RADAR TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menunjukkan sikap yang tak terduga dalam menanggapi kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Alih-alih mengeluh atau mengambil pusing, Dedi Mulyadi justru menegaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak akan menyurutkan semangat pembangunan di Bumi Pasundan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur saat menghadiri acara Hari Jadi ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pemangkasan dana transfer daerah ini bukanlah isu kecil; Pemprov Jawa Barat dikabarkan akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun akibat kebijakan tersebut.
Namun, dalam responsnya, Dedi Mulyadi memilih jalur optimistis dan berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. "Kalau pengurangan pasti memiliki dampak ya, tetapi kita tidak boleh mengeluh," kata Dedi.
Ia menambahkan, meskipun dana transfer ke Jabar boleh menurun, angka pembangunan di Jabar justru akan ia tingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi bahkan menyampaikan sumpah tegas terkait komitmennya pada infrastruktur jalan.
Ia bersumpah bahwa anggaran untuk jalan akan dinaikkan menjadi Rp 3,5 triliun, meski terdapat pengurangan dana dari pusat.
Filosofi di balik peningkatan anggaran ini sangat jelas: ia ingin agar dana pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, ia menyatakan dengan lugas, "Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta,".
Tekad Gubernur Dedi Mulyadi untuk menaikkan anggaran jalan menjadi Rp 3,5 triliun merupakan langkah nyata dalam merespons pemotongan TKD yang mencapai lebih dari Rp 2,4 triliun.
Kenaikan masif ini diharapkan dapat menggenjot perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Jawa Barat, yang merupakan salah satu fokus utama pembangunan Pemprov Jabar.
Dedi menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan yang diusung Pemprov Jabar saat ini adalah perbaikan infrastruktur jalan dan penataan tata kelola air.
Kedua sektor ini dianggap vital dan menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi dan pertanian.
Mengenai infrastruktur jalan, Gubernur Dedi sangat menekankan prinsip keadilan anggaran. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui kendaraan bermotor harus diprioritaskan sepenuhnya untuk perbaikan jalan.
"Kenapa? Karena yang bayar pajak adalah yang punya motor dan punya mobil, mereka bayar pajak agar dilayani dengan jalan yang baik," jelas Dedi Mulyadi.
Untuk mewujudkan realisasi kenaikan anggaran infrastruktur jalan hingga Rp 3,5 triliun tersebut, Dedi Mulyadi secara tegas meminta birokrasi di Jawa Barat untuk hidup prihatin.
Penghematan ketat menjadi harga mati yang harus dibayar oleh jajaran pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
Dampak dari kebijakan penghematan ini akan terasa langsung di kalangan birokrat. Gubernur secara gamblang mencontohkan bahwa masyarakat jangan heran apabila pada pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tahun depan, suguhan yang tersedia hanya air putih. Hal ini disebabkan karena anggaran konsumsi sepenuhnya dihapuskan.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini juga menyasar sejumlah pos non-esensial dan pos lainnya, seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas (termasuk pos non-esensial), hingga kebutuhan transportasi.
Selain itu, penghematan juga akan dilakukan pada jamuan makan dan penggunaan AC di lingkungan kantor pemerintahan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan untuk menerapkan penghematan drastis ini bukannya tanpa alasan.
Ini adalah strategi agar dana pemerintah dapat dialokasikan lebih besar dan diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan yang dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Melalui langkah ini, ia ingin memastikan bahwa meskipun dana transfer dari pusat dipotong, laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak akan terganggu, bahkan ditingkatkan.
Baca Juga: 6 Smelter Rampasan Korupsi Timah Rp 300 Triliun ke PT Timah, Begini Pesan Presiden Prabowo Subianto
Reaksi keras namun konstruktif dari Gubernur Dedi Mulyadi ini memberikan sinyal kuat bahwa Pemprov Jabar siap menghadapi tantangan fiskal 2026 dengan melakukan penyesuaian internal yang signifikan.
Dengan memprioritaskan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan tata kelola air, Jawa Barat bertekad untuk memastikan bahwa pengurangan dana transfer tidak menjadi hambatan, melainkan pemicu untuk efisiensi dan fokus pada kepentingan publik.
Melalui "puasa" birokrasi, Dedi Mulyadi memastikan bahwa Rp 2,458 triliun dana yang hilang tidak akan memengaruhi komitmen Pemprov Jabar untuk melayani masyarakat dengan infrastruktur yang lebih baik, di mana anggaran jalan dipastikan naik menjadi Rp 3,5 triliun.
Pernyataan ini sekaligus memberikan pesan kepada pemerintah pusat dan daerah lain bahwa mengurangi keluhan dan fokus pada inovasi anggaran adalah kunci untuk tetap maju di tengah keterbatasan fiskal.
Dedi Mulyadi juga diketahui sempat menyindir soal dana transfer daerah yang dipotong saat meresmikan aplikasi ketenagakerjaan Nyari Gawe di Indramayu. ****
Editor : Dharaka R. Perdana