BLITAR - SMAN 1 Blitar menyampaikan permohonan maaf kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Blitar.
Itu setelah pihak sekolah menyebut FPTI Kota Blitar sebagai lembaga olahraga yang tidak kredibel sebagai penyelenggara kompetisi.
Pernyataan itu terlontar saat SMAN 1 Blitar dimintai konfirmasi oleh awak media perihal atlet panjat tebing Kota Blitar berprestasi nasional yang gagal masuk sekolah tersebut lewat jalur prestasi hasil lomba.
Padahal, atlet tersebut sudah jelas memiliki bukti juara tingkat nasional, namun ditolak dalam seleksi jalur prestasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK.
“Ya, kami minta maaf. Kami akui jika kami minim literasi, jadi apa yang kami sampaikan beberapa waktu lalu menimbulkan pemahaman yang berbeda,” ujar Kepala SMAN 1 Blitar, Wiwik Dwi Astuti, Senin (7/7/2025).
Sebelum memohon maaf secara terbuka, SMAN 1 Blitar diketahui telah melaksanakan pertemuan dengan FPTI Kota Blitar, dan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur wilayah Blitar.
Dalam pertemuan itu, pihak sekolah diminta untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sempat viral.
“Intinya, kami diminta untuk meminta maaf dan membuat klarifikasi karena penyebutan FPTI tidak kredibel,” ungkapnya.
Nah, saat dimintai keterangan soal jumlah siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi, Wiwik enggan menyampaikan data secara terbuka.
Pasalnya, seluruh data sudah dikelola oleh cabdindik.
“Semuanya sudah masuk dalam sistem dan ada di cabdindik,” katanya.
SMAN 1 Blitar berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dapat lebih intens berkomunikasi terkait siswa berprestasi.
Dia menyarankan agar atlet-atlet berprestasi tidak hanya diarahkan ke SMAN 1 Blitar.
“Sebaiknya dipetakan. Di Kota Blitar ini ada empat SMA, jadi bisa dibagi secara merata untuk atlet-atlet yang berprestasi,” ujarnya.
Terpisah, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar mengakui bahwa SPMB jenjang SMA/SMK belum berjalan secara ideal.
Namun, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam pelaksanaan seleksi masuk SMA karena seluruh proses dan mekanisme SPMB tingkat SMA berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Meski demikian, dispendik tetap berusaha menjalankan peran dalam kapasitasnya.
Salah satunya dengan memberikan saran dan masukan kepada pihak provinsi, terutama jika ada laporan dari masyarakat atau pengaduan yang disampaikan secara langsung.
“Kami hanya bisa memberi saran dan masukan kepada pihak terkait. Karena bukan kewenangan kami,” terang Dindin. (mg2/sub/ady)
Editor : Didin Cahya Firmansyah