Radar Tulungagung — Jagat maya kembali digemparkan oleh pernyataan kontroversial dari salah satu anggota DPR RI.
Sebuah video viral di TikTok melalui akun @akbarbet.id memperlihatkan cuplikan tangkapan layar ucapan anggota DPR RI Deddy Sitorus: “Membandingkan kami dengan rakyat jelata itu sesat logika”, yang langsung menuai gelombang kecaman publik.
Pernyataan Anggota DPR RI Deddy Sitorus dinilai sangat tidak pantas, terutama karena muncul di tengah ketegangan publik menyikapi kebijakan potongan gaji 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Saat masyarakat diminta berhemat, para anggota dewan justru menikmati berbagai tunjangan dan fasilitas, termasuk rumah jabatan bernilai miliaran rupiah.
Netizen ramai-ramai menilai pernyataan tersebut mencerminkan jurang sosial yang semakin dalam antara para elit politik dan rakyat biasa yang mereka wakili.
Alih-alih memberikan klarifikasi yang menenangkan, Deddy Sitorus justru dinilai menunjukkan sikap arogan dan terkesan superior, memperkuat asumsi publik bahwa wakil rakyat kini semakin jauh dari rakyatnya.
Baca Juga: Susul Langkah Tegas Singapura, BNN Siapkan Larangan Vape
Ujaran “Rakyat Jelata” Jadi Simbol Ketimpangan
Kata-kata "rakyat jelata" yang digunakan Deddy Sitorus dalam pernyataannya menjadi sorotan tajam.
Banyak yang menganggap istilah itu tidak hanya merendahkan, tetapi juga mengukuhkan mentalitas elitis yang mengakar di sebagian kalangan DPR.
Padahal, jabatan legislatif seharusnya menjadikan mereka representasi langsung dari rakyat, bukan pihak yang merasa berada di atasnya.
Video yang diunggah akun TikTok @akbarbet.id memicu gelombang protes dalam bentuk komentar, unggahan ulang, hingga meme yang menyindir.
Salah satu komentar berbunyi, "Wakil rakyat tapi tak mau disamakan dengan rakyat? Lalu kalian mewakili siapa?"
Komentar lain menambahkan, "Yang sesat logika bukan rakyat yang membandingkan, tapi anggota DPR yang lupa diri."
Kemarahan ini diperparah dengan momentum yang sangat sensitif.
Di saat jutaan pekerja dihantui pemotongan gaji untuk Tapera, para anggota dewan justru tidak tersentuh kebijakan serupa.
Bahkan fasilitas mereka terus berjalan dengan anggaran negara, mulai dari kendaraan dinas, staf ahli, sampai tunjangan rumah dan komunikasi.
Baca Juga: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Membantah Tudingan terhadap Kenaikan Harga Beras di Dalam Negeri
Krisis Kepercayaan Terhadap DPR Semakin Dalam
Pernyataan Deddy Sitorus, yang dianggap melecehkan rakyat biasa, memperuncing krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
DPR semakin dinilai tidak peka, bahkan menjauh dari esensi demokrasi yang mereka emban.
Sejumlah pengamat politik menyebut ini sebagai bukti bahwa sebagian anggota parlemen telah kehilangan sensitivitas terhadap kondisi nyata masyarakat.
“Ketika anggota DPR menyebut dirinya tak layak dibandingkan dengan rakyat jelata, maka dia secara tidak langsung menempatkan dirinya di atas konstituen yang memilihnya. Ini kontradiktif dengan semangat demokrasi,” ujar seorang analis politik dalam pernyataan di media sosial.
Warganet pun mulai membandingkan gaya hidup anggota DPR dengan kehidupan buruh, petani, guru honorer, dan pekerja informal.
Mereka kini harus rela penghasilan bersihnya terpotong tanpa jaminan imbal balik yang jelas.
Narasi ketidakadilan semakin kuat, terutama karena minimnya empati yang ditunjukkan oleh pernyataan Deddy.
Baca Juga: Gibran Skakmat DPR Soal Gerbong Perokok, Respons Warganet Langsung Ramai Mendukung
Respons Fraksi dan PDIP Dinanti
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi langsung dari Deddy Sitorus terkait pernyataannya yang viral.
Namun, tekanan dari masyarakat makin besar agar fraksi partai tempat ia bernaung, yakni PDI Perjuangan, memberikan sikap resmi dan permintaan maaf atas ujaran tersebut.
PDIP sebagai partai besar dan pengusung program kerakyatan, dinilai harus bertindak cepat sebelum persepsi publik terlanjur memburuk.
Jika tidak ada tindakan korektif, masyarakat bisa semakin apatis terhadap lembaga legislatif, bahkan pemilu mendatang.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mulai menyerukan agar setiap pejabat publik, khususnya wakil rakyat, diberikan pelatihan ulang soal etika komunikasi dan empati publik.
“Jabatan bukan tempat meninggikan diri. Kalau bicara saja tidak bisa menjaga, bagaimana bisa dipercaya mengelola kebijakan publik?” kata salah satu aktivis di Jakarta.
Netizen Sindir Balik: Yang Sesungguhnya Sesat Logika Siapa?
Tak hanya mencibir, sebagian netizen mulai menyusun daftar panjang ucapan pejabat yang dianggap blunder dan tidak sensitif dalam beberapa tahun terakhir.
Deddy Sitorus kini masuk dalam daftar tersebut, berdampingan dengan berbagai pernyataan kontroversial pejabat lainnya.
Tagar #SesatLogika, #RakyatJelata, dan #DPRTakPeka mulai merajai trending topik di beberapa platform media sosial.
Banyak yang menggunakan kesempatan ini untuk kembali menyerukan evaluasi total terhadap kinerja DPR, termasuk pemangkasan fasilitas mewah yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.
Baca Juga: Kajian Ulang Sistem Presidensial, Langkah MPR yang Perlu Pengawalan Serius
Penutup: Saatnya Elit Politik Kembali Membumi
Polemik pernyataan Anggota DPR RI Deddy Sitorus menjadi sinyal keras bahwa publik tidak lagi diam terhadap arogansi elit politik.
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat menuntut keadilan, kesetaraan, dan empati nyata dari wakil-wakilnya di Senayan.
Alih-alih memperuncing jarak sosial, seharusnya para anggota DPR menjadi jembatan aspirasi dan harapan rakyat.
Kalimat sederhana bisa menjadi alat penyatu, namun juga bisa menjadi pemicu perpecahan — tergantung bagaimana seorang pejabat memilih untuk berbicara.
Editor : Dharaka R. Perdana