RADAR TULUNGAGUNG - Seluruh Kepala Daerah di Indonesia kini memiliki teladan baru dalam menjalankan program nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) atas langkah cepat dan progresif dalam mengawal program tersebut.
Dalam sebuah rapat koordinasi penting di Semarang, Dadan Hindayana memuji secara khusus inisiator langkah cepat tersebut, yakni Gubernur Luthfi.
Menurut Dadan, Jawa Tengah telah membuktikan diri sebagai provinsi terbaik dan paling progresif dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional ini.
Keberhasilan ini dinilai menjadi contoh nyata komitmen kuat di tingkat daerah dalam menjalankan program strategis.
Pujian tersebut disampaikan oleh Dadan Hindayana usai Rapat Koordinasi (Rakor) MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaksanakan di GOR Jatidiri Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025.
Dadan menyoroti peran sentral Gubernur Luthfi yang mengambil inisiatif luar biasa.
Gubernur Luthfi adalah sosok yang langsung menelepon Kepala BGN untuk meminta segera diselenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah.
Tujuan mendesak dari inisiatif Gubernur Luthfi ini adalah untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan aman, higienis, dan berkelanjutan.
Inisiatif yang diambil oleh Gubernur Luthfi untuk mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipandang sebagai contoh sinergi yang sangat efektif dalam mengelola program gizi nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana bahkan menegaskan bahwa langkah koordinasi penting tersebut akan dimulai dari Jawa Tengah dan kemudian akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi lain, mengingat *Gubernur Luthfi adalah inisiatornya yang luar biasa.
Secara statistik, capaian Jawa Tengah dalam pelaksanaan MBG juga tercatat paling tinggi dibandingkan seluruh provinsi lainnya secara nasional.
Data menunjukkan bahwa dari total lebih dari 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, Jawa Tengah telah berhasil mengoperasikan 1.596 SPPG.
Jumlah ini setara dengan sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan untuk provinsi tersebut.
Namun, keunggulan Jawa Tengah tidak hanya dinilai dari aspek kuantitas atau jumlah SPPG yang dioperasikan.
Kepala BGN Dadan Hindayana juga memberikan pujian khusus terhadap aspek manajemen program dan pengawasan pangan yang diterapkan di Jawa Tengah.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG di Jateng unggul dalam manajemen dan pengawasan pangan.
Dadan Hindayana juga menggarisbawahi dampak positif yang ditimbulkan oleh Program MBG ini, yang melampaui manfaat gizi bagi anak-anak.
Program ini terbukti memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
"Efeknya luar biasa," jelas Dadan.
"Industri pangan lokal ikut tumbuh, mulai dari pemasok sayur, beras, sampai produsen susu dan food tray," tambahnya, merinci komponen industri yang terdampak positif.
Kesuksesan pelaksanaan MBG di Jawa Tengah ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan komitmen yang kuat di tingkat daerah.
Menanggapi pujian dan statusnya sebagai provinsi percontohan, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa Rakor tersebut memang sengaja diselenggarakan untuk memastikan adanya pengawasan pangan yang lebih ketat.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan MBG yang konsisten di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Luthfi menyatakan harapannya agar kejadian-kejadian negatif yang mungkin terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.
"Program ini harus aman, higienis, dan berkelanjutan. Semua kepala daerah punya tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak kita mendapat makanan sehat setiap hari," tegas Ahmad Luthfi, merujuk pada tanggung jawab moral seluruh pimpinan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Luthfi menegaskan kesiapan Jawa Tengah untuk mengambil peran sebagai percontohan nasional dalam hal sistem pengawasan dan pengelolaan dapur MBG. "Hari ini kita sepakat Jawa Tengah jadi percontohan," ungkapnya.
Komitmennya jelas: MBG di Jawa Tengah harus aman, higienis, dan berkelanjutan, serta tidak boleh berhenti.
Kesepakatan ini mengukuhkan posisi Jateng sebagai pionir dalam mengawal program gizi berskala nasional.
Keberhasilan di bawah kepemimpinan Gubernur Luthfi ini diharapkan dapat memicu semangat sinergi yang sama di provinsi-provinsi lain.
Baca Juga: Respons Cepat Keracunan Masal, Pemerintah Pusat Lakukan Evaluasi KLB MBG Secara Total
BGN melihat bahwa inisiatif Rakor yang mempertemukan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota, yang dicetuskan oleh Gubernur Luthfi, adalah kunci efektivitas program.
Dengan langkah ini, Jawa Tengah telah membuktikan bahwa program pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara progresif dan terjamin kualitasnya di daerah.
Gubernur Luthfi kembali menekankan bahwa fokus utama adalah pada kualitas dan keamanan pangan.
Dengan kesiapan Jateng menjadi percontohan nasional dalam sistem pengawasan dan pengelolaan dapur MBG, Dadan Hindayana memastikan bahwa BGN akan memperkuat sinergi pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini.
Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan di Jawa Tengah, berkat inisiatif cepat dari Gubernur Luthfi, akan menjadi cetak biru bagi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. ****
Editor : Dharaka R. Perdana