RADAR TULUNGAGUNG - Sorotan tajam kembali mengarah pada pengelolaan sektor pariwisata Indonesia.
Kali ini datang dari seorang pakar pariwisata nasional yang menyebut bahwa akar masalah lemahnya perkembangan pariwisata di Indonesia justru terletak pada ketidaktahuan pemangku kebijakan terhadap ekosistem pariwisata itu sendiri.
Dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi", pakar pariwisata, Haris Wicaksono, menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja kementerian terkait.
"Masalah utama pariwisata kita itu bukan cuma infrastruktur atau promosi. Masalah terbesarnya adalah ketika menterinya tidak paham cara kerja ekosistem pariwisata secara menyeluruh," ujar Haris, Kamis (18/9/2025).
Menurut Haris, pengembangan pariwisata bukan hanya soal membangun destinasi dan membuat iklan promosi.
Yang jauh lebih penting adalah membangun rantai ekosistem yang melibatkan masyarakat lokal, pelaku UMKM, konektivitas transportasi, SDM pariwisata, hingga keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Mbak Tutut Gugat Menkeu Purbaya Terkait Larangan ke Luar Negeri, Piutang Negara Jadi Akar Masalah
Kita terlalu fokus pada angka kunjungan wisatawan asing, tapi lupa membangun fondasi kuat dari pelaku-pelaku lokal. Pariwisata itu hidup dari bawah, bukan dari panggung internasional semata," jelasnya.
Haris juga menambahkan bahwa selama ini banyak kebijakan dan proyek pariwisata hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat sekitar objek wisata.
Ia menyoroti bahwa banyak kebijakan justru top-down dan tidak melibatkan aktor lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekosistem tersebut.
Baca Juga: Wacana Merger Garuda Indonesia-Pelita Air Berpotensi Picu Masalah Baru, Ini Kekhawatiran Pengamat
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan pasca-pandemi, namun tingkat lama tinggal dan belanja wisatawan masih tergolong rendah.
Ini menandakan adanya masalah dalam pengelolaan produk dan layanan pariwisata di destinasi.
Menutup pernyataannya, Haris mendesak perlunya kementerian atau pejabat yang memiliki pemahaman holistik dan teknokratis terhadap dinamika pariwisata, bukan sekadar menjadikan sektor ini ajang pencitraan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana