RADAR TULUNGAGUNG – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025), mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetio Hadi, Presiden menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi massa dan menyatakan harapan agar situasi segera mereda demi stabilitas sosial dan ekonomi warga.
Lebih lanjut, Prasetio menyebut bahwa respons Prabowo atas demo Pati tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap gejolak sosial.
Baca Juga: Ajak Warga Pati Jaga Soliditas Usai Kericuhan Aksi, Begini Pesan Bupati Sudewo
Tetapi juga menegaskan bahwa Presiden menginginkan stabilitas menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
"Beliau sangat menyayangkan terjadinya kericuhan. Harapan beliau jelas: situasi segera mereda agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu," tegas Prasetio.
Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo, yang menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di Pati.
Kebijakan ini dianggap mengabaikan kondisi ekonomi warga dan tidak melalui proses partisipatif. Tak hanya itu, keputusan sepihak ini juga dinilai menjadi penyebab utama munculnya wacana pemakzulan Sudewo oleh DPRD Pati.
Baca Juga: Upacara HUT Ke-80 RI Siap Digelar, Mensesneg Pastikan Persiapan Hampir 100 Persen
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Alun-Alun Pati hingga ke depan gedung DPRD.
Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya, sambil membawa berbagai poster yang mengekspresikan kekecewaan dan tuntutan pembatalan kebijakan kenaikan pajak.
Melalui pernyataan resminya, Istana Negara menegaskan bahwa mereka menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Prasetio Hadi mengatakan bahwa Presiden dan seluruh jajaran terkait terus memantau situasi di Pati secara intensif.
"Bahwa kita juga menghormati semua proses yang sedang berlangsung. Tumbuhnya rasa keadilan yang disampaikan masyarakat Pati adalah bagian dari demokrasi yang sehat," jelas Prasetio.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, termasuk memantau dinamika politik di DPRD Kabupaten Pati.
“Kami melihat bahwa DPRD juga tengah menggunakan haknya secara konstitusional. Semua proses tersebut kita hormati,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga ikut turun tangan dalam memantau situasi, khususnya terkait potensi dampak sosial-politik yang bisa memengaruhi iklim investasi dan hubungan luar negeri di tingkat daerah.
Partai Gerindra, yang menjadi partai pengusung Bupati Sudewo, tidak tinggal diam. Sekjen Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan teguran internal kepada Sudewo atas kebijakan kontroversial tersebut.
“Kami sudah menyampaikan secara langsung kepada beliau bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, harus berpihak kepada rakyat kecil. Itu pesan langsung dari Ketua Umum kami, Bapak Prabowo,” ujar Sugiono dalam keterangan persnya.
Namun hingga kini, Bupati Sudewo tetap bertahan pada posisinya dan menyatakan tidak akan mengundurkan diri.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis, dan setiap kebijakan yang diambilnya merupakan bagian dari tanggung jawab dalam pembangunan daerah.
“Saya terbuka untuk dialog dan evaluasi. Tapi saya juga punya tanggung jawab menjalankan amanah rakyat,” ucap Sudewo, yang pernyataannya juga sempat viral di media sosial.
Merespons secara lebih luas, Presiden Prabowo lewat Prasetio juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk lebih peka terhadap aspirasi warganya. Ia menekankan bahwa dalam suasana menuju HUT Kemerdekaan, tidak semestinya rakyat merasa terbebani oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil.
Baca Juga: Mengenal Kembali Sejarah Pramuka, Dari Baden Powell Hingga Ke Pramuka Indonesia
“Kalau beliau ya, penyayang saya. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun ini,” ucap Prasetio, mengutip reaksi emosional Presiden atas situasi di Pati.
Respon Prabowo atas demo Pati ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak akan mentoleransi kebijakan yang justru menyulut gejolak di tengah masyarakat.
Saat ini, situasi di Pati dikabarkan mulai kondusif, meski ketegangan politik masih terasa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memastikan bahwa proses pemakzulan Sudewo akan dipantau dan difasilitasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari DPRD Pati. Apakah benar akan digelar sidang hak menyatakan pendapat atau bahkan berujung pada pemakzulan, atau akan ada solusi politik lain yang ditempuh?
Yang jelas, pesan Presiden Prabowo melalui respon atas demo Pati menjadi peringatan penting: suara rakyat tidak bisa diabaikan, apalagi jika sudah menyatu dalam gelombang aksi damai yang masif dan konsisten. ****
Editor : Dharaka R. Perdana