RADAR TULUNGAGUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, secara tegas meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atau evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah di Indonesia akibat mengonsumsi menu MBG.
Puan Maharani menekankan bahwa insiden keracunan yang terus berulang dan jumlah korbannya yang semakin banyak ini harus segera disikapi dengan tindakan perbaikan yang fundamental.
Baca Juga: Belasan Siswa SMAN 2 Lamongan Muntah setelah Santap MBG, Menu untuk 2 SMA Negeri di Surabaya Basi
Permintaan evaluasi total dari Puan Maharani disampaikan usai memimpin rapat paripurna DPR pada hari Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, permasalahan terkait MBG ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan harus menjadi bahan evaluasi bersama oleh semua pihak yang terlibat.
Dalam pandangan beliau, fokus utama saat ini adalah mencari solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang kembali, bukan untuk saling menyalahkan.
Puan meminta semua pihak untuk bekerja bersama dalam semangat gotong royong demi membangun bangsa dan negara.
Lebih lanjut, sebagai bentuk tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR RI, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan akar masalah dari program MBG.
Pengawasan ini akan menyasar tempat-tempat yang diduga menjadi sumber masalah, yakni dapur-dapur penyedia makanan program MBG.
Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung dan memastikan di mana sebenarnya letak permasalahan utama program ini.
DPR RI, di bawah kepemimpinan Puan, berencana meninjau langsung dapur umum atau dapur penyedia MBG untuk melihat kondisi secara menyeluruh.
Puan ingin mengetahui apakah masalah keracunan tersebut bersumber dari dapur penyedia itu sendiri atau justru terjadi saat proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang menjadi cakupan program.
"Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung," ujar Puan.
Beliau menambahkan bahwa pengecekan dari hulu ke hilir sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan sebenarnya.
"Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa," tegas Puan.
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi rutin mengingat implementasi program MBG di seluruh wilayah Indonesia bukanlah perkara yang mudah.
Harapannya, pemerintah dapat memastikan program ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dirugikan atau menjadi korban keracunan.
Keprihatinan Puan didasari oleh lonjakan drastis kasus keracunan MBG yang dilaporkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Data menunjukkan bahwa kasus siswa keracunan program MBG telah mencapai lebih dari seribu dalam kurun waktu satu pekan.
Hingga 14 September lalu, jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG tercatat mencapai 5.360 kasus.
Angka ini terus bertambah, dan per 21 September, total kasus keracunan telah mencapai 6.452, yang berarti terjadi penambahan sebanyak 1.092 kasus dalam satu minggu.
Baca Juga: Potensi Energi Panas Bumi Indonesia Belum Tergarap Maksimal, Pengamat Energi Bilang Begini
Secara spesifik, kasus keracunan MBG tertinggi terjadi di lima provinsi. Jawa Barat menduduki posisi teratas dengan 2.012 kasus, diikuti oleh DIY dengan 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Sementara itu, data dari Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mencatat bahwa hingga 22 September 2025, sebanyak 4.711 porsi MBG telah mengakibatkan gangguan pencernaan dan menyebabkan kejadian luar biasa (KLB).
Kasus keracunan terbaru yang terjadi di Garut, Jawa Barat, dilaporkan menimpa 569 siswa dengan gejala muntah, mual, dan diare, meskipun BGN mengklaim korban yang sebenarnya hanya 150 siswa.
Selain itu, 230 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.
Menanggapi rentetan kasus keracunan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan permohonan maaf.
Prasetyo mengakui bahwa kasus keracunan menu MBG ini tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.
“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo pada 19 September 2025.
Mensesneg memastikan bahwa semua kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya. Mereka juga telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah.
Meskipun kasus keracunan marak, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut bahwa usulan untuk menghentikan sementara program MBG saat ini sulit untuk dilakukan.
Menurutnya, MBG merupakan program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo dan anggarannya telah disiapkan.
Oleh karena itu, solusi yang paling mungkin adalah fokus pada upaya menekan angka keracunan, bukan menghentikan program yang sudah berjalan.
Namun, Puan Maharani tetap berpegang teguh pada pentingnya evaluasi total dan perbaikan mendasar. "Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan," pungkasnya, menekankan perlunya tindak lanjut agar pelaksanaan di lapangan bisa menjadi lebih baik.
Puan meminta agar seluruh pihak terkait dapat bekerjasama menemukan solusi agar keracunan massal dalam program MBG tidak lagi terjadi di masa depan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana