RADAR TULUNGAGUNG - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, angkat suara terkait perdebatan mengenai usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto.
Muhammad Sarmuji menyambut baik langkah yang diambil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar kehormatan tersebut, di mana Soeharto termasuk di dalamnya.
Muhammad Sarmuji menilai bahwa perdebatan yang muncul di tengah masyarakat terkait usulan gelar pahlawan bagi Pak Harto adalah hal yang wajar dan bahkan sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Ia berpandangan bahwa setiap tokoh besar dalam sejarah Indonesia pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra.
Namun, sebagai legislator asal Jawa Timur, ia menegaskan bahwa adanya perbedaan pandangan tersebut tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh Soeharto bagi bangsa ini.
Lebih lanjut, Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan betapa beratnya kondisi ekonomi Indonesia sebelum masa kepemimpinan Soeharto.
Berdasarkan kisah yang ia dengar dari orang tua dan juga catatan sejarah, situasi saat itu digambarkan sangat sulit, di mana banyak rakyat yang mengalami kesulitan parah untuk memperoleh pangan.
Di bawah kepemimpinan Pak Harto, kondisi tersebut berubah drastis dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan besar ini terutama terlihat dalam bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
Indonesia Keluar dari Krisis Pangan
Sarmuji menjelaskan bahwa di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia tidak hanya berhasil keluar dari krisis pangan yang melanda, tetapi juga sempat mencapai swasembada pangan yang membanggakan.
Pencapaian swasembada ini merupakan salah satu jasa besar yang diungkit oleh Golkar sebagai alasan kelayakan Soeharto menerima gelar Pahlawan Nasional.
Penting untuk dicatat, Partai Golkar sendiri telah lama menilai bahwa Soeharto layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Sarmuji mengutip keputusan yang pernah diambil pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali pada tahun 2016, yang secara resmi merekomendasikan usulan tersebut.
Walaupun usulan pada tahun 2016 itu belum berhasil terealisasi, Golkar berharap usulan yang diajukan Kemensos saat ini dapat menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.
Sekjen Partai Golkar ini menekankan pentingnya suatu bangsa menghargai tokoh-tokoh yang telah mengubah arah sejarahnya.
Menurutnya, setiap bangsa besar wajib menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh sentral.
Pengakuan negara terhadap jasa-jasa Pak Harto, kata Sarmuji, bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga bagi generasi penerus tentang makna kepemimpinan yang bekerja nyata.
40 Nama Diajukan, Termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah
Diketahui, usulan 40 nama tokoh calon Pahlawan Nasional diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
Gus Ipul menyebutkan bahwa proses pengusulan nama-nama ini telah melalui pembahasan selama beberapa tahun terakhir.
Di antara 40 nama yang diusulkan, terdapat tokoh-tokoh besar yang mencuri perhatian publik. Selain Presiden ke-2 RI Soeharto, usulan tersebut juga mencakup nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Nama-nama lain yang turut diusulkan termasuk Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan yakni M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.
Proses pengusulan nama pahlawan nasional ini berawal dari inisiatif masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Usulan kemudian disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.
Setelah melalui kajian, diskusi, dan seminar yang panjang dan melibatkan lintas lembaga, daftar nama tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Gelar.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar sidang bersama Tim Dewan Gelar untuk membahas ke-40 nama ini.
Ia menilai bahwa semua nama calon pahlawan yang diusulkan Kemensos tersebut sudah memenuhi syarat dan layak untuk masuk daftar.
Setelah sidang selesai, hasilnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) untuk keputusan akhir.
Fadli Zon menegaskan, meskipun semua nama dinilai layak, keterbatasan akan diserahkan pada rekomendasi Dewan Gelar kepada Presiden. ****
Editor : Dharaka R. Perdana