Bagi warga daerah di kawasan Mataraman, Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya, harga BBM bukan sekadar kabar ekonomi dari Jakarta.
Ia hadir dalam perjalanan berangkat kerja, ongkos mengantar anak sekolah, biaya kulakan pedagang, tarif kirim produk UMKM, hingga ongkos petani membawa hasil panen. Ketika bahan bakar naik atau bertahan mahal, yang berubah bukan cuma angka di papan SPBU, melainkan ritme hidup masyarakat.
Mobilitas daerah banyak bertumpu pada sepeda motor, kendaraan pribadi, pikap usaha, mobil niaga kecil, dan angkutan barang. Pelaku UMKM di Kediri dan Blitar, petani di Tulungagung dan Trenggalek, pekerja harian, sopir, teknisi, hingga pedagang di Ponorogo membutuhkan energi untuk bergerak. Karena itu, saat Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex masih dirasa mahal, dampaknya merambat ke biaya produksi, distribusi, serta daya beli warga.
BBM Tidak Berdiri Sendiri
Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax di sejumlah wilayah utama, termasuk Jawa Timur, menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 juga berada pada Rp 17.000 per liter.
Dexlite dan Pertamina Dex sempat turun pada awal Juni, tetapi nominalnya tetap cukup berat bagi banyak pengguna. Bagi warga, data semacam ini segera berubah menjadi pertanyaan sederhana: bulan ini pengeluaran bertambah berapa?
Meski bukan satu-satunya pemicu naiknya biaya hidup, BBM menjadi penggerak banyak aktivitas ekonomi. Saat ongkos bahan bakar bertambah, pedagang menghitung ulang harga jual, jasa pengiriman menyesuaikan tarif, pelaku usaha kecil menekan biaya, dan keluarga menunda sebagian kebutuhan. Efeknya mungkin tidak selalu besar dalam sehari, tetapi terasa pelan-pelan dalam satu bulan.
Yang Dibutuhkan Warga: Penjelasan yang Terang
Masyarakat sebenarnya tidak selalu menuntut harga murah. Banyak orang memahami bahwa energi dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi, pajak, dan stok nasional.
Namun kegelisahan muncul ketika penjelasan yang diterima kurang mudah dipahami. Saat harga naik, alasannya cepat disampaikan. Ketika tekanan pasar mereda, warga juga ingin tahu mengapa harga di SPBU belum ikut turun.
Di sinilah komunikasi pemerintah menjadi penting. Formula harga tidak cukup dijelaskan dengan istilah teknis. Warga membutuhkan bahasa yang terang: faktor apa yang paling berpengaruh, seberapa besar dampak kurs, apakah biaya distribusi meningkat, dan kapan evaluasi dilakukan. Keterbukaan seperti ini membuat masyarakat merasa dihargai, bukan sekadar diminta menerima keputusan.
Jangan Menganggap Pengguna Nonsubsidi Selalu Mampu
Ada anggapan bahwa pengguna Pertamax atau BBM nonsubsidi pasti berasal dari kelompok mapan. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Di daerah, sebagian pengguna BBM nonsubsidi adalah pekerja yang membutuhkan kendaraan setiap hari, pelaku usaha kecil, pemilik kendaraan niaga, atau keluarga kelas menengah yang menjaga performa kendaraan. Mereka tidak selalu kelompok kaya; banyak yang sekadar berusaha menjaga kelancaran kerja dan usaha.
Jika selisih harga nonsubsidi dan subsidi terlalu jauh, sebagian pengguna bisa berpindah ke pilihan yang lebih murah. Akibatnya, konsumsi BBM subsidi meningkat dan antrean berpotensi bertambah.
Ujungnya, masalah energi tidak selesai, hanya bergeser bentuk. Karena itu, kebijakan harga perlu dibaca secara utuh, bukan berdasarkan satu jenis produk saja.
Amanah Negara dalam Harga Energi
Dalam ekonomi Islam, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari untung dan rugi. Ada amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Negara boleh menghitung harga keekonomian, tetapi rakyat juga berhak merasakan perlindungan. Negara boleh menjaga kesehatan BUMN, tetapi wajah pelayanan tidak boleh hilang dari pandangan masyarakat.
Pertamina sebagai BUMN memang harus sehat dan mampu menjaga pasokan. Namun karena ia membawa nama negara, setiap keputusan harga memiliki makna sosial.
Warga tidak melihat SPBU semata sebagai tempat transaksi. Mereka melihatnya sebagai tanda hadir atau jauhnya negara dalam kehidupan sehari-hari.
Yang Bisa Dilakukan
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu menghadirkan penjelasan harga yang lebih terbuka, ringkas, dan mudah dibaca.
Kedua, evaluasi harus terasa adil: ketika alasan pasar membuat harga naik, maka saat tekanan mereda, peluang penurunan juga perlu tampak. Ketiga, subsidi harus makin tepat sasaran tanpa menyulitkan petani, pekerja harian, sopir, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
Keempat, daerah perlu memperkuat pilihan transportasi dan energi yang lebih efisien. Transportasi publik yang memadai, penguatan logistik lokal, dan dukungan bagi UMKM agar hemat energi adalah bagian dari solusi jangka panjang. Selama masyarakat sangat bergantung pada bahan bakar minyak, setiap gejolak harga akan terasa berat.
Pada akhirnya, harga energi bukan semata urusan pasar. Ia juga menyangkut kepercayaan publik. Warga bisa menerima kebijakan yang berat apabila dijelaskan dengan jujur dan dijalankan secara adil.
Yang sering membuat masyarakat kecewa bukan hanya mahalnya harga, melainkan perasaan bahwa mereka harus menanggung beban tanpa penjelasan yang cukup.
Bagi warga Mataraman dan daerah sekitarnya, energi adalah napas ekonomi sehari-hari. Negara boleh berhitung, tetapi hitungan itu harus tetap berpihak pada kehidupan rakyat. BBM boleh menjadi komoditas, tetapi kebijakannya harus tetap menjadi amanah. Wallahu a'lam bish-shawab.***
Editor : Vidya Sajar Fitri