Radar Tulungagung - Penetapan awal Ramadhan di Indonesia, setiap tahun sering kali berbeda antara organisasi Islam yang ada.
Hal tersebut disebabkan karena perbedaan metode saat menentukan awal bulan hijriah.
Beberapa perbedaan ini tidak selalu terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di berbagai negara dengan komunitas muslim yang besar.
Meskipun begitu, perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan tidak mengurangi esensi ibadah puasa, karena memang tujuannya tetap sama, yakni meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah selama bulan suci ini.
Nah, berikut ini adalah penetapan awal Ramadhan 1446 H dari beberapa organisasi Islam di Indonesia:
Muhammadiyah
Organisasi Muhammadiyah ini telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Putusan ini didasari pada kalender Hijriah Global Tinggal (KHGT) dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Nahdlatul ulama (NU)
Saat ini, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) masih belum mengumumkan secara resmi awal puasa Ramadhan 2025 jatuh tanggal berapa.
Metode yang digunakan NU dalam menentukan awal puasa Ramadhan 2025 adalah rukyat dan hisab.
Tradisi rukyat yang digunakan oleh NU ini dilakukan diberbagai titik pantauan hilal yang tersebar di Indonesia.
Jika hilal terlihat memenuhi syarat visibilitas, makasih awal ramadhan akan ditetapkan.
Jika tidak terlihat, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari.
Oleh sebab itu, NU masih menunggu hasil pemantauan hilal yang akan dilakukan sebelum diumumkan secara resmi.
Persis dan LDII
Masih seperti NU, organisasi ini belum ada keputusan secara resmi dari Persatuan Islam (Persis) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) soal penetapan awal puasa Ramadhan 2025.
Namun, secara umum kedua organisasi ini memiliki metode tersendiri dalam menetapkan awal bulan hijriah.
Pemerintah Indonesia
Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat yang bertujuan untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H pada Jumat, 28 Februari 2025.
Sidang ini rencananya akan melibatkan berbagai pihak, diantaranya yaitu dari perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli Falak, dan perwakilan dari DPR serta Mahkamah Agung.
Perbedaan penetapan awal puasa di Indonesia merupakan hal yang sangat lumrah terjadi.
Masyarakat Islam di Indonesia diharapkan mengikuti pengumuman resmi dari organisasi atau otoritas keagamaan yang mereka ikuti.
Panduan melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia juga bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menunaikan ibadah puasa dengan tenang sesuai keyakinannya.
(Afi)
Editor : Matlaul Ngainul Aziz