RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Ketika Kejaksaan Agung melalui Jampidsus membongkar dugaan korupsi besar yang menyeret Brigjen Pol Iwan Mahardan, pendukung institusi itu bersorak.
Media sosial dipenuhi apresiasi. Keberhasilan dianggap sebagai bukti bahwa hukum masih bekerja.
Tak lama berselang, Polri mengungkap perkara dugaan korupsi tata kelola tambang batu bara yang menyeret nama Jampidsus Febrie Ardiansyah.
Kali ini giliran pendukung Polri yang bertepuk tangan. Mereka pun merayakan keberhasilan institusinya.
Di tengah riuh itu, masyarakat justru memilih menjadi penonton. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu sering menyaksikan babak-babak serupa.
Sebagian bahkan mulai menyebutnya sebagai sebuah drakor hukum. Jalan ceritanya penuh kejutan, tokohnya berganti, tetapi alurnya terasa berulang.
Ada yang menangkap kesan bahwa yang terjadi bukan semata penegakan hukum, melainkan pertarungan kepentingan.
Pandangan itu semakin menguat setelah berbagai komentar bermunculan, termasuk pernyataan Mahfud MD dalam sebuah podcast yang ramai diperbincangkan.
Ia mengibaratkan situasi tersebut sebagai pertarungan "setan melawan setan." Saya menghormati pandangan itu.
Namun, naluri saya sebagai mantan jurnalis mengajak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Dalam pelajaran kehidupan, bahkan dalam perenungan agama, kebatilan sering kali tidak hadir dalam satu wajah. Ia dapat berganti rupa sesuai keadaan.
Kadang tampak saling berhadapan, padahal tujuan akhirnya tetap sama: membentuk persepsi yang diinginkan.
Al-Qur'an berkali-kali mengingatkan bahwa tipu daya adalah bagian dari watak kebatilan.
Tidak selalu hadir dalam bentuk permusuhan yang nyata. Ada kalanya justru dibungkus dengan drama yang memikat perhatian publik.
Karena itu, tidak semua pertentangan yang tampak benar-benar sebuah pertentangan.
Negeri ini memang sering menghadirkan panggung yang sulit dibedakan antara kenyataan dan pertunjukan.
Di satu sisi ada penegakan hukum. Di sisi lain muncul persepsi, narasi, hingga perang opini.
Publik akhirnya berada di persimpangan: mempercayai proses hukum atau justru mempertanyakan motif di baliknya.
Kemarin (13/7), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Keduanya berjabat tangan, saling tersenyum, lalu menegaskan bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan tetap solid.
"Tidak ada Polri versus Kejaksaan," demikian pesan yang ingin disampaikan. Pernyataan itu tentu patut dihormati.
Namun, di ruang publik, persepsi tidak selalu selesai hanya dengan sebuah konferensi pers.
Kepercayaan masyarakat dibangun bukan oleh kata-kata, melainkan oleh konsistensi tindakan.
Ada sebuah pepatah lama yang masih relevan hingga hari ini. "Ikan busuk dimulai dari kepalanya."
Pepatah itu bukan sekadar menyalahkan pemimpin. Melainkan mengingatkan bahwa integritas sebuah lembaga selalu dimulai dari teladan di puncaknya.
Dalam banyak kasus korupsi, jaringan tidak pernah berdiri sendirian. Ia tumbuh karena ada ruang, ada pembiaran, bahkan terkadang ada budaya yang membuat penyimpangan terasa biasa.
Di situlah korupsi berubah dari perilaku individu menjadi penyakit sistem.
Dan ketika sebuah sistem sakit, yang diperlukan bukan sekadar mencari kambing hitam. Melainkan keberanian membersihkan diri.
Barangkali, yang paling dibutuhkan negeri ini bukanlah pertunjukan siapa paling kuat membongkar lawan.
Melainkan keberanian setiap lembaga untuk lebih dahulu membongkar dirinya sendiri.
Sebab hukum akan benar-benar dihormati ketika mampu berlaku adil, bahkan kepada orang-orang yang berada di dalam rumahnya sendiri.
Jika tidak, publik akan terus menganggap setiap babak hanyalah episode baru dari sebuah drama panjang.
Dan kita, sekali lagi, hanya menjadi penonton yang menunggu akhir cerita.
Padahal, keadilan sejati tidak pernah lahir dari panggung.
Ia lahir dari hati yang takut kepada Tuhan dan amanah kepada manusia.
Penulis adalah wartawan senior yang tinggal di Tulungagung.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.