RADAR TULUNGAGUNG – Banyak dinamika yang mengiringi masa kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Setelah hampir delapan tahun dilanda dualisme kepemimpinan (raja kembar), Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akhirnya mencatat bab penting dalam sejarahnya.
Dua tokoh utama yang sempat berseteru, KGPH Hangabehi dan KGPH Tejowulan, sepakat melakukan rekonsiliasi damai pada 4 Juni 2012.
Proses penyatuan dua kubu ini bukan perkara mudah. Rekonsiliasi berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dengan saksi-saksi penting dari berbagai unsur pemerintahan dan tokoh nasional.
Di antaranya Ketua DPR RI Marzuki Alie, pimpinan Komisi II, IV, dan IX DPR, perwakilan dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, serta Wali Kota Surakarta Joko Widodo yang menjadi motor utama terciptanya perdamaian tersebut.
Dalam kesepakatan itu, KGPH Tejowulan bersedia melepas gelar Pakubuwono XIII, dan menerima gelar baru sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung.
Dengan demikian, gelar tunggal Susuhunan Pakubuwono XIII secara resmi dipegang oleh KGPH Hangabehi, menandai berakhirnya era “dua raja” di Keraton Surakarta.
Damai yang Belum Sempurna
Namun, perjalanan menuju ketenangan belum sepenuhnya mulus. Upaya damai itu sempat mendapat penolakan dari Lembaga Dewan Adat (LDA) yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.
Ketegangan kembali muncul pada 15 Juni 2012, saat peringatan Tingalan Dalem Jumenengan (ulang tahun kenaikan takhta) ke-8 Pakubuwono XIII.
Sejumlah anggota LDA mencoba menghalangi rombongan dari kubu Tejowulan yang hendak memasuki Sasana Sewaka.
Adu mulut antara keluarga keraton pun tak terhindarkan, bahkan melibatkan putri tertua Pakubuwono XIII dan bibinya sendiri.
Meski sempat memanas, upacara akhirnya berlangsung kondusif. Dalam momen yang menyentuh, Tejowulan yang hadir secara resmi melakukan sungkem di hadapan Pakubuwono XIII sebagai simbol permohonan maaf dan pengakuan.
Konflik Kembali Memuncak
Sayangnya, kedamaian itu tak bertahan lama. Pada 26 Agustus 2013, ketegangan kembali pecah.
Pihak LDA disebut memaksa masuk ke Sasana Putra, lokasi acara halal bihalal dan pengukuhan Tejowulan sebagai mahamenteri oleh Pakubuwono XIII. Aksi itu berujung kekacauan dan pembubaran paksa acara tersebut.
Malam harinya, situasi makin panas. Massa pendukung Pakubuwono XIII dan warga Baluwarti mendobrak gerbang Sasana Putra. Mereka berusaha menyelamatkan sang raja yang dikabarkan disandera oleh kubu LDA.
Akibat insiden ini, Pakubuwono XIII sempat terisolasi dari kawasan inti keraton, karena akses dari Sasana Narendra menuju pusat keraton ditutup.
Kembali ke Keraton
Ketegangan baru mereda setelah aparat TNI dan Polri turun tangan. Berbagai mediasi dilakukan untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai.
Setelah bertahun-tahun berpisah dari pusat kegiatan adat, akhirnya pada April 2017, Pakubuwono XIII dan Tejowulan kembali masuk ke dalam keraton.
Momen itu menjadi simbol baru perdamaian. Upacara Tingalan Dalem Jumenengan digelar dengan khidmat, dihadiri oleh keluarga besar, abdi dalem, tokoh masyarakat, hingga pejabat pemerintahan.
Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, rekonsiliasi ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan wibawa dan keluhuran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Di tengah arus modernisasi, semangat persatuan antara Pakubuwono XIII dan Panembahan Agung Tejowulan menjadi harapan baru bagi kelangsungan budaya Jawa dan kejayaan warisan Mataram di masa mendatang. ****
Editor : Dharaka R. Perdana