RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi sorotan tajam publik dan politisi setelah melontarkan pernyataan kontroversial terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Baru beberapa jam mengemban jabatan strategis di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dianggap arogan remehkan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
Pernyataan perdana Purbaya Yudhi Sadewa tersebut langsung memicu gelombang kekecewaan dan kritik pedas dari berbagai pihak.
Dalam konferensi pers perdananya di Kementerian Keuangan pada Senin, 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa ia belum mempelajari secara detail isi tuntutan 17+8 tersebut.
Namun, ia buru-buru menyimpulkan bahwa aspirasi tersebut hanya disuarakan oleh sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu atau masih kekurangan.
Cara Purbaya menanggapi isu krusial ini, bahkan sebelum mendalami substansinya, membuat banyak kalangan menilai bahwa Purbaya Sadewa dianggap arogan remehkan 17+8 Tuntutan Rakyat dan terkesan mengabaikan keresahan publik yang meluas.
Lebih lanjut, Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkapkan optimismenya bahwa gelombang protes masyarakat akan mereda secara otomatis jika pemerintah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dia bahkan secara spesifik menyebutkan target pertumbuhan 6 hingga 7 persen sebagai solusi.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Pernyataan ini semakin memperkuat persepsi bahwa Purbaya Sadewa dianggap arogan remehkan 17+8 Tuntutan Rakyat dan memiliki pandangan yang terlalu sederhana terhadap kompleksitas masalah sosial ekonomi yang mendasari aksi demonstrasi tersebut.
Baca Juga: Sah, Purbaya Yudhi Sadewa Menggantikan Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan, Ini Rekam Jejaknya
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Profilnya mencuat sebagai "orang dekat Luhut" dan memiliki jejak karier yang panjang, termasuk dari Danareksa hingga menjadi Menteri Keuangan.
Purbaya juga dikenal dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi, seperti klaimnya sebagai "Ahli Fiskal" yang "Tak Butuh Waktu untuk Belajar," dan menyebut dirinya sebagai "Orang Pasar, 15 Tahun Lebih".
Namun, responsnya terhadap tuntutan rakyat justru menuai keraguan dan julukan "overconfident" dari berbagai pihak.
Analis senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menyatakan bahwa "Overconfidence Purbaya Berbahaya untuk Publik dan Pasar," sementara Wijayanto Samirin secara khusus meminta Purbaya untuk "Jangan Overconfident".
Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" sendiri muncul sebagai respons terhadap keresahan yang meluas di masyarakat.
Gerakan ini menggema setelah serangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada bulan Agustus 2025.
Pemicu utamanya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan sikap anggota Dewan yang dianggap tidak responsif terhadap kritik publik.
Tuntutan ini diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025, dengan mengusung tema "Transparansi, Reformasi, Empati".
Tema ini dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan tersebut berakar pada isu-isu tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat, bukan sekadar keluhan individu.
Reaksi publik di media sosial terhadap pernyataan Purbaya pun tidak kalah sengit. Netizen banyak yang geram dengan respons Purbaya, bahkan langsung melontarkan komentar seperti "Over Pede!".
Persepsi tentang arogansi dan pengabaian masalah rakyat ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan yang baru saja diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa, berbagai pihak, termasuk Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), telah membeberkan lima pekerjaan rumah besar bagi Menteri Keuangan baru.
Ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap kinerja Purbaya sangat tinggi, terutama dalam menanggapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada.
Namun, respons awalnya terhadap "17+8 Tuntutan Rakyat" justru menciptakan kesan negatif dan memperkeruh suasana, seolah-olah mengabaikan suara masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang pejabat publik.
Keresahan yang muncul dari tuntutan tersebut, baik terkait masalah upah, PHK, maupun perlindungan buruh, membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan empatik, bukan hanya janji pertumbuhan ekonomi semata.
Arogansi dalam menanggapi kritik publik dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan yang baru berjalan.
Masyarakat akan terus menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari para pemimpinnya, terlepas dari seberapa sibuk mereka mencari pekerjaan atau menikmati makanan enak. ****
Editor : Dharaka R. Perdana