap pemerintah pusat. Wajar hingga saat ini gerakan – gerakan perlawan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu menuntut kemerdekaannya dan melepas diri dari NKRI, secara langsung mengancam disintegrasi bangsa yang berujung seperti timor – timor.
Disharmonisasi HAM di tanah papua merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan mengingat amanat Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu, Pasal 28I ayat 4 “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Memiliki sifat empati dan simpati kepada daerah lain yang terluar dan tertinggal merupakan persamaan senasib yang berbuah terhadap pemecahan masalah bersama. “Apa yang dorang rasakan torang juga rasakan” tetap menjaga keutuhan NKRI merupakan tugas kita bersama, oleh karena itulah mari melihat sejenak apa yang dirasakan oleh teman – teman di papua agar kita bersama mengerti. Karena yang dibutuhkan papua saat ini bukan gerojogan rupiah dan amunisi, bukan juga mencari kambing hitam siapa yang salah akan tetapi membutuhkan perhatian dari bangsa dan pemimpin yang adil serta mengerti nasib sang cendrawasih.(*)
Penulis: Muhammad Ihwan Salsabila, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fak: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
Editor : M. Choirurrozaq