RADAR TULUNGAGUNG - Kebijakan kenaikan pajak daerah yang diterapkan Bupati Pati, Sudewo, memicu gelombang protes luas dari warga karena dianggap memberatkan perekonomian rakyat kecil.
Warga Pati menilai kenaikan pajak akan memperburuk kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang baru saja mulai pulih setelah terpukul pandemi.
Aksi unjuk rasa pun digelar di depan kantor Bupati Pati dengan massa membawa spanduk dan poster yang menuntut pembatalan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Jawa Tengah Picu Ledakan Aksi Warga, Ini Pernyataan Bupati Sudewo
Sudewo, yang kini menjadi sorotan publik, bukanlah sosok baru di dunia politik Kabupaten Pati.
Ia lahir dan besar di daerah tersebut sehingga memiliki ikatan emosional kuat dengan tanah kelahirannya.
Pendidikan formalnya ditempuh di Pati hingga jenjang sekolah menengah, sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan fokus pada bidang yang menunjang kiprah politiknya di kemudian hari.
Baca Juga: Massa Memenuhi Alun-alun, Ini Lima Tuntutan yang Disuarakan Masyarakat Pati
Perjalanan kariernya dimulai dari aktivitas organisasi masyarakat dan kepemudaan, yang kemudian mengantarkannya pada pencalonan sebagai anggota DPR RI.
Di parlemen, Sudewo dikenal aktif membahas isu-isu pembangunan daerah, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.
Reputasi inilah yang menjadi salah satu modal penting saat ia memutuskan maju dalam Pilkada Pati.
Baca Juga: LKHN dan Mahasiswa Tulungagung Desak Transparansi Anggaran Sekda, Gelar Aksi Demo dengan Nada Keras
Sebagai Bupati Pati, ia mengusung visi pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Program-programnya meliputi pembangunan jalan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan dukungan terhadap sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Pati.
Namun, kebijakan kenaikan pajak daerah yang baru-baru ini diterapkan menuai kritik keras karena dinilai bertolak belakang dengan citra Sudewo yang pro-rakyat.
Bupati Pati menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik.
Namun, banyak pihak menilai pendekatan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi warga pascapandemi.
Baca Juga: Gojek-Grab Buka Suara Soal Pembagian Komisi 80-20 Persen yang Jadi Tuntutan Demo Ojol
Sudewo selama ini dikenal dekat dengan sebagian kalangan masyarakat, rutin mengadakan dialog tatap muka, dan turun langsung memantau kondisi lapangan.
Akan tetapi, kebijakan ini memunculkan jarak antara dirinya dan sebagian konstituen yang merasa keberatan.
Pengamat politik menilai, posisi Sudewo sebagai pemimpin daerah kini berada pada titik krusial, di mana responsnya terhadap kritik publik akan sangat memengaruhi kepercayaan politik di masa mendatang.
Baca Juga: Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Jawa Tengah Picu Ledakan Aksi Warga, Ini Pernyataan Bupati Sudewo
Meski demikian, rekam jejaknya yang panjang dan keterlibatan aktifnya di berbagai program sosial masih menjadi modal penting untuk memulihkan citra.
Hal itu bisa terwujud jika ia mampu mengelola isu ini dengan bijaksana dan mengedepankan aspirasi rakyat.
Editor : Dharaka R. Perdana