Oleh: Fahmi Alif Aldianto, Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ANGKA kemiskinan di Provinsi Jawa Timur membaik dengan angka kemiskinan menurun di level 10,59%. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pada periode Bulan Maret 2021 hingga Bulan September 2021, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 313.130 jiwa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan manfaat dari kinerja dan kolaborasi dari peran semua elemen pada waktu pandemi Covid-19 menghasilkan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat tercapai.
Kondisi ini juga hasil dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang dapat berjalan efektif. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, kondisi makro ekonomi yang terus membaik pada tahun 2021 memiliki dampak terhadap turunnya angka kemiskinan.
Selain itu terdapat faktor lain di mana adanya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat, percepatan penyaluran dana desa, bansos yang disalurkan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah lainnya.
Menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur perlu diupayakan menjadi program prioritas pembangunan karena kemiskinan merupakan inti dari semua permasalahan pembangunan.
Kemiskinan adalah permasalahan global yang dihadapi oleh mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan angka kemiskinan menjadi permasalahan yang serius menjadi prioritas dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua dalam dokumen SDGs, sebagai komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.
Penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan variabel–variabel penyebab kemiskinan, agar dapat menentukan program yang dapat tepat sasaran.
Variabel–variabel penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil ini merupakan pengaruh dari kualitas hidup sumber daya manusia.
Distribusi pendapatan yang tidak merata karena kesempatan kerja yang kurang merupakan pengaruh dari adanya pengangguran.
Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan viciois circle (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.
Kemiskinan dipengaruhi salah satunya oleh kualitas hidup manusia.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan, sehingga perlu kebijakan tepat sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
Pertama intervensi bantuan langsung kepada masyarakat rentan yang karena keadaannya sudah terlampau tidak dapat dintervensi melalui program pemberdayaan. Kedua, pelayanan kesehatan dan pendidikan agar lebih tepat sasaran.
Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan pemberian gizi bagi anak–anak balita agar dapat mencegah stunting. Peningkatan fasililtasi Pusat Kesehatan Desa yang mempu mengakomodir kebutuhan akan fasiltas kesehatan di titik terpencil desa.
Pendidikan yang mengakomodir bakat dan minat siswa SD, SMP, selanjutnya dapat diberikan pelatihan wirausaha sederhana ketika sudah beranjak SMP dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.
Penguatan pendidikan agama dan karakter juga wajib didapatkan oleh masyarakat di tengah gempuran judi dan pinjaman online.
Penurunan angka kemiskinan juga dapat ditunjang melalui aktivitas ekonomi.
Aktivitas ekonomi yang mengalami pertumbuhan menandakan lahirnya mekanisme peningkatan produksi di mana kondisi ini mendukung terciptanya lapangan pekerjaan yang turut serta menyerap tenaga kerja hingga pada akhirnya menekan laju jumlah pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah-daerah di dalam negara tersebut.
Sektor-sektor yang didiami oleh masyarakat miskin harapannya dapat meningkat potensi pasarnya sehingga ada ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintah dapat menginisiasi sektor pertanian yang saat ini komoditasnya masih melalui impor untuk dapat diisi komoditasnya melalui pemberdayaan masyarakat miskin dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia di desa.
Dengan menganggarkan paket pelatihan manajemen, penyediaan bibit, penyediaan lahan dan kontrak farming tentunya dapat dijadikan salah satu strategi pengentasan kemiskinan di level mikro desa.
Apabila program ini berhasil dalam satu desa dan dapat direplikasi beberapa desa dalam satu daerah maka akan terbentuknya satu jaringan baru supply dan demand, sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada pasokan impor.
Faktor kemiskinan dan pengangguran seringkali dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
Kedua permasalahan ini mempunyai hubungan dengan dampak pembangunan manusia yang terdapat dalam suatu daerah. Pengangguran akan mengakibatkan dalam menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan akan menurun yang pada akhirnya juga memperparah tingkat kemiskinan.
Pengangguran juga permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan minimnya permintaan tenaga kerja.
Strategi yang perlu diupayakan mempersipakan tenaga kerja yang akan mengisi sektor-sektor industri melalui penguatan Balai Latihan Kerja yang diharapkan memiliki outcome jumlah peserta pelatihan yang sudah memiliki pekerjaan.
Kondisi pada saat ini banyaknya tenaga kerja yang menganggur karena kesempatan kerja yang kurang.
Kondisi ini bisa diperbaiki dengan mempersiapkan lapangan kerja baru di sektor wirausaha sepanjang terdapat demand yang mengutamakan produksi lokal.
Peran pemerintah tentu sangat vital dan tentu membutuhkan peran stakeholder lain dalam pelaksanaan strategi ini.
Perlunya inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dan komunitas yang ada.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra