RADAR TULUNGAGUNG – Pemerintah pusat memastikan akan melakukan evaluasi KLB MBG (Kejadian Luar Biasa Makan Bergizi Gratis) secara cepat dan menyeluruh.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas insiden keracunan menu MBG yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini.
Pemerintah menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan terus berjalan, namun dengan perbaikan sistem dan tata kelola secara total untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan komitmen pemerintah ini dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada hari Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, evaluasi KLB MBG ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul," ujar Zulhas.
Sebagai bagian dari langkah konkret dalam evaluasi KLB MBG ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang terbukti menjadi penyebab KLB.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan para penerima manfaat, yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.
Penguatan Pengawasan Berbasis Sekolah
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang turut hadir dalam konferensi pers, menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan program MBG akan diperkuat dengan melibatkan unit penerima terbesar, yaitu sekolah.
Mengingat program ini menyasar sekitar 450 ribu sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, peran aktif dari pihak sekolah dianggap krusial.
"Kita melibatkan sekolah-sekolah penerima makanan ini untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disebarkan," kata Menkes Budi.
Pengawasan yang dimaksud mencakup pemeriksaan sederhana namun efektif, seperti pengecekan warna, bau, dan fisik makanan, termasuk ada atau tidaknya lendir pada makanan yang akan didistribusikan.
Tidak hanya pengawasan harian, pemerintah juga akan melakukan pengukuran berkala untuk memastikan program ini tepat sasaran dalam memperbaiki gizi anak-anak.
"Setiap enam bulan sekali, penerima manfaat akan diupayakan diukur tinggi dan berat badannya, by name by address, melengkapi program cek kesehatan gratis anak sekolah yang sudah ada," tambah Menkes Budi.
Data ini akan digunakan untuk memonitor dampak positif program MBG terhadap status gizi anak Indonesia.
Disiplin Rantai Produksi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dari pihak SPPG sebagai penyedia makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, saat mengunjungi dapur SPPG di Babau, Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menekankan agar seluruh SPPG menjalankan rantai produksi sesuai standar dan tidak mencari celah untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan konsumen.
"Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin. Jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen. Ini program raksasa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai gerakan penanggulangan kualitas gizi anak dan melawan stunting. Mari kita dukung bersama-sama," tegas Menko Muhaimin.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah memperbaiki asupan gizi anak sekolah yang kerap mengonsumsi makanan kurang bergizi, terutama jajanan instan.
"Jangan sampai makanan bergizi gratis justru dijadikan sumber micin. Ketergantungan anak-anak kita pada snacks instan bermicin dan MSG harus dikurangi, karena itu merusak selera makan," ujarnya.
Dalam kunjungannya, Menko Muhaimin memberikan apresiasi kepada dapur SPPG Babau yang dinilainya dapat menjadi contoh bagi daerah lain karena telah menerapkan standar higienis dan jadwal produksi yang disiplin.
Ia juga mendorong agar keberadaan SPPG menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok bahan baku.
"Kita ingin MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan masyarakat agar produktif. Masyarakat bisa terlibat dalam penyediaan bahan baku, koperasi, UMKM, semuanya harus dititipkan dalam ekosistem MBG," tutur Menko Muhaimin.
Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. ****
Editor : Dharaka R. Perdana