RADAR TULUNGAGUNG - Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai titik penting yang mendesak untuk dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
Berdasarkan studi komprehensif yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), rapor kinerja satu tahun kabinet ini mendapatkan sorotan tajam, dengan hasil yang menunjukkan penurunan signifikan dalam kepercayaan dan kepuasan publik.
Evaluasi kinerja pemerintah dipandang bukan hanya sebagai masalah memenangkan pemilu, tetapi juga memastikan amanat rakyat benar-benar diwujudkan.
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara retorika politik dan realitas kebijakan, serta menjadi instrumen akuntabilitas bagi publik.
Hasil evaluasi umum kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama menunjukkan penilaian yang sangat rendah. Secara keseluruhan, kabinet hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari skala 10.
Baca Juga: DPR Soroti Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kritik Tajam Soal Anggaran dan Defisit APBN
Lebih detail, mayoritas responden memberikan penilaian negatif, dengan total 77 persen menilai kinerja kabinet “sangat buruk” atau “buruk”.
Penilaian terhadap Presiden Prabowo sendiri juga rendah, rata-rata 3 dari 10, di mana 44 persen responden menilai kinerjanya "sangat buruk".
Penilaian ini bahkan lebih rendah bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memperoleh nilai rata-rata 2 dari 10, dengan 76 persen responden menilai kinerjanya “sangat buruk”.
Angka-angka ini mencerminkan sinyal peringatan serius, menunjukkan pemerintahan berjalan tanpa basis dukungan yang kuat dan berisiko kehilangan kepercayaan publik jika tidak ada perbaikan kinerja substantif.
Evaluasi kinerja ini dilakukan CELIOS melalui dua pendekatan, yaitu survei berbasis expert judgment dan survei berbasis penilaian masyarakat umum.
Survei expert judgement melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia, yang dipilih karena dianggap memiliki pemahaman mendalam, akses informasi luas, dan kemampuan analisis kebijakan yang tajam.
Sementara itu, survei masyarakat umum menggunakan pendekatan kuantitatif, melibatkan 1.338 responden nasional dari berbagai wilayah untuk menggali persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi dan dampak kebijakan pemerintah.
Penurunan Kepercayaan dan Kebijakan yang Tidak Relevan
Penurunan kepercayaan publik terlihat jelas dibandingkan dengan 100 hari pertama pemerintahan. Rata-rata penilaian publik terhadap Presiden Prabowo turun drastis dari nilai 5 menjadi 3.
Demikian pula, Wakil Presiden Gibran mengalami penurunan rata-rata nilai dari 3 menjadi 2. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan masyarakat tidak terpenuhi oleh efektivitas kepemimpinan yang ditunjukkan.
Selain itu, mayoritas responden (99 persen) menilai pemerintahan Prabowo–Gibran belum optimal dalam merealisasikan janji-janji politiknya.
Dalam aspek kebijakan, rencana yang dibuat kabinet juga dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 80 persen responden memberikan penilaian rendah, dengan 36 persen menilai sangat buruk dan 44 persen menilai buruk, menunjukkan adanya jurang antara prioritas pemerintah dengan harapan rakyat.
Kualitas kepemimpinan dan koordinasi kabinet juga mendapat kritik tajam. Sebanyak 81 persen responden menilai kolaborasi antar kementerian masih tidak efektif atau sangat tidak efektif.
Krisis koordinasi ini mengindikasikan masing-masing kementerian berjalan dengan agenda sendiri tanpa sinergi kebijakan yang jelas.
Tata kelola anggaran pun dinilai negatif oleh mayoritas, dengan 42 persen menilai “sangat buruk” dan 39 persen menilai “buruk”.
Rapor Merah Menteri dan Isu Ekonomi Rakyat
Rapor kinerja menteri menunjukkan kesenjangan tajam antara yang diapresiasi dan yang menuai kritik keras.
Dalam penilaian ahli maupun publik, Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) berada di posisi terburuk dengan skor -151 (ahli) dan -1320 (publik), yang dinilai bermasalah, penuh konflik kepentingan, dan minim terobosan.
Dua posisi terburuk lainnya ditempati oleh Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional) dengan skor -81 (ahli), karena masalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keracunan massal, serta Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan skor -79 (ahli), yang dinilai gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur) menempati posisi teratas dengan skor 50 (ahli) dan 1.042 (publik), menunjukkan konsistensi pengakuan atas kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur.
Disusul oleh Nasaruddin Umar (Menteri Agama) dan Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) yang juga konsisten mendapat penilaian positif.
Penilaian negatif ini sejalan dengan kondisi riil masyarakat. Sebanyak 72 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini stagnan atau bahkan lebih buruk dibanding tahun lalu.
Selain itu, 84 persen responden merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini memberatkan. Mayoritas masyarakat menilai prioritas utama yang harus diperbaiki adalah penciptaan lapangan kerja (23 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22 persen).
Di sektor hukum, penegakan hukum dinilai rendah, di mana 75 persen responden menilai buruk atau sangat buruk, memperlihatkan hukum masih terkesan "tajam ke bawah namun tumpul ke atas". Kinerja Polri secara rata-rata juga hanya mendapat skor 2, mencerminkan persepsi pakar yang sangat rendah.
Baca Juga: Diskusi Tantangan Produksi Berita Ekonomi Tutup Rangkaian Capacity Building BI Kediri
Rekomendasi Reshuffle dan Perampingan Kementerian
Melihat rendahnya kepuasan publik, CELIOS merekomendasikan reshuffle kabinet sebagai langkah korektif.
Secara eksplisit, 10 menteri dengan kinerja terburuk, termasuk Bahlil Lahadalia dan Dadan Hindayana, dianggap menjadi beban politik dan moral yang harus segera dicopot. Mayoritas responden, yakni 96 persen setuju agar beberapa menteri diganti.
Selain itu, 98 persen responden juga setuju bahwa nomenklatur kementerian saat ini terlalu gemuk dan perlu dirampingkan.
Kementerian seperti Transmigrasi, UMKM, HAM, dan Ekonomi Kreatif berada di daftar teratas lembaga yang dianggap layak digabung atau dihapus, menunjukkan pandangan publik bahwa kabinet saat ini terlalu berorientasi politik daripada kinerja yang efektif.
Jika Presiden Prabowo tidak segera mengganti menteri-menteri yang gagal ini, pemerintahan berisiko terus tersandera oleh inkompetensi dan kegagalan implementasi program prioritas, yang dapat memperdalam krisis kepercayaan publik.
Bahkan, 34 persen responden yang memilih Prabowo–Gibran pada Pemilu 2024 menyatakan tidak akan memilih mereka lagi jika pemilu diadakan sekarang, menandakan mulai goyahnya basis dukungan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana