RADAR TULUNGAGUNG – DPRD Pati sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna mendadak yang digelar di kantor DPRD Pati pada Rabu (13/8) siang, hanya beberapa jam setelah aksi demo besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Pati, termasuk Partai Gerindra yang notabene merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan persetujuan pembentukan Pansus Hak Angket.
Baca Juga: Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Jawa Tengah Picu Ledakan Aksi Warga, Ini Pernyataan Bupati Sudewo
Langkah ini dianggap sebagai respon tegas terhadap situasi yang memanas dan tuntutan publik yang terus menguat.
Bupati Sudewo sebelumnya telah menemui massa aksi di depan kantor bupati untuk memberikan keterangan langsung dan menyampaikan permintaan maaf.
Namun, pertemuan tersebut justru memicu kericuhan ketika sebagian massa mulai melempari botol dan sandal ke arah panggung.
Kondisi ini memperburuk tensi politik di Kabupaten Pati dan mendorong DPRD mengambil langkah luar biasa.
Baca Juga: Unjuk Rasa PBB P2 di Pati Berakhir Ricuh, Mobil Propam Polres Dibakar Massa
Menurut informasi yang dihimpun dari YouTube Tibunnews, undangan rapat paripurna baru disebarkan pada hari yang sama, beberapa jam sebelum dimulai.
Agenda tunggal rapat adalah menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Ketua DPRD Pati menyebut, keputusan ini diambil karena ada dugaan pelanggaran serius yang dilakukan kepala daerah, serta untuk menjaga stabilitas daerah pasca-demo ricuh.
“Kita tidak ingin situasi di Pati semakin memburuk. Pansus Hak Angket ini adalah mekanisme konstitusional untuk mencari kebenaran,” ujarnya.
Aksi massa yang memicu rapat paripurna ini diikuti oleh ratusan warga dari berbagai kecamatan.
Awalnya, unjuk rasa berjalan tertib, namun mulai memanas ketika sejumlah perwakilan massa meminta Bupati Sudewo turun dari jabatannya.
Ketegangan memuncak saat lemparan botol, sandal, dan benda lainnya diarahkan ke panggung. Aparat keamanan sempat kewalahan mengendalikan situasi.
Baca Juga: Rekam Jejak Sudewo, Bupati Pati yang Dikecam Warga Usai Naikkan PBB Hingga 250 Persen
Beberapa fasilitas umum dan properti di sekitar kantor bupati mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.
Polisi akhirnya membubarkan massa dan mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator.
Yang menarik, seluruh fraksi di DPRD, termasuk partai yang sebelumnya mendukung penuh Bupati Sudewo, kompak menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket.
Hal ini menandakan adanya perubahan besar dalam peta politik lokal Pati. Beberapa anggota DPRD menyatakan bahwa sikap ini diambil demi kepentingan rakyat dan stabilitas daerah, bukan semata karena tekanan politik.
“Ini bukan soal pro atau kontra terhadap Sudewo secara pribadi, tapi soal mempertahankan marwah pemerintahan dan memenuhi aspirasi masyarakat,” kata salah satu anggota DPRD dari fraksi mayoritas.
Baca Juga: Massa Memenuhi Alun-alun, Ini Lima Tuntutan yang Disuarakan Masyarakat Pati
Pansus Hak Angket akan mulai bekerja dalam waktu dekat untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo.
Proses ini dapat berujung pada sidang istimewa yang memutuskan apakah bupati akan dimakzulkan atau tidak.
Meski demikian, kubu pendukung Sudewo di luar DPRD menilai langkah ini terlalu tergesa-gesa. Mereka berpendapat, masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan dialog dan evaluasi tanpa harus melalui mekanisme pemakzulan.
Di media sosial, topik “Pansus Hak Angket Pati” langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak warga mengapresiasi sikap tegas DPRD, namun tak sedikit pula yang khawatir proses ini akan memperpanjang ketegangan politik di daerah.
Pengamat politik lokal menilai, pembentukan Pansus Hak Angket merupakan langkah berani yang jarang diambil DPRD terhadap kepala daerah aktif.
“Kalau ini sampai berujung pada pemakzulan, dampaknya akan besar, baik secara politik maupun sosial,” ujarnya.
Kasus DPRD Pati sepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo menjadi peringatan bahwa dinamika politik lokal bisa berubah cepat, terutama ketika tekanan massa dan opini publik begitu kuat.
Semua pihak kini menantikan bagaimana proses investigasi berjalan dan apakah keputusan akhir akan mencopot Bupati Sudewo dari jabatannya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana