Rakyat Bersatu! Ini Daftar Tuntutan ke Presiden, DPR, dan Partai Politik Usai Aksi Demo 28-30 Agustus 2025

RADAR TULUNGAGUNG - Gelombang refleksi yang terjadi pada 28 hingga 30 Agustus 2025 meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar kepadatan dan poster.

Di tengah kepulan gas air mata dan teriakan di jalanan, suara rakyat kini mulai terdengar lebih jelas.

Mereka menyusun tuntutan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, dan para ketua partai politik.

Aksi penembakan yang berlangsung selama tiga hari itu tidak hanya dicatat dengan semangat mahasiswa dan masyarakat sipil, tapi juga laporan kekerasan oleh aparat keamanan.

Dalam konflik tersebut, beberapa nama korban seperti Affan Kurniawan dan Umar Amarudin mulai menjadi simbol perlawanan atas dugaan represivitas negara.

Baca Juga: Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Disoal Massa pada Demo Senin Lalu, Begini Suara Mereka

Tuntutan untuk Presiden Prabowo: Hentikan Militerisasi & Usut Kekerasan

Rakyat mengajukan dua tuntutan utama kepada Presiden Prabowo, yang dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran. Penggunaan militer dalam urusan sipil dianggap mencederai prinsip demokrasi dan HAM.

2. Bentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, dengan mandat yang jelas dan hasil yang transparan ke publik.

Tuntutan untuk DPR: Keistimewaan Pangkas, Tingkatkan Transparansi

Baca Juga: Ribuan Buruh Memadati Area Sekitar Gedung DPR RI, Dikawal Ketat Personalia Kepolisian

Masyarakat kemarahan juga diarahkan kepada anggota DPR yang dianggap hidup dalam "gelembung fasilitas" di tengah krisis ekonomi. Rakyat menyampaikan tiga poin tuntutan untuk lembaga legislatif:

1. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta batalkan fasilitas baru, termasuk dana pensiun yang dinilai tidak relevan dengan kondisi rakyat.

2. Publikasikan secara transparan seluruh anggaran DPR, termasuk rincian gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas lainnya.

3. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah secara etik dan hukum, serta libatkan KPK dalam proses penyelidikan bila diperlukan.

Tuntutan untuk Ketum Partai Politik: Tegas & Berpihak pada Rakyat

Baca Juga: Demo Mobil Mewah Diserang Massa, Diduga Milik Pejabat DPR

Ketua umum partai politik juga tidak luput dari sorotan. Dalam situasi krisis seperti ini, rakyat menuntut kepemimpinan moral dari para elite politik:

1. Pecat atau pemberian sanksi tegas kepada kader partai di DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan masyarakat.

2. Umumkan komitmen resmi partai untuk berpihak pada rakyat dan menyikapi krisis dengan tanggung jawab sosial.

3. Libatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat.

Rakyat Tak Hanya Turun ke Jalan, Tapi Juga Menyusun Agenda Perubahan.  Demonstrasi yang terjadi akhir Agustus bukan sekadar aksi reaktif, namun menunjukkan bahwa masyarakat sipil kini mulai lebih aktif dalam membentuk arah bangsa.

Tuntutan yang disusun menjadi bukti bahwa rakyat tidak hanya marah, tetapi juga memiliki visi untuk memperbaiki sistem. ****

Editor : Dharaka R. Perdana