Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur Dilarang Diam Saja, Harus Pro Aktif Tangani Kerusakan Jalan Desa

RADAR TULUNGAGUNG - Pemkab/pemkot di Jawa Timur jangan diam saja menyikapi kerusakan jalan desa di wilayah masing-masing.

Pemkab/pemkot harus terus berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk menuntaskan permasalahan itu.

Baca Juga: RPJMD Disetujui, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Siapkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Agung Mulyono mengatakan agar pemkab atau pemkot di Jawa Timur untuk pro aktif ke pemprov untuk penanganan jalan desa di wilayahnya masing-masing.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, jalan desa yang baik memiliki banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Baca Juga: Anggaran Belanja Pemkab Tulungagung Dipastikan Bertambah hingga Rp 160 M, Terbanyak untuk Infrastruktur dan Sekolah Rakyat

Termasuk peningkatan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keselamatan transportasi. 

"Jalan desa yang memadai mempermudah akses ke berbagai fasilitas seperti sekolah, kesehatan, dan pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang dagangan," kata pria asal Banyuwangi ini, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: DPRD Tulugagung Minta Pembangunan Infrastruktur Digelar Secara Tepat Guna

Penggemar gowes ini mengatakan selama turun ke daerah, banyak keluhan dari warga terkait kurang memadai jalan desa.

"Tentunya jika daerah kekurangan anggaran untuk pemeliharaan jalan desa, bisa berharap dapat dana dari pemprov. Kalau komunikasi yang baik tentunya akan dibantu oleh pemprov," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Tulungagung Ancang-ancang Garap Lahan Calon Sekolah Rakyat, Gelontorkan Rp600 Juta untuk Jembatan

Alokasi untuk belanja infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025 mengalami lonjakan.

Anggaran tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Upaya tersebut dimanifestasikan melalui sejumlah program prioritas. Di antaranya, penanganan jalan dan jembatan dengan prioritas pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 1.671 Km untuk mendukung kelancaran mobilisasi serta distribusi orang, barang dan jasa.

Program tersebut menjadi belanja infrastruktur dengan alokasi terbesar. Realisasinya akan dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dengan anggaran mencapai Rp 1,37 triliun. ****

Editor : Dharaka R. Perdana