RADAR TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera memperketat pengawasan keamanan pangan di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan setelah terjadi insiden keracunan makanan yang melanda 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama pelaksanaan program MBG.
Menurut Gubernur Luthfi, keamanan pangan adalah hal yang tidak boleh ditawar, sehingga seluruh dapur penyedia MBG diwajibkan memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan agar kejadian keracunan makanan tidak terulang.
Insiden keracunan makanan ini menjadi catatan merah dan bahan evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaan program MBG di Jateng.
Gubernur Luthfi bahkan blak-blakan mengungkapkan data yang mengejutkan, di mana dari 35 kabupaten, 15 di antaranya mengalami insiden keracunan.
Total, hampir 2.700 anak yang menjadi sasaran program dilaporkan terkontaminasi.
Secara rinci, lebih dari seribu anak dilaporkan terdampak, termasuk di beberapa wilayah seperti Rembang, Jepara, Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Banyumas.
Untuk mencegah kejadian tragis ini terulang, Gubernur Luthfi memberikan instruksi keras yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas.
Ia secara eksplisit menyatakan, “SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada 'quick response' (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,”.
Pengawasan Ketat dari Dapur Hingga Distribusi
Dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk mitra SPPG, ahli gizi, serta bupati dan wali kota di GOR Jatidiri Semarang pada Senin (6/10), Gubernur Luthfi menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan struktural nasional yang wajib dilaksanakan dengan aman, higienis, dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa semua kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan lancar. "Jangan ada kepala daerah yang apatis," tegasnya.
Luthfi meminta agar SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, bahkan minimal bupati atau ibu-ibu PKK harus meninjau langsung ke lapangan.
Bahkan, Gubernur Luthfi mendorong keterlibatan Tim Penggerak PKK. "Ibu-ibu PKK itu pinter nyicipi, jadi libatkan mereka. Mereka tahu makanan yang disukai anak-anak di daerahnya tanpa mengurangi nilai gizinya,” katanya.
Baca Juga: Bupati Tulungagung Cek SPPG, Pastikan Program MBG Sesuai Standar
Faktor Higienitas dan Peran Dinas Kesehatan
Gubernur Luthfi juga menyoroti temuan analisis sementara terkait faktor utama kasus keracunan.
Ia mengakui adanya kelemahan dalam sanitasi dan kurangnya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengolah makanan.
“Ada kelemahan di sanitasi, ada SDM yang belum profesional dalam menjamah makanan. Ucek-ucek, demek (menyentuh), akhire jadi penyakit. Omprenge ora resik (omprengnya tidak bersih), jadi penyakit,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, faktor waktu juga berperan; ketika proses pengolahan dilakukan terburu-buru, atau makanan disimpan terlalu lama sebelum dikonsumsi, itu bisa menjadi sumber penyakit.
Maka dari itu, Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi segera turun ke kabupaten/kota untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Ini bukan sekadar formalitas. Surat (SLHS) itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan," ujarnya.
Langkah konkrit lainnya yang diinstruksikan adalah pembentukan posko pengawasan 24 jam.
“Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,”ujarnya.
Posko ini juga bertujuan untuk memastikan respons cepat (quick response) jika terjadi kasus keracunan, sehingga tidak terlambat dan menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Jawa Tengah Contoh Nasional dengan Capaian Tertinggi
Meskipun menghadapi tantangan keracunan, Jawa Tengah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program MBG.
Saat ini, di Provinsi Jawa Tengah telah beroperasi sebanyak 1.596 SPPG dan ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2025.
Pengawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur produksi, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, menyampaikan bahwa secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi.
Ia memuji Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG, yang setara dengan sekitar 50 persen dari standar nasional.
Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah sudah jauh di depan dalam implementasi program gizi nasional.
Selain manfaat kesehatan bagi anak-anak, program MBG juga memiliki dampak berganda (multi-efek*) yang luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun.
Jumlah investasi ini menjadi dorongan besar bagi industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan baku, produsen food tray, hingga penghasil susu.
Gubernur Luthfi menutup pernyataannya dengan harapan kuat: "Harapannya, kejadian-kejadian keracunan seperti kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,”.
Ia berkomitmen menjadikan Jawa Tengah sebagai percontohan nasional bahwa SPPG dapat berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
Editor : Dharaka R. Perdana