RADAR TULUNGAGUNG - Berpulangnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada Minggu (2/11/2025) benar-benar membawa kedukaan bagi keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Apalagi sosok Sri Susuhunan Pakubuwono XIII dikenal sebagai pribadi yang lembah manah dan penjaga kebudayaan Jawa di era modern.
Namun ingatkah kamu, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII naik tahta dengan cara yang tidak mudah?
Bahkan sempat ada fenomena raja kembar atau dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Berikut ulasannya
Awal Mula Konflik
Sesaat setelah wafatnya Pakubuwono XII, muncul ketidaksepakatan di antara putra-putri beliau mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi sang raja.
Dalam rapat Forum Komunikasi Putra-Putri (FKPP) Pakubuwono XII yang digelar pada 10 Juli 2004, disepakati bahwa KGPH Hangabehi, putra tertua almarhum, akan dinobatkan sebagai raja berikutnya. Tanggal 10 September 2004 pun ditetapkan sebagai hari penobatan resmi.
Namun, situasi berubah pada 31 Agustus 2004. Salah satu putra Pakubuwono XII yang lain, KGPH Tejowulan, justru dinobatkan sebagai raja oleh sebagian keluarga keraton di Sasana Purnama, Badran, Kotabarat, Surakarta — rumah milik pengusaha BRAy Mooryati Sudibyo.
Penobatan ini mengejutkan banyak pihak, sebab dianggap melangkahi keputusan FKPP dan menciptakan perpecahan di kalangan keluarga besar keraton.
Insiden Penyerbuan Keraton
Ketegangan semakin memuncak ketika pada awal September 2004, kelompok pendukung Tejowulan menyerbu dan mendobrak pintu Keraton Surakarta.
Insiden ini menimbulkan kekacauan besar; sejumlah bangsawan dan abdi dalem terluka akibat bentrokan tersebut.
Pihak keraton yang dipimpin KP Edy Wirabumi (suami GKR Wandansari) bahkan melaporkan peristiwa itu ke Polresta Surakarta, dengan tuduhan perusakan cagar budaya di lingkungan keraton.
Penobatan Pakubuwono XIII
Meski situasi politik dalam keraton memanas, penobatan KGPH Hangabehi tetap berlangsung sesuai rencana pada 10 September 2004.
Upacara sakral tersebut digelar di Bangsal Manguntur Tangkil, Kompleks Sitihinggil Lor, dan dihadiri oleh tiga sesepuh penting keraton, seperti GPH Harya Mataram, BKPH Prabuwinata, serta GRAy Panembahan Bratadiningrat.
Ketiganya memberi restu dan mengawal KGPH Hangabehi dari Dalem Ageng Prabasuyasa menuju tempat penobatan.
Dalam upacara agung itu, Hangabehi resmi bertakhta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Sri Susuhunan Pakubuwono XIII Hangabehi.
Penobatan tersebut disaksikan oleh keluarga besar keraton, para duta besar negara sahabat, utusan kerajaan-kerajaan Nusantara, dan masyarakat umum.
Lahirnya Dualisme di Kasunanan Surakarta
Meski penobatan Pakubuwono XIII telah dilakukan secara resmi dan mendapat restu para sesepuh, keberadaan KGPAA Tejowulan yang juga mengklaim gelar serupa membuat Keraton Surakarta mengalami dualisme kepemimpinan.
Konflik ini bukan sekadar perebutan takhta, melainkan juga berkaitan dengan legitimasi, garis keturunan, dan tata nilai tradisi Mataram yang selama ini dijunjung tinggi.
Hingga kini, nama Pakubuwono XIII dikenal publik dengan dua versi: Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tejowulan, yang masing-masing memiliki pengikut dan pendukung.
Peristiwa ini menjadi salah satu bab paling dramatis dalam sejarah modern Kasunanan Surakarta menggambarkan bagaimana pusaka budaya dan kekuasaan Jawa masih menjadi simbol kehormatan yang diperjuangkan dengan segala cara. ****
Editor : Dharaka R. Perdana