RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah gencar mendorong peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) berbasis etanol dalam bensin, yang dikenal sebagai bioetanol, agar kadar campurannya dapat melampaui batas 5 persen (E5) yang saat ini tengah diuji coba.
Dorongan dari Bahlil ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya mempercepat transisi energi bersih serta memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi.
Pernyataan mengenai upaya keras Menteri Bahlil ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa Menteri Bahlil Lahadalia telah berupaya agar bauran etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat ditingkatkan melebihi batas campuran saat ini.
Menurut Eniya, semakin tinggi kadar etanol yang dicampurkan ke dalam BBM, maka dampak positif yang dihasilkan terhadap mesin kendaraan yang digunakan oleh masyarakat akan semakin baik.
"Pak Menteri (Bahlil) malah mendorong lebih besar (kadar etanol dalam BBM)," ujar Eniya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 pada Senin (6/10/2025).
Program peningkatan campuran bioetanol ini menjadi fokus utama karena secara teknis, kemampuan kendaraan di Indonesia sudah sangat memadai.
Secara teknis, mesin-mesin kendaraan yang beredar di Indonesia, dari merek apa pun, telah mampu menggunakan bahan bakar dengan kadar campuran etanol hingga mencapai 20 persen, atau yang dikenal dengan E20.
Bahkan, di sisi infrastruktur, PT Pertamina (Persero) juga dilaporkan telah siap untuk melaksanakan blending (pencampuran) bioetanol hingga tingkat E20.
Fasilitas blending milik Pertamina, seperti yang berlokasi di Plumpang, disebut telah memiliki kemampuan untuk mencampur bahan bakar hingga batas 20 persen tersebut.
Kesiapan infrastruktur dan teknis kendaraan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi terletak pada kemampuan engine atau fasilitas pencampuran, melainkan pada aspek ketersediaan pasokan bahan baku.
Saat ini, PT Pertamina (Persero) sedang melaksanakan uji coba pasar atau trial market untuk produk Pertamax Green 95.
Produk ini merupakan bensin dengan komposisi etanol sebesar 5 persen. Penting untuk dicatat bahwa Pertamax Green 95 dipilih sebagai bahan bakar uji coba karena termasuk dalam kategori BBM non-Public Service Obligation (PSO).
Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada arahan spesifik dari pemerintah untuk menargetkan BBM PSO dalam program bauran energi bersih berbasis etanol ini.
Eniya menjelaskan bahwa meskipun saat ini komposisinya masih 5 persen, Bahlil sangat berharap kadar ini bisa ditingkatkan di masa mendatang.
Meskipun uji coba berjalan di 104 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk Pertamax Green 95 dengan campuran 5 persen, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan dorongan Menteri Bahlil untuk kadar etanol yang lebih tinggi adalah masalah ketersediaan bahan baku etanol.
Pemerintah telah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa program bioetanol ini tidak akan bergantung pada impor.
Direktur Jenderal EBTKE menegaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak ingin pasokan etanol untuk program ini berasal dari impor. "Kalau mau mandatorikan juga kita bingung, sumbernya dari mana. Karena Pak Menteri (ESDM) tidak mau impor," tambah Eniya.
Komitmen untuk mandiri dalam penyediaan bahan baku ini membuat aspek suplai menjadi titik kritis yang harus diatasi.
Menariknya, di tengah keterbatasan pasokan saat ini, Indonesia memiliki potensi domestik yang cukup besar, khususnya di wilayah Papua.
Terdapat potensi produksi etanol di Papua yang diperkirakan mencapai antara 150 ribu hingga 300 ribu kiloliter per tahun.
Meskipun demikian, perhitungan final dan tindak lanjut dari potensi ini masih dalam tahap pembahasan intensif di kalangan Kementerian ESDM.
Jika potensi produksi ini dapat direalisasikan, hal itu akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk mencapai target campuran etanol di atas 5 persen, bahkan hingga mencapai batas teknis E20, sesuai dengan harapan Menteri Bahlil.
Langkah yang didorong oleh Menteri Bahlil ini sejalan dengan tren global yang telah banyak diterapkan oleh negara-negara maju dan berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, standar E20 (20 persen etanol) telah digunakan.
Brasil bahkan memiliki kebijakan yang sangat fleksibel, dengan standar minimum E35 hingga E100 (etanol murni).
Selain itu, Thailand dan India juga telah menerapkan standar E20. Sementara itu, di kawasan Eropa, campuran etanol E10 telah menjadi standar umum yang berlaku.
Dengan melihat perbandingan global ini, Indonesia, melalui dorongan Bahlil Lahadalia, tengah berusaha mengejar ketertinggalan dan menempatkan diri sebagai negara yang serius dalam mengimplementasikan energi terbarukan berbasis bioetanol.
Meskipun secara teknis kendaraan dan fasilitas Pertamina siap untuk blending hingga 20 persen, fokus utama saat ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan bahan baku domestik, sejalan dengan instruksi tegas dari Menteri Bahlil yang menolak opsi impor.
Baca Juga: Intip Uang Pensiun Sri Mulyani Usai Mundur dari Menkeu, Benarkah Bisa Mencapai Puluhan Juta?
Keberhasilan pengembangan potensi di Papua akan menjadi kunci untuk mewujudkan target peningkatan campuran bioetanol di atas 5 persen dan memperkuat ketahanan energi nasional berbasis BBN.
Target akhir dari program ini adalah untuk mendapatkan bauran energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Bahlil Lahadalia, melalui Kementerian ESDM, terus memantau perkembangan uji coba pasar Pertamax Green 95 dan berupaya keras agar Indonesia dapat segera meningkatkan kadar bioetanol di BBM, sehingga memberikan dampak yang lebih baik pada mesin kendaraan dan lingkungan.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melaksanakan transisi energi yang berkelanjutan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana