RADAR TULUNGAGUNG– Rentetan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Menanggapi situasi darurat ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan.
Secara tegas, Cak Imin minta BGN mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang menjadi andalan pemerintah ini.
Meskipun desakan publik, termasuk dari Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk menghentikan sementara program ini semakin kuat, Cak Imin memastikan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menyetop MBG.
Menurutnya, permasalahan yang muncul seharusnya tidak membuat program berhenti total, melainkan menjadi pemicu untuk perbaikan fundamental.
"Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," ujar Cak Imin pada Rabu (24/9/2025).
Pernyataan Cak Imin minta BGN evaluasi ini disampaikan di tengah simpang siurnya data jumlah korban keracunan.
Pihak Istana, mengutip data dari BGN, Kemenkes, dan BPOM per 10 September 2025, menyebut total korban mencapai lebih dari 5.000 siswa.
Baca Juga: BGN Minta Tambahan Rp 25 Triliun per Bulan Mulai September untuk Percepatan MBG
Namun, data berbeda disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mencatat ada 4.711 kasus hingga 22 September 2025.
Angka yang lebih tinggi justru datang dari lembaga pemantau independen seperti Cisdi dengan 5.626 kasus dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 6.452 kasus per 21 September 2025.
Program Tetap Lanjut dengan Catatan Perbaikan Menyeluruh
Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG, yang bertujuan utama meningkatkan gizi, mengurangi stunting, dan membangun generasi sehat serta cerdas. "Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi yang harus dilakukan BGN tidak hanya terbatas pada kasus keracunan, tetapi mencakup seluruh aspek pelaksanaan program.
Menurut Cak Imin, evaluasi harus menyentuh semua titik lemah, mulai dari sistem yang lamban hingga penanganan korban keracunan.
Ia memastikan bahwa pemerintah bersama DPR akan melakukan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," lanjutnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Singgung MBG di Hadapan Presiden Brasil, Puji Teknologi Pertanian Negeri Samba
Menanggapi usulan agar program MBG diubah menjadi pemberian uang tunai yang dikelola orang tua siswa, Cak Imin memberikan jawaban diplomatis.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan teknis tersebut kepada BGN sebagai lembaga penyelenggara utama. "Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu," imbuhnya.
Penyebab Keracunan dan Desakan dari Masyarakat Sipil
Berdasarkan data BGN, kasus keracunan yang terjadi sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 disebabkan oleh berbagai faktor.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan beberapa pemicunya, antara lain karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang masih baru, ketidaksiapan juru masak dalam mengolah makanan porsi besar, hingga adanya pergantian pemasok (supplier) bahan baku yang tidak terstandarisasi.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil yang dimotori oleh ICW terus menyuarakan desakan agar program MBG dihentikan sementara untuk diaudit secara total.
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh dan pendampingan bagi para korban yang dirugikan adalah hal yang mendesak untuk dilakukan.
Baca Juga: Tulungagung Baru Punya 2 Dapur Makan Bergizi Gratis, BGN Ungkap Alasannya
"Kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat," kata Eva.
Dengan adanya instruksi tegas dari Menko PM, publik, khususnya para orang tua siswa di Tulungagung dan seluruh Indonesia, kini menantikan langkah konkret dari BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG.
Evaluasi yang komprehensif diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa tujuan mulia program untuk mencerdaskan anak bangsa tidak lagi dicederai oleh insiden keracunan yang membahayakan nyawa. ****
Editor : Dharaka R. Perdana