RADAR TULUNGAGUNG - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengkonfirmasi kabar penting dari Istana. Presiden ke-2 RI Soeharto dipastikan bakal mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional.
Konfirmasi ini menjawab spekulasi publik mengenai nama-nama yang diusulkan pada tahun 2025. Pemberian gelar ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) besok.
Soeharto Pahlawan Nasional termasuk dalam sekitar sepuluh nama yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Penetapan ini mengikuti kajian dari Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
GTK diketahui telah mengkaji sebanyak 49 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Prasetyo Hadi sendiri belum mengungkapkan sembilan nama lainnya yang masuk dalam daftar tersebut.
Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik dan menimbulkan perdebatan. Nama-nama tersebut termasuk Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.
Usulan pahlawan nasional ini datang dari berbagai kalangan yang mengajukan nama. Pengusulan berasal dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf turut menanggapi usulan tersebut sebelumnya. Mensos menegaskan bahwa usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat.
Selain Soeharto, Mensos menyebut Gus Dur dan Marsinah juga memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Syaikhona Kholil Bangkalan juga disebut oleh Mensos memenuhi kriteria yang diperlukan.
Baca Juga: 50 Caption yang Bisa Dipakai untuk Status WhatsApp dan Instagram Bertema Hari Pahlawan
Meskipun mendapat dukungan resmi, terdapat pro dan kontra yang mengiringi penetapan Soeharto. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terhadap usulan ini.
Penolakan juga disampaikan oleh Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana. Penolakan ini disebabkan karena Soeharto diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.
Dugaan pelanggaran HAM tersebut mencakup tragedi Pulau Buru hingga kerusuhan Mei 1998. Isu pelanggaran HAM masa lalu menjadi dasar penolakan dari sebagian kelompok.
Di sisi lain, banyak pihak memberikan dukungan penuh agar Soeharto dianugerahi gelar tersebut. Dukungan datang dari sejumlah organisasi massa Islam, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dukungan juga datang dari Bahlil yang menyebut Soeharto sangat layak diberi gelar Pahlawan Nasional. AHY juga menyatakan Soeharto telah memberikan sumbangsih bagi Indonesia.
Pemberian gelar ini diselenggarakan menjelang Peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November. Presiden Prabowo akan mengumumkan total sepuluh nama penerima gelar di Kertanegara.
Pengumuman ini menjadi penutup proses kajian panjang yang dilakukan oleh Dewan GTK. Kepastian Gelar Pahlawan Nasional ini diharapkan dapat mengakhiri perdebatan yang terjadi di ruang publik. ****
Editor : Dharaka R. Perdana