RADAR TULUNGAGUNG– Kabar mengejutkan datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Melalui kanal Youtube resminya, Mahfud mengungkapkan bahwa dua anggota keluarganya menjadi korban dalam rentetan kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peristiwa yang menimpa cucu Mahfud MDini terjadi di sekolah mereka di Yogyakarta, menambah daftar panjang insiden serupa yang menjadi sorotan nasional.
Mahfud MD menceritakan kronologi kejadian yang menimpa cucu dari keponakannya tersebut. Setelah mengonsumsi menu makan siang dari program MBG, delapan siswa dalam satu kelas yang sama, termasuk salah satu cucunya, serempak mengalami gejala keracunan seperti muntah-muntah.
Akibat insiden ini, salah satu cucu Mahfud MD harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama empat hari.
Sementara itu, cucunya yang lain beserta enam siswa lainnya diizinkan pulang setelah mendapat perawatan selama satu hari di rumah sakit untuk melanjutkan pemulihan di rumah.
Pengungkapan kasus cucu Mahfud MD keracunan MBG ini menjadi penegasan bahwa masalah dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa menimpa siapa saja.
Dalam video bertajuk "Bereskan Tata Kelola MBG" yang diunggah pada Selasa (30/9) malam, Mahfud mendesak agar tata kelola program ini segera diperbaiki.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, terutama untuk memperjelas siapa pihak yang bertanggung jawab di tingkat bawah, mengingat pemerintah daerah secara struktural tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya.
Bukan Sekadar Angka Statistik
Mahfud MD secara khusus menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa jumlah kasus keracunan MBG hanya sekitar 0,0017 persen dari total 30 juta penerima manfaat.
Meskipun secara persentase angka tersebut terlihat kecil, Mahfud menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar angka statistik.
Ia membandingkannya dengan insiden kecelakaan pesawat terbang, di mana satu kecelakaan saja dari jutaan penerbangan sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan publik. "Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," tegas Mahfud.
Menurutnya, karena masalah ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak, setiap kasus harus ditangani dengan sangat serius.
Program MBG, yang dinilainya memiliki tujuan mulia untuk menyediakan gizi bagi anak-anak kurang mampu, harus didukung penuh, namun wajib disertai dengan evaluasi dan perbaikan tata kelola yang mendesak.
Program MBG sendiri telah menyasar 22,9 juta penerima sejak Januari hingga 22 September 2025, dengan melibatkan 8.450 dapur.
Namun, program ini terus menjadi sorotan akibat meningkatnya kasus keracunan. Data dari Badan Gizi Nasional mencatat ada 5.914 penerima yang mengalami keracunan, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menemukan angka yang lebih besar, yaitu lebih dari 8.000 orang.
Pentingnya Pengawasan dan Penanggung Jawab yang Jelas
Salah satu masalah krusial yang disorot Mahfud adalah ketidakjelasan struktur penanggung jawab di lapangan.
Ia mencontohkan, ketika terjadi masalah keracunan, justru pemerintah daerah yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan yang akhirnya turun tangan.
Selain itu, ada kasus di mana guru yang tidak termasuk dalam kepanitiaan ikut direpotkan untuk membersihkan wadah makanan (ompreng), bahkan diminta mengganti jika ada yang hilang.
Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Mahfud menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk membereskan tata kelola program ini.
Agar tujuan mulianya tidak tercoreng oleh insiden-insiden yang membahayakan kesehatan generasi penerus bangsa.
Kasus yang menimpa keluarganya sendiri menjadi bukti nyata bahwa masalah ini bisa terjadi di mana saja dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. ****
Editor : Dharaka R. Perdana