RADAR TULUNGAGUNG – Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Ketua DPR RI itu menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi.
Komentar tersebut disampaikan dalam forum konsolidasi Satgas Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Bandung dan langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, tenaga kesehatan, hingga organisasi profesi gizi di Indonesia.
Kontroversi bermula ketika Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa MBG dapat berjalan tanpa keterlibatan ahli gizi.
Baca Juga: DPR Resmi Sahkan RKUHAP, Era Baru Hukum Acara Pidana Dimulai dengan Pemberlakuan KUHAP 2026
Menurutnya, pengawasan program hanya membutuhkan petugas khusus tanpa harus memiliki latar belakang keahlian gizi.
Ucapan itu memantik gelombang protes karena dianggap meremehkan profesi ahli gizi yang memiliki peran vital dalam perencanaan menu dan kualitas asupan untuk anak-anak.
“Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang diperlukan hanya satu tenaga pengawas yang tidak harus ahli. Selesai,” ujar Cucun dalam forum tersebut.
Kutipan itu kemudian beredar luas dan menjadi bahan kritik di media sosial.
Banyak yang menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan berpotensi memperburuk kualitas program MBG yang digagas pemerintah.
Reaksi Publik dan Gelombang Kritik
Sejak potongan videonya menyebar, Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi bahan perbincangan panas.
Publik mempertanyakan bagaimana mungkin program pemenuhan gizi nasional dijalankan tanpa tenaga ahli yang memahami kebutuhan nutrisi anak secara komprehensif.
Tenaga gizi, akademisi, dan organisasi profesi juga angkat suara.
Mereka menilai bahwa keberadaan ahli gizi merupakan syarat mutlak dalam memastikan keberhasilan program MBG, terutama karena program ini tidak memiliki standar menu nasional yang seragam dan setiap daerah membutuhkan penyesuaian nutrisi sesuai kondisi lokal.
Di tengah derasnya kritik, Cucun akhirnya menyampaikan permintaan maaf.
Ia menjelaskan bahwa maksud pernyataannya adalah merespons usulan peserta forum yang hendak mengganti istilah “ahli gizi” dengan nomenklatur petugas MBG.
Menurut Cucun, perubahan istilah justru bisa berbahaya karena membuka peluang masuknya profesi lain yang tidak sesuai kompetensi.
“Teman-teman ahli gizi menyampaikan usulan agar istilahnya diganti. Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respon, kita bawa. Namun itu bisa menghilangkan peran profesi yang selama ini penting,” kata Cucun menegaskan klarifikasi yang ia maksud.
Badan Gizi Nasional Tegaskan Posisi Resmi
Di tengah polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga buka suara.
Kepala BGN menegaskan bahwa Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal bukanlah sikap resmi lembaga tersebut.
BGN tetap menempatkan ahli gizi sebagai tenaga utama yang harus ada di setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar ilmiah.
“Program ini tidak menetapkan standar menu nasional. Karena itu, setiap SPPG wajib memiliki orang yang paham gizi. Prioritas pertama tetap sarjana gizi,” ujar Kepala BGN.
Namun, BGN mengakui adanya persoalan serius: jumlah sarjana gizi di Indonesia masih terbatas.
Produksi lulusan gizi setiap tahun belum mencukupi kebutuhan program pemerintah yang berskala nasional.
Karena itu, BGN membuka peluang bagi tenaga dari disiplin ilmu lain yang berkorelasi dengan gizi, seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan, untuk mengisi kebutuhan di lapangan.
Kebutuhan Ahli Gizi Masih Mendesak
Keterbatasan tenaga ahli menjadi tantangan besar dalam implementasi MBG.
SPPG yang tersebar di banyak daerah membutuhkan pengawasan ketat terhadap menu, kandungan nutrisi, serta proses penyajian.
Tanpa tenaga yang memiliki pengetahuan memadai, risiko penyimpangan kualitas gizi sangat besar.
Sebagian pakar menilai, perdebatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem gizi nasional.
Pemerintah didorong mempercepat distribusi tenaga ahli, memperluas pendidikan gizi, dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk mendukung program MBG.
Polemik Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal juga menunjukkan bahwa isu gizi adalah urusan strategis yang tidak bisa ditangani secara sembarangan.
Kualitas gizi anak menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dengan permintaan maaf yang sudah disampaikan, publik berharap perdebatan ini berujung pada penguatan program, bukan sekadar kontroversi sesaat.
Program MBG tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah, dan keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antarprofesi di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.***
Editor : Vidya Sajar Fitri