Rabu (5/8/2026), publik dikejutkan oleh rilis Badan Pusat Statistik tentang ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026.
Angka ini melambat dari 5,61 persen di kuartal sebelumnya, tapi anehnya justru lebih tinggi dari perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan hanya di kisaran 5,09 persen akibat tekanan global.
Pemerintah pun sumringah, menyebutnya bukti fundamental ekonomi yang tetap solid di tengah gejolak dunia.
Tapi di warung, di pasar, di ruang-ruang guru dan buruh, reaksinya berbeda.
Kok tumbuh? Dari mana? Kok di lapangan malah makin berat?
Sebagai akademisi ekonomi Islam, saya tidak akan mengatakan angka BPS itu keliru. Metodologinya baku, dipakai hampir semua negara di dunia.
Tapi kejujuran ilmiah juga menuntut saya berkata: angka pertumbuhan itu benar, dan rasa berat yang dirasakan masyarakat juga benar. Keduanya bisa hidup berdampingan.
Sebab PDB, sejak awal, memang tidak dirancang untuk mengukur seberapa adil kue ekonomi itu dibagi. Ia hanya mengukur seberapa besar kue itu bertambah. Bukan siapa yang mendapat potongan paling besar.
Kue yang Membesar, tapi Potongannya Timpang
Bedah dari sisi produksi, sektor yang tumbuh paling kencang bukanlah sektor yang menyerap tenaga kerja rakyat kebanyakan. Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 10,81 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyusul di 10,60 persen.
Dua-duanya padat modal, musiman pula. Bukan tulang punggung lapangan kerja petani, pedagang kecil, atau buruh harian di Tulungagung.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang menopang lebih dari separuh PDB justru terdongkrak momentum Iduladha, yang mendorong konsumsi lembaga non-profit melonjak 6,93 persen.
Artinya, sebagian dari capaian 5,29 persen itu adalah lonjakan musiman. Bukan fondasi yang bisa dirasakan konsisten sepanjang tahun oleh masyarakat kebanyakan.
Yang lebih menjelaskan rasa berat itu justru dirilis di hari yang sama. Rasio Gini Indonesia naik menjadi 0,368 pada Maret 2026, dari 0,363 pada September 2025. Ketimpangan pengeluaran melebar lagi, setelah beberapa tahun sempat membaik.
Di kota, angkanya bahkan tembus 0,387. Garis kemiskinan naik 4,33 persen dalam setengah tahun terakhir, dari Rp641.443 menjadi Rp669.235 per kapita per bulan. Biaya hidup minimum untuk sekadar tidak disebut miskin pun kian mahal.
Ketika ekonomi tumbuh tapi ketimpangan ikut melebar dalam periode yang sama, secara matematis itu berarti sebagian besar tambahan kue ekonomi tidak jatuh merata. Ia terkonsentrasi pada kelompok yang memang sudah punya modal untuk menangkap peluang pertumbuhan.
Ketika Ekonomi Islam Bicara Keadilan
Di titik inilah cara pandang ekonomi Islam menjadi relevan. Bukan sebagai pelengkap normatif, melainkan sebagai kerangka analisis alternatif. Ekonomi Islam sejak awal menolak menempatkan pertumbuhan (an-numuw) sebagai tujuan akhir. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan prinsip agar harta itu "kay laa yakuuna duulatan bainal-aghniyaa'i minkum" — agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian.
Ini bukan slogan moral. Ini rambu metodologis: ukuran keberhasilan ekonomi dalam pandangan Islam bukan semata pertumbuhan PDB, melainkan al-falah, kesejahteraan yang holistik, yang menyeimbangkan pertumbuhan (numuw), pemerataan ('adalah), dan keberkahan (barakah).
Umer Chapra, ekonom Islam kontemporer, pernah menegaskan: pertumbuhan tanpa keadilan distribusi bukanlah pembangunan sesungguhnya. Ia sekadar ekspansi. Kue yang membesar, tapi potongannya makin timpang.
Modal Sosial yang Belum Tergarap
Ekonomi Islam tidak berhenti pada kritik. Ia punya instrumen: zakat, infak, sedekah sebagai mekanisme redistribusi yang built-in dalam sistem, bukan amal tambahan setelah pasar selesai bekerja. Data menunjukkan betapa besar jarak antara potensi dan realisasinya.
Secara nasional, total penghimpunan dana ZIS-DSKL sepanjang 2025 mencapai Rp 44,698 triliun, naik 9,54 persen, tapi jumlah muzaki justru menurun secara nasional. Padahal potensi zakat nasional diperkirakan BAZNAS RI lebih dari Rp 300 triliun per tahun.
Jawa Timur menunjukkan arah berbeda: pada 2024 jumlah muzaki di provinsi ini tumbuh 13,71 persen menjadi 2.305.897 orang, dengan realisasi zakat mal dan zakat fitrah masing-masing Rp160 miliar dan Rp18 miliar.
Di Tulungagung sendiri, modal sosial itu ternyata tidak kecil. Berdasarkan Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2025, tercatat 17.582 muzaki, dari total 20.882 muzaki, munfik, dan donatur. Penghimpunan dana ZIS-DSKL dalam enam bulan itu mencapai Rp 11,46 miliar, dengan penyaluran Rp 11,22 miliar — rasio penyaluran hampir 98 persen, angka yang sebenarnya menunjukkan distribusi yang cukup efisien untuk skala kabupaten. Tapi pengurus BAZNAS Tulungagung sendiri, dalam forum sosialisasi Mei 2026, mengakui penghimpunan ZIS di daerah ini mulai tertinggal dibanding capaian sebelumnya dan daerah lain.
Padahal dulu BAZNAS Tulungagung sempat menjadi rujukan studi tiru bagi daerah lain. Modal sosial-keagamaan sebesar itu, belum sepenuhnya tergarap secara optimal dan berkelanjutan.
Di sisi penyaluran produktif, program "Satu Keluarga Satu Sarjana" yang kini membina 80 mahasiswa dari berbagai kampus di Tulungagung bisa jadi tolok ukur. Model zakat produktif untuk pendidikan semacam ini, jika diperluas skalanya sejalan dengan basis lebih dari 20 ribu muzaki dan donatur yang sudah ada, punya potensi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi secara jauh lebih signifikan.
Jadi, Siapa yang Salah?
Tidak ada yang salah. BPS tidak berbohong. Masyarakat juga tidak salah rasa. Yang keliru adalah kalau kita berhenti di angka pertumbuhan saja, seolah itu jawaban tunggal atas nasib rakyat. Pertanyaan yang lebih tajam justru: pertumbuhan ini dinikmati siapa?
Apakah instrumen pemerataan — zakat produktif, subsidi tepat sasaran, penguatan UMKM, afirmasi sektor riil daerah — benar-benar bekerja mengejar laju ketimpangan yang ikut naik berbarengan dengan angka pertumbuhan itu sendiri?
Selama pertanyaan itu belum terjawab, rasa berat di lapangan akan terus jadi bayang-bayang di balik setiap angka pertumbuhan yang dirilis pemerintah. Bagi Tulungagung, yang sebagian besar warganya bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM, tugas ekonom bukan meyakinkan mereka bahwa perasaannya keliru. Tugasnya menerjemahkan angka agregat itu menjadi kebijakan yang benar-benar sampai ke tangan mereka.
Wallahu a'lam bis showab.
Editor : Vidya Sajar Fitri