RADAR TULUNGAGUNG - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Langkah ini diwujudkan melalui pelantikan Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Pelantikan penting ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu, 8 Oktober 2025.
Pembentukan komite eksekutif ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110P Tahun 2025.
Komite ini dibentuk untuk mendukung dan membantu tugas dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang telah lebih dulu berdiri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Komite Eksekutif ini merupakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Menurut Prasetyo Hadi, dalam ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus, terdapat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Untuk memastikan kerja badan pengarah ini berjalan efektif, maka diamanatkan pembentukan Komite Eksekutif.
Penegasan ini menggarisbawahi komitmen serius dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto alam menuntaskan agenda pembangunan di Tanah Papua.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa komite eksekutif yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo ini akan bertugas membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden.
Diketahui, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) saat ini dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan ketua dan anggota Komite Eksekutif ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pelaksanaan pembangunan Otsus Papua di lapangan.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik tersebut berjumlah sepuluh orang, terdiri dari satu ketua dan sembilan anggota.
Figur yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk memimpin komite ini adalah Velix Vernando Wanggai.
Sebelum mengemban tugas baru ini, Velix Wanggai dikenal menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi sejak 29 November 2024.
Momen pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang langsung dipandu oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tegaskan Revolusi Kepemimpinan TNI, Presiden Prabowo: Prestasi Lebih Utama daripada Senioritas!
Anggota komite yang dilantik oleh Presiden Prabowo menunjukkan perpaduan antara birokrat berpengalaman, mantan pejabat daerah, dan figur publik yang memiliki keterikatan kuat dengan Papua.
Total sembilan anggota komite eksekutif tersebut adalah:
1. John Wempi Wetipo, yang merupakan eks Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
2. Ignatius Yogo Triyono.
3. Paulus Waterpauw, yang sebelumnya menjabat sebagai eks Penjabat Gubernur Papua Barat.
4. Ribka Haluk, yang merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri.
5. Ali Hamdan Bogra.
6. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar.
7. Yani.
8. John Gluba Gebze.
9. Johnson Estrella Sihasale atau yang lebih dikenal sebagai Ari Sihasale, seorang selebritas.
Keterlibatan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk birokrat, pensiunan TNI-Polri, hingga pebisnis (meskipun sumber menyebut pensiunan TNI-Polri, birokrat, dan pebisnis secara umum, nama-nama yang disebutkan memiliki latar belakang Wamen, Pj Gubernur, Dirjen, dan selebritas).
Komite Eksekutif ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Otonomi Khusus di Papua secara menyeluruh.
Komite Eksekutif ini dibentuk secara spesifik untuk mendukung Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai oleh Wakil Presiden.
Sebagai informasi tambahan, struktur Badan Pengarah Papua itu sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022.
Sesuai Perpres tersebut, selain Wakil Presiden sebagai ketua, anggota Badan Pengarah Papua terdiri dari beberapa menteri kabinet, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan.
Selain itu, terdapat satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua yang juga menjadi anggota Badan Pengarah.
Penting untuk dicatat bahwa perwakilan provinsi ini harus merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan tidak boleh berasal dari kalangan pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, maupun anggota partai politik.
Dengan pelantikan Komite Eksekutif ini, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam memastikan bahwa program percepatan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi.
Keberadaan Komite Eksekutif di bawah kepemimpinan Velix Wanggai diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu menerjemahkan arahan dari Badan Pengarah yang diketuai Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi aksi nyata di lapangan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. ****
Editor : Dharaka R. Perdana