RADAR TULUNGAGUNG – Di tengah maraknya insiden keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas.
Pihak BGN mengaku bakal menanggung biaya pengobatan keracunan MBG sepenuhnya bagi semua korban, baik siswa maupun guru.
Kebijakan ini diterapkan menyusul serangkaian Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah wilayah, seperti di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memastikan bahwa komitmen BGN tanggung biaya pengobatan keracunan MBG ini tidak akan membebani orang tua siswa, pihak sekolah, maupun pemerintah daerah sepeser pun.
Pihak rumah sakit yang menangani para korban dapat langsung mengajukan tagihan biaya perawatan kepada BGN untuk proses pembayaran.
Sebagai contoh konkret, Nanik menyebutkan bahwa BGN telah melunasi tagihan rumah sakit sebesar Rp350 juta untuk penanganan 314 siswa korban keracunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk memastikan BGN tanggung biaya pengobatan keracunan MBG berasal dari pos anggaran operasional BGN, bukan dari dana program MBG itu sendiri.
Anggaran operasional ini memang telah disiapkan untuk menangani kejadian luar biasa atau insiden tak terduga terkait pangan.
"Kan kami punya dana, ada yang kami ambilkan misalnya dari operasional, kejadian luar biasa, dan macam-macam itu kan pasti kita sediakan, itu full dari BGN," tegas Nanik.
Bahkan, ia menambahkan bahwa BGN telah menyiapkan dana miliaran rupiah untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Investigasi Penyebab dan Sanksi Tegas
Menanggapi rentetan kasus keracunan yang menyita perhatian publik, BGN tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga melakukan investigasi mendalam untuk mencari akar permasalahannya.
Kepala BGN, Dadan Hindaya, mengungkapkan temuan awal dari investigasi kasus di Banggai Kepulauan menunjukkan bahwa penyebab keracunan diduga kuat berasal dari buruknya kualitas bahan baku.
Secara spesifik, penurunan kualitas ini terjadi akibat adanya pergantian pemasok, salah satunya adalah pemasok ikan cakalang, yang kemudian memicu reaksi alergi pada sebagian penerima manfaat MBG.
Hingga 22 September 2025, tercatat sudah ada 4.711 kasus keracunan terkait program ini, dan angka tersebut belum termasuk insiden terbaru di Bandung Barat yang korbannya mencapai ribuan orang.
Sebagai langkah tegas, BGN akan menutup dan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sanksi yang diberikan tidak main-main, mulai dari penghentian operasional hingga pemberhentian kepala SPPG yang bertanggung jawab.
"Kami serius menangani hal ini, langsung kita tutup, kita akan tegas dalam hal ini dan tidak main-main lagi," ujar Nanik.
Penutupan operasional dapur ini, seperti yang terjadi di Bandung Barat, dilakukan karena BGN memandang bahwa satu nyawa pun sangat berharga.
Untuk memastikan investigasi berjalan transparan, BGN juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dinas kesehatan setempat.
Peningkatan Standar dan Kualifikasi Juru Masak
Untuk menekan kasus keracunan di masa depan, BGN menerapkan standar operasional baru yang lebih ketat di setiap SPPG.
Salah satu aturan paling krusial adalah kewajiban bagi seluruh juru masak (chef) yang bekerja di dapur MBG untuk memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi. Sertifikasi ini bisa didapat dari asosiasi koki maupun lembaga pangan resmi lainnya.
Baca Juga: Belasan Siswa SMAN 2 Lamongan Muntah setelah Santap MBG, Menu untuk 2 SMA Negeri di Surabaya Basi
Menurut Nanik, juru masak profesional yang biasa bekerja di restoran umumnya sudah memiliki sertifikasi ini sebagai syarat kerja.
Bagi mereka yang belum memiliki, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan tes selama kurang lebih tiga bulan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Standar ini diterapkan untuk memastikan bahwa proses pengolahan makanan di dapur MBG sangat higienis dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah.
Meski desakan publik untuk menangguhkan sementara program MBG terus menguat, pemerintah tampaknya berkomitmen untuk melanjutkannya sambil melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.
Langkah BGN menanggung seluruh biaya pengobatan dan memperketat pengawasan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani dampak negatif program andalan ini. ****
Editor : Dharaka R. Perdana