RADAR TULUNGAGUNG – Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta mendadak ramai dengan pemandangan tak biasa pada Selasa (30/9/2025).
Halaman depan Kementerian Keuangan dipenuhi oleh deretan papan bunga yang bukan berisi ucapan selamat, melainkan kalimat-kalimat sarkastik sebagai bentuk protes.
Peristiwa viral ini terjadi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok untuk tahun 2026.
Momen karangan bunga di Kementerian Keuangan ini sontak menjadi sorotan dan menuai berbagai komentar dari publik setelah tersebar luas di media sosial.
Alih-alih merespons dengan keras, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran ini dengan sangat santai dan bahkan berkelakar.
Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Purbaya menanggapi aksi protes tersebut dengan tawa kecil. "Biarin, bunganya wangi kok bagus, enggak apa-apa," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap perumusan kebijakan, munculnya pro dan kontra adalah hal yang wajar dan sudah ia perkirakan. Menurutnya, selalu ada pihak yang suka dan tidak suka terhadap keputusan yang diambil pemerintah.
Sikap tenang Menkeu Purbaya menanggapi kritikan ini didasari oleh pertimbangan matang di balik kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan tidak menaikkan cukai rokok diambil bukan tanpa alasan.
Fokus utama pemerintah, menurutnya, adalah menjaga keberlangsungan industri rokok nasional agar tidak mati, yang pada akhirnya akan berdampak pada jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
"Kan saya sudah hitung alasannya kenapa, karena saya nggak mau industri kita mati. Terus dibiarkan yang ilegal hidup," jelas Purbaya.
Alasan Ekonomi di Balik Kebijakan Kontroversial
Purbaya memaparkan bahwa kebijakan fiskal, termasuk penetapan cukai, selalu memiliki dua sisi mata uang.
Pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara berbagai kepentingan, mulai dari kesehatan publik, kondisi perekonomian nasional, daya beli masyarakat, hingga nasib para pekerja di industri terkait.
"Tugas pemerintah adalah memilih langkah yang paling seimbang dan memberi manfaat luas bagi ekonomi sekaligus masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menantang balik argumen yang kerap menjadikan isu kesehatan sebagai dasar utama kritik.
Purbaya menegaskan, jika ada kebijakan kesehatan alternatif yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang setara dengan yang mungkin hilang jika industri rokok ditutup, pemerintah tidak akan ragu untuk mengubah kebijakannya secara langsung.
"Kalau dia (pengkritik) bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung," ucapnya.
Meski demikian, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendorong edukasi publik untuk mengurangi konsumsi rokok.
Namun, ia berpendapat bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan, ekonomi, dan nasib tenaga kerja sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan.
Protes dari Organisasi Masyarakat Sipil
Keputusan Menkeu Purbaya ini memang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama kelompok pemerhati kesehatan.
Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Purbaya Tunda Pajak Pedagang Online, Benarkah Ekonomi Belum Pulih Sepenuhnya?
Mereka menilai pemerintah telah melewatkan kesempatan emas untuk menekan konsumsi rokok di tanah air. Protes melalui karangan bunga ini diinisiasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Beberapa di antaranya adalah jaringan pemuda Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), kelompok perempuan terdampak rokok, serta Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI).
Mereka secara kolektif mengirimkan karangan bunga tersebut ke kantor Kementerian Keuangan sebagai simbol protes.
Menurut mereka, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tegas terhadap industri rokok dan justru melemahkan upaya pengendalian konsumsi tembakau yang selama ini diperjuangkan.
Di sisi lain, langkah pemerintah ini disambut baik oleh sebagian pelaku industri rokok. Mereka menganggap kebijakan ini dapat menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Pada akhirnya, karangan bunga yang berjejer di kantor Kemenkeu menjadi simbol nyata bagaimana ekspresi publik dapat disalurkan untuk merespons sebuah kebijakan fiskal negara. ****
Editor : Dharaka R. Perdana