RADAR TULUNGAGUNG – Kontroversi pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal sebut MBG tak perlu ahli gizi terus memicu gelombang reaksi publik.
Ucapan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam sebuah konsolidasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung mendadak viral setelah seorang ahli gizi bernama Devi menangis dan walk out dari forum.
Insiden itu memantik kritik luas dari masyarakat hingga rekan sejawat di TikTok dan media sosial lainnya.
Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal sebut MBG tak perlu ahli gizi dipicu oleh potongan video yang beredar, menampilkan kalimat yang seolah menyebut bahwa tenaga ahli gizi dapat digantikan oleh lulusan SMA.
Ahli Gizi Menangis dan Walk Out, Video Viral di TikTok
Pemicunya ialah reaksi emosional dari seorang ahli gizi bernama Devi.
Dalam forum tersebut, Devi terlihat menangis dan memilih meninggalkan ruangan setelah mendengar pernyataan yang dianggap meremehkan profesinya.
Video momen itu beredar cepat di TikTok, menciptakan gelombang solidaritas dari komunitas gizi di berbagai daerah.
Para ahli gizi menilai bahwa kompetensi mereka tidak bisa digantikan hanya melalui pelatihan singkat.
Profesi mereka memiliki dasar akademik, kode etik, serta tanggung jawab ilmiah, apalagi dalam program berskala nasional seperti MBG yang menyangkut menu bergizi untuk jutaan peserta didik.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari Cucun
Menyadari polemik meluas, Cucun segera memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya.
Ia menyampaikan permintaan maaf dan menekankan bahwa tidak ada niat sama sekali meremehkan profesi ahli gizi.
Menurutnya, pernyataan itu muncul dalam konteks dinamika diskusi internal mengenai nomenklatur jabatan dalam program MBG.
Cucun menjelaskan bahwa wacana perubahan istilah seperti “quality control” atau “pengawas makanan bergizi” masih sebatas usulan, belum ada keputusan final.
Ia bahkan menegaskan bahwa menghilangkan nomenklatur ahli gizi justru berpotensi membahayakan program karena membuka peluang bagi orang yang tidak kompeten untuk mengawasi kualitas menu.
“Kalau nomenklatur dihapus, nanti malah bukan ahli gizi yang masuk.
Itu justru menurunkan kualitas program,” ujarnya dalam klarifikasi tersebut.
Pernyataan itu sekaligus meluruskan mispersepsi yang terlanjur menyebar luas setelah potongan video viral.
Baca Juga: Fenomena Mepe Gabah Ala Indonesia Muncul di Jepang, Warganet: Tapi di Sana Petaninya Makmur
BGN Meluruskan: Ahli Gizi Tidak Bisa Digantikan
Badan Gizi Nasional (BGN) juga turut memberikan penjelasan.
Pihak BGN menegaskan bahwa tidak benar jika program MBG bisa berjalan tanpa tenaga ahli gizi.
Bahkan, BGN menyebut bahwa kompetensi ahli gizi adalah syarat mutlak untuk memastikan menu di lapangan tetap memenuhi standar.
BGN juga menyoroti etika profesi dan pentingnya tenaga yang memang memahami aspek teknis pengelolaan gizi.
Mereka menegaskan bahwa pelatihan singkat tidak dapat menggantikan pendidikan formal dalam ilmu gizi.
Pernyataan BGN ini sekaligus mematahkan asumsi yang beredar bahwa program MBG bisa dijalankan oleh tenaga nonprofesional.
Profil Singkat Cucun: Politisi Senior PKB
Dalam pemberitaan yang berkembang, publik kembali menoleh pada sosok Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ia merupakan politisi senior PKB yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan administrasi publik.
Baca Juga: Menuai Sorotan, Erspo Akhirnya Buka Suara dan Minta Maaf Soal Azizah Salsha di JFW 2025
Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, posisi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap isu-isu sosial termasuk kesehatan dan gizi masyarakat.
Dalam forum yang viral tersebut, Cucun menyebut contoh bahwa lulusan SMA dapat dilatih tiga bulan dan diberi sertifikasi untuk mengisi kebutuhan tenaga lapangan.
Namun potongan pernyataan inilah yang kemudian dianggap mendistorsi urgensi profesi ahli gizi.
Frasa tersebut viral dan memperkuat narasi bahwa Cucun sebut MBG tak perlu ahli gizi, meski ia kemudian menegaskan bahwa konteks sebenarnya berbeda.
Baca Juga: Fenomena Penyakit Mancing Gila di Kalangan Streamer dan Pemain Roblox, Begini Cara Mainnya
Polemik Jadi Pelajaran Komunikasi Publik
Polemik ini menjadi pelajaran penting mengenai sensitivitas komunikasi pejabat publik.
Isu gizi menyangkut kompetensi ilmiah dan profesionalisme, sehingga penyampaiannya harus hati-hati agar tidak menciptakan kesalahpahaman.
Para tenaga ahli gizi berharap pemerintah lebih cermat dalam menegakkan standar dan nomenklatur profesi demi kualitas program MBG.
Dengan permintaan maaf dan klarifikasi yang sudah disampaikan, publik kini menunggu tindak lanjut pemerintah dan DPR dalam memastikan setiap jabatan penting di program MBG tetap diisi tenaga berkompeten.***
Editor : Vidya Sajar Fitri