RADAR TULUNGAGUNG – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal akhirnya memberikan klarifikasi resmi sekaligus menyampaikan permintaan maaf usai pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi ahli gizi dalam program Makanan Bergizi untuk Generasi (MBG) viral di media sosial.
Klarifikasi Cucun Ahmad Syamsurijal ini disampaikan pada Senin, 17 November, sebagai respons atas polemik nasional yang timbul sejak video ucapan kontroversialnya tersebar di berbagai platform.
Sejak video itu viral, Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi sorotan publik, terutama para tenaga ahli gizi dan organisasi profesi.
Banyak yang menilai pernyataannya “tak butuh ahli gizi” dalam rapat konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung sebagai bentuk pelecehan profesi.
Namun, Cucun menegaskan bahwa ucapan tersebut sebenarnya muncul dalam konteks pengawasan DPR, bukan sebagai penolakan terhadap profesi ahli gizi.
Dalam pernyataannya, Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, ia berkewajiban menyampaikan persoalan yang ditemukan dalam pengawasan lapangan.
Salah satunya adalah laporan mengenai tenaga gizi yang dinilai tidak cocok dengan mitra penyedia layanan MBG.
Keluhan ini menjadi dasar mengapa ia menyinggung perlunya evaluasi besar-besaran.
Konflik di Lapangan Jadi Pemicu Utama
Dalam klarifikasi, Cucun memaparkan bahwa banyak laporan yang masuk mengenai tenaga gizi yang tidak sesuai kebutuhan mitra.
Ada tenaga gizi yang dinilai tidak bisa beradaptasi dengan sistem dapur MBG, ada pula yang berpindah-pindah lokasi kerja tanpa koordinasi, sehingga mengacaukan distribusi tenaga profesional.
Situasi di lapangan semakin rumit karena Persagi dan Badan Gizi Negara (BGN) baru menindaklanjuti MOU pada Oktober.
Ketiadaan payung teknis ini membuat BGN tidak dapat menindak tenaga gizi yang melanggar prosedur rotasi.
Keputusan RDP Komisi IX dan Kelangkaan Tenaga Gizi
Cucun menegaskan bahwa isu ini berawal dari RDP Komisi IX yang memutuskan perlunya solusi atas kelangkaan tenaga gizi profesional.
Program MBG membutuhkan tenaga terlatih dalam jumlah besar, namun pasokan tidak mencukupi sehingga muncul gagasan “pelatihan tenaga pemantau gizi” sebagai alternatif kebutuhan jangka pendek.
Namun pernyataannya bahwa tenaga pemantau gizi bisa dilatih dari lulusan SMA dengan sertifikasi singkat dianggap meremehkan profesi ahli gizi.
Inilah yang kemudian menjadi bahan viral dan memicu reaksi keras dari komunitas ahli gizi.
Adu Pendapat dengan Ahli Gizi dalam Rapat
Video yang viral memperlihatkan bagaimana seorang ahli gizi perempuan memberikan masukan agar BGN menggandeng Persagi dalam menjaga standar gizi MBG.
Ia menekankan bahwa gizi bukan sekadar pemberian makanan, tetapi mencakup edukasi, pemantauan perkembangan gizi, dan intervensi berbasis kebutuhan.
Namun Cucun memotong pembicaraan tersebut dan menegaskan bahwa kewenangan terkait istilah profesi berada di tangan DPR.
Ucapannya “tak butuh ahli gizi” dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tertentu dalam penyusunan SOP MBG, bukan sebagai pernyataan politik resmi.
Meskipun demikian, nada bicara tegasnya membuat banyak pihak tersinggung.
Permintaan Maaf sebagai Bentuk Tanggung Jawab Publik
Cucun menyatakan permintaan maafnya sebagai bentuk tanggung jawab publik. Ia mengakui bahwa potongan video tanpa konteks lengkap telah memperburuk persepsi masyarakat.
“Saya tidak pernah menolak profesi ahli gizi. Justru saya ingin profesi ini tetap menjadi pilar utama dalam MBG,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa profesi gizi harus tetap dijaga, apalagi dalam menghadapi persoalan besar seperti stunting dan pemenuhan gizi anak.
Persagi Ikut Bersuara
Ketua Umum Persagi, Dodi Izwardi, mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh berjalan tanpa keterlibatan ahli gizi.
Menurutnya, profesi ini memegang peran penting dalam edukasi dan pengawasan kualitas gizi.
Dodi juga menegaskan agar profesi kesehatan tidak “diacak-acak.”
Menuju Perbaikan Sistem Gizi Nasional
Cucun menutup klarifikasinya dengan ajakan untuk memperbaiki sistem distribusi tenaga gizi melalui percepatan kerja sama Persagi–BGN dan peningkatan uji kompetensi sesuai dengan UU 17/2023.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk perbaikan besar-besaran,” tegasnya.***
Editor : Vidya Sajar Fitri