LAMONGAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan percepatan normalisasi kanal sungai sepanjang 9 kilometer sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang hampir setiap tahun melanda Kabupaten Lamongan. Instruksi tersebut disampaikan saat Khofifah meninjau langsung lokasi banjir di Desa Laladan, salah satu wilayah terdampak terparah di Lamongan, Minggu pagi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah tidak hanya memantau kondisi wilayah yang tergenang, tetapi juga menyapa warga terdampak dan menyalurkan bantuan sembako guna meringankan beban masyarakat akibat banjir. Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur itu disambut antusias warga yang berharap adanya solusi konkret agar banjir tidak terus berulang.
Khofifah menegaskan bahwa karakteristik wilayah Lamongan, khususnya Desa Laladan, memiliki banyak anak sungai yang bermuara ke Bengawan Jero. Aliran tersebut kemudian terhubung hingga ke wilayah Kabupaten Gresik. Kondisi ini menyebabkan air meluap dengan cepat ketika intensitas hujan meningkat, terutama pada musim penghujan.
“Di kawasan ini terdapat banyak anak sungai yang seluruhnya bermuara ke Bengawan Jero. Jika curah hujan tinggi, maka suplai air ke sungai utama meningkat drastis dan berpotensi menyebabkan banjir,” ujar Khofifah di lokasi.
Normalisasi Kanal Menuju Laut
Menurut Khofifah, solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan adalah normalisasi kanal sepanjang sekitar 9 kilometer menuju laut. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat aliran air dan mengurangi potensi luapan sungai yang selama ini menjadi penyebab utama banjir di Lamongan.
Namun, Khofifah menyebut normalisasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas daerah, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pasalnya, jalur normalisasi kanal akan melewati wilayah perbatasan yang selama ini dikhawatirkan justru menimbulkan dampak banjir baru jika tidak direncanakan secara matang.
Baca Juga: Panji Pragi Waksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Stand Up Komedi Mensrea Diproses Polisi
“Kita butuh normalisasi kanal sekitar 9 kilometer ke laut. Ini harus dikomunikasikan dengan Pemkab Gresik karena melewati area perbatasan. Jangan sampai penyelesaian di satu wilayah justru menimbulkan persoalan di wilayah lain,” jelasnya.
Kapasitas Pintu Air Belum Optimal
Gubernur Khofifah juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat enam pintu air di kawasan tersebut dengan kapasitas total mencapai 840 liter per detik. Secara teknis, kapasitas ini tergolong besar. Namun, tidak seluruh pintu air dapat dioperasikan secara maksimal akibat tingginya volume air dari anak-anak sungai.
“Sebetulnya kapasitasnya sangat tinggi, ada enam pintu air dengan total 840 liter per detik. Tapi karena anak sungainya banyak dan debit air sangat besar, tidak semuanya bisa difungsikan secara optimal dalam waktu bersamaan,” ungkap Khofifah.
Ia menambahkan, langkah penanganan darurat telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk menutup salah satu pintu air di wilayah Guro untuk menahan aliran air agar tidak meluap ke pemukiman warga. Namun, upaya tersebut hanya bersifat sementara dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Intensitas Hujan Meningkat Tajam
Selain infrastruktur, Khofifah juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini merujuk pada data dari BMKG Juanda yang mencatat peningkatan signifikan intensitas hujan pada bulan Januari.
Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan pada Desember hanya sekitar 20 persen. Namun, pada Januari meningkat tajam hingga 58 persen atau hampir tiga kali lipat. Sementara pada Februari diprediksi masih berada di angka 22 persen.
“Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua lini. Jika intensitas hujan menurun, suplai air ke sungai akan berkurang dan genangan bisa perlahan surut,” kata Khofifah.
Harapan Warga
Warga Desa Laladan berharap normalisasi kanal benar-benar segera direalisasikan agar banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan. Selama ini, banjir tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait guna mempercepat penanganan banjir, baik melalui solusi darurat maupun langkah jangka panjang yang berkelanjutan.
Editor : Natasha Eka Safrina