Oleh: Wawan Susetya, Budayawan Tulungagung
SOSOK Raden Jayeng Kusumo diangkat dalam sarasehan budaya dan pagelaran Ludruk Tulungagungan dengan lakon “Treteg Ngujang” (Kepahlawanan Eyang Jayeng Kusumo) di Lotu’s Garden, Minggu malam (27/8). Tema serta ide cerita mengenai sosok Eyang Jayeng Kusumo tersebut diusung oleh Maestro budaya Tulungagung, Laksda (purn) Harry Yuwono yang kemudian diperagakan dalam pentas kesenian tradisi ludruk, tetapi dengan istilah Ludruk Tulungagungan.
Diangkatnya sosok kepahlawanan Raden Jayeng Kusumo dengan latar pembangunan treteg Ngujang (jembatan Ngujang) memang berkaitan erat. Sebab, meski program pembangunan treteg Ngujang tersebut dari pemerintah Hindia Belanda, namun pelaksana atau yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut para rakyat (pribumi) warga Kawedanan Srengat yang masih berada di wilayah Kadipaten Ngrowo. Sementara Raden Jayeng Kusumo adalah seorang pejabat Wedana di Srengat, sedang ayahnya RMT Djajaningrat seorang Bupati Kadipaten Ngrowo (di Tulungagung) ke-5 yang menjabat pada tahun 1831-1855.
Dalam proses pembuatan treteg Ngujang tersebut ternyata ada insiden meninggalnya seorang serdadu Belanda yang kemudian dituduhkan kepada Sang Wedana Srengat. Padahal menurut kesaksian para pekerja pribumi bahwa Raden Jayeng Kusumo sama sekali tidak membunuh si serdadu Belanda tersebut. Meski demikian putra Bupati RMT Djajaningrat tersebut kemudian diadili dalam Pengadilan Hindia Belanda. Awalnya ia dijatuhi hukuman mati, kemudian diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Berkat lobbying eyangnya Patih Ngayogyakarta Kusumo Yudo dan ayahnya Bupati Djajaningrat, akhirnya Raden Jayeng Kusumo dihukum buang di tengah hutan di daerah pegunungan. Raden Jayeng Kusumo kemudian babad alas (membuka hutan) dengan menjalani tapa brata hingga mengalahkan penguasa dhemit (makhluk halus) di daerah itu. Kelak daerah itu dikenal dengan Desa Demuk yang berasal dari kata dhemite ngamuk.
Daerah Demuk yang semula terkenal angker dengan keadaan alas gung liwang-liwung, ibaratnya jalma mara jalma mati (siapapun yang datang ke tempat itu akan meninggal dunia), semenjak kedatangan Raden Jayeng Kusumo beserta para pengikutnya menjadi tambar (netral). Di sanalah Eyang Jayeng Kusumo kemudian mendirikan suatu padhepokan tempat para cantrik (santri) mengaji olah kebatinan (olah rasa).
Wajar kiranya jika dalam sarasehan budaya dengan tema Kepahlawanan Eyang Jayeng Kusumo dengan nara sumber Ki Agus Utomo di Lotu’s Garden Minggu malam lalu ada salah seorang audience yang menafsirkan bahwa diangkatnya tema tersebut sesungguhnya sebagai pengingat kepada para calon legistlatif maupun calon bupati (kepala daerah) agar lebih pro rakyat daripada oligarki (segelintir orang yang berusaha menguasai aset negara). Maklum tahun 2023 sekarang merupakan “tahun politik” dengan akan dilaksanakannya Pilkada, Pileg dan Pilpres pada tahun depan 2024. Nampaknya, diangkatnya sosok Eyang Jayeng Kusumo tersebut menjadi menarik lantaran beliau dikenal sebagai sosok yang anti terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda yang waktu itu menjajah Nusantara termasuk daerah Kadipaten Ngrowo (Tulungagung).
Barangkali tafsir dari si audience dalam sarasehan budaya tersebut, bila Raden Jayeng Kusumo yang sudah menjadi pejabat Wedana Srengat berani melawan penjajah Belanda sembari berjuang bersama rakyat, tetapi para politisi sekarang justru memanfaatkan suara rakyat demi menggolkan ambisinya menjadi pejabat. Bila Raden Jayeng Kusumo lebih memilih kebeningan hati dengan menjalani ekspresi keprihatinan dalam hidupnya, bukankah para politisi sekarang lebih mengumbar syahwat nafsu politiknya demi mengejar ambisi kekuasaan duniawi?
Bagaimanapun kita harus mengingat pesan Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Lantas, bagaimana kita dapat mengejawantahkan pesan Tri Sakti Bung Karno tersebut kalau dalam praktiknya para politisi lebih mementingkan kepentingan para oligarki daripada kepentingan rakyatnya sendiri?! (*)
Editor : Didin Cahya Firmansyah