Oleh: Wawan Susetya, Budayawan
PADA tanggal 22-25 Desember 1928, bertempat di Gedung Mandalabhakti Wanitatama Jalan Adisucipto Yogyakarta berkumpulah para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatra untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I. Mereka, para pejuang perempuan itu tergabung dalam 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra yang kemudian melahirkan terbentuknya Konggres Perempuan Indonesia yang kini lebih dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Perjuangan kaum perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan memang tak lekang oleh waktu. Sebelum itu, misalnya tahun 1912, sudah ada beberapa organisasi perempuan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Di antara pejuang perempuan tersebut yang kita kenal, antara lain M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan sebagainya. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh pejuang perempuan perintis organissi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.
Itulah latar belakang dan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Mereka, para pejuang perempuan itu berkumpul untuk memotivasi para pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah se-Nusantara untuk menyatukan pikiran dan semangat berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Agenda utama Kongres Perempuan Indonesia I yakni mengenai persatuan perempuan Nusanara, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan dan sebagainya.
Selanjutnya pada Juli 1935, para pejuang perempuan berkumpul lagi dalam Kongres Perempuan Indonesia II. Dalam kongres tersebut telah dibentuk BPBH (Badan Pemberantasan Buta Huruf) dan menentang perlakuan tidak wajar terhadap buruh wanita di perusahaan batik di Lasem Rembang.
Pertemuan berikutnya pada tanggal 22 Desember 1938 dalam Kongres Perempuan Indonesia III. Dalam kongres itu telah diputuskan penetapan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.
Perjuangan perempuan tergambar begitu jelas dalam kancah perjuangan pra kemerdekaan melalui beberapa Kongres Perempuan Indonesia di atas, lantas bagaimana memaknai peringatan Hari Ibu pasca kemerdekaan?
Perempuan dan Peradaban
Kata perempuan secara umum diketahui berasal dari per+empu+an yang berarti bahwa perempuan itu ada yang memiliki, tentu maksudnya suami atau di bawah kepemimpinan seorang suami. Hal ini bermakna positif karena sesuai dengan kodratnya.
Sementara, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perempuan didefinisikan sebagai berikut: perempuan/pe-rem-pu-an/ (1) n orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita (2) n istri; bini, dan (3) n betina (khusus untuk hewan). Selain itu, terdapat gabungan kata sebagai berikut; perempuan geladak; perempuan jahat; perempuan jalanan; dan perempuan jalang. Definisi perempuan seperti itu menurut banyak kalangan dianggap bermakna negatif.
Berbeda dengan Bahasa Indonesia, kiratha basa dalam Bahasa Jawa, wanita itu maknanya wani (berani) ta (ditata) = wani ditata artinya berani diatur. Penafsiran secara bebas, wanita itu harus menurut jika diatur oleh suami (laki-laki). Yang hampir mendekati makna itu, misalnya, idiomatikal Jawa yang khas tentang wanita: swarga nunut, nraka katut (ke surga ikut, ke neraka pun terbawa). Dengan demikian, seorang wanita—dalam istilah di atas—barangkali secara kodratnya harus taat atau tunduk kepada suami (laki-laki), meski dalam istilah itu jelas menunjukkan bahwa posisi kaum perempuan (istri) amat lemah bila dibanding dengan kaum laki-laki.
Dalam ajaran (syariat) Agama Islam menunjuk posisi wanita atau perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki. Dalam Surah An-Nissa (Qur’an) disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Oleh karenanya, ada tuntutan bagi kaum wanita untuk taat dan berbhakti kepada sang suami. Bahkan, dalam sebuah hadits yang shahih, ketaatan seorang isteri kepada suami tadi harus lebih besar daripada ketaatannya kepada orang tuanya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa peran laki-laki-sebagai pemimpin-jauh berbeda dengan yang diberikan kepada seorang wanita.
Jika, misalnya kita berandai-andai, perempuan tidak mau disetubuhi (maaf!) oleh suaminya-yakni sebagai ibarat proses penebaran benih ke tanah yang subur-maka bisa dibayangkan bakal terjadinya stagnasi (ke-mandeg-an) regenerasi. Itu artinya, perempuan sangat penting dalam kaitannya dengan proses terjadinya regenerasi atau alih keturunan dalam peradaban sejarah manusia. Hal itu juga bermakna bahwa perempuan juga sangat penting posisinya sebagai penerus peradaban itu sendiri.
Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif-mantan Ketua PP Muhammadiyah-pernah menyampaikan pandangan seperti di atas dalam sebuah seminar tentang perempuan. Dia menggambarkan betapa penting peran perempuan dalam hubungannya dengan sejarah peradaban itu, sehingga perempuan harus dihormati-dalam konteks ini-dengan cara yang baik. Misalnya, jika seorang laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan, dia sama halnya dengan melecehkan atau tidak menghormati tentang pentingnya peradaban. Sebab, dalam konteks ini, perempuan benar-benar menjadi simbol dari peradaban sejarah.
Memang, korelasi peradaban tadi bukanlah semata-mata milik perempuan saja. Jika logika di atas di balik-yakni difokuskan kepada laki-laki sebagai penebar benih keturunan-maka apakah juga bakal terjadi proses regenerasi?! Misalnya, bagaimana jika kaum laki-laki di seluruh dunia ini tidak mau menebarkan benihnya-yakni tidak mau melakukan perkawinan sah-kepada perempuan; apakah proses terjadinya alih generasi atau peradaban sejarah tidak mengalami stagnan?
Jawabannya: ya! Artinya, peran laki-laki dalam konteks ini juga teramat penting; yakni sebagai peran penebar benih di sawah ladang sebagaimana yang diisyaratkan Allah Swt dalam bentuk metafor di dalam Alquran. Pengibaratan perempuan dengan sawah-ladang juga merujuk sesuatu yang tepat; karena antara petani (penebar benih) sebagai pengejawantahan laki-laki dengan sawah ladang (perempuan) sama-sama saling membutuhkan. Dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) tadi, dengan demikian sedang berperan menjalankan amanat dan perintah Tuhan. Persoalannya, mampukah umat manusia melakukan ketaatan dan tunduk patuh (Islam) kepada Sang Khaliq?
Perjuangan dan Kepemimpinan Perempuan
Bung Karno Sang Proklamator dalam bukunya Sarinah (1963) menekankan semangat revolusioner bagi pergerakan kaum perempuan. Dan, nama Sarinah—dalam judul buku tersebut—diambilkan dari nama salah seorang pembantu ibunya yang mengasuhnya ketika masih kecil. Dari mBok Sarinah itulah—menurut pengakuan Bung Karno—ia justru banyak belajar untuk mencintai dan kasih sayang kepada ‘orang kecil’ seperti mBok Sarinah yang berjiwa besar.
Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah menelorkan filosofi ‘bocah angon’ (penggembala domba atau bebek) yang dikontektualkan dengan filosofi shalat jama’ah; yakni imamnya (laki-laki) berada di depan, sedangkan jama’ah perempuan berada di belakang.
Berarti ada kesamaan pandangan dalam filosofi ‘bocah angon’ dengan shalat berjamaah: yakni pemimpin yang sejati itu ternyata berada di belakang. Artinya, ini benar-benar menyangkut tentang rasa ngemong (menemani) sesama umat Tuhan. Pemimpin yang demikian itu sudah bisa dikatakan menyelami kehidupan masyarakat secara mendalam—bagaikan samudera luas-sehingga bisa bergaul dengan siapapun saja tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah teknik atau metoda yang lentur dan moderat, sehingga bisa melakukan nasehat yang persuasif.
Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa baik-tidaknya sebuah negara itu bergantung dari keadaan kaum wanitanya. Jika mereka (kaum wanita) baik, maka negara tersebut akan menjadi baik. Sebaliknya, jika moralitas kaum wanitanya bobrok, maka negara akan hancur atau rusak.
Makna hadits di atas, sebenarnya sangat relevan dalam kehidupan nyata sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Negara Indonesia yang mengalami krisis multidimensi dengan hutang-hutangnya yang menggunung itu, meski tak secara langsung jelas terkait dengan keadaan kaum wanita. Tesisnya adalah kaum ibu—isteri pejabat pemerintah atau isteri pengusaha—dimungkinkan ikut mempengaruhi sang suami, misalnya ketika di tempat tidur saat menjelang tidur malam untuk meminta fasilitas ini-itu, tidak peduli dengan cara yang halal ataukah haram. Meski awalnya sang suami tidak memiliki gagasan atau ide seperti itu, namun akhirnya ‘terpaksa’ dilakukan karena (kalau tidak dilakukan) bakal diancam oleh isteri. Maka, apalagi yang dilakukan sang suami kalau tidak melakukan KKN di kantor?
Perempuan atau wanita, meski kondisinya sangat lemah jika dibandingkan dengan lelaki, namun sebenarnya memiliki kemampuan menjadi “pemimpin” yang sejati. Dari tesis di atas, setidaknya sudah menunjukkan “keunggulan” kaum wanita dibanding laki-laki yang duduk sebagai pemimpin di depan. Maka, hakikatnya wanita-lah yang sesungguhnya “menjadi” pemimpin.
Barangkali dalam peringatan Hari Ibu di era pasca reformasi sekarang ini banyak yang bersifat ceremonial seperti lomba merias wajah, lomba memasak, lomba penampilan busana (fashion show), senam, bhakti sosial, merangkai bunga dan sebagainya. Betapa jauhnya perbedaan antara kaum perempuan pra kemerdekaan dengan masa kini. Kaum pejuang perempuan pada masa awal perintisan berdirinya Kongres Perempuan Indonesia I berusaha berkumpul untuk memotivasi para pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah se-Nusantara untuk menyatukan pikiran dan semangat berjuang menuju kemerdekaan. Boleh jadi kegiatan ibu-ibu PKK itu masih lebih baik daripada kegiatan para ibu sosialita yang sangat narsistik, terutama pegiat Tik-Tok yang lebih dari narsistik karena suka goyang-goyang pantatnya untuk konsumsi publik. (*)
Editor : Didin Cahya Firmansyah