RADAR TULUNGAGUNG – Respon tegas Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah ia memberikan jawaban lugas dalam sesi tanya jawab terkait isu penyelundupan barang ilegal dan berbagai dinamika pengelolaan fiskal pemerintah.
Dalam forum pemaparan update APBN tersebut, Deputi yang membidangi stabilitas keuangan ini menyampaikan sejumlah langkah konkret pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat pengawasan barang masuk ke Indonesia.
Pada tiga paragraf pertama ini, respon tegas Purbaya Yudhi Sadewa menjadi fokus utama, terutama saat ia mengomentari isu thrifting, penyelundupan barang dari Tiongkok, hingga mekanisme penempatan dana pemerintah di perbankan nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk barang ilegal yang masuk, terlepas dari adanya permintaan legalisasi atau alasan ekonomi dari para pelaku usaha.
Dalam kesempatan itu, respon tegas Purbaya Yudhi Sadewa juga tampak ketika menepis permintaan sejumlah pedagang drifting yang berharap aktivitas mereka dilegalkan asalkan bersedia membayar pajak.
Ia menegaskan bahwa barang bekas impor tetap dilarang, sesuai regulasi yang berlaku, sehingga tidak bisa dilegalkan hanya karena ada potensi pemasukan pajak.
APBN Ditekankan sebagai Instrumen Stabilisasi
Sebelum memasuki sesi tanya jawab, pemerintah memaparkan kondisi terkini APBN yang dinilai masih menunjukkan momentum positif.
Pertumbuhan ekonomi disebut tetap kuat, ditopang oleh kinerja baik di berbagai sektor.
Pemerintah juga menegaskan terus mempercepat belanja negara untuk menjaga daya dorong terhadap aktivitas ekonomi nasional.
APBN, menurut pemaparannya, difungsikan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Anggaran negara diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, memastikan proyek prioritas berjalan efektif, dan merespons dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Persoalan Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan
Salah satu pertanyaan yang diterima Purbaya adalah mengenai rencana penempatan dana tambahan di BTN.
Menurutnya, penyerapan dana pemerintah oleh sejumlah bank telah mencapai angka optimal, seperti Mandiri dan BRI yang sudah menyalurkan 100% dana yang ditempatkan.
Namun, BTN baru menyerap 41% dari alokasi sebelumnya.
Purbaya menyebut permintaan penambahan dana oleh BTN terkesan janggal karena penyerapan sebelumnya belum maksimal.
Ia menegaskan pemerintah baru akan mempertimbangkan permohonan tersebut jika surat resmi dari BTN telah diterima, serta setelah dilakukan asesmen kelayakan.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan kembali dana sebesar Rp76 triliun ke sejumlah bank untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.
Penempatan ini dilakukan setelah data base money menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan di bulan Oktober.
Isu Drifting dan Barang Ilegal
Ketika ditanya soal permintaan pedagang drifting agar usaha mereka dilegalkan, Purbaya menjawab tanpa basa-basi.
Ia menegaskan bahwa drifting adalah impor barang bekas yang secara regulasi sudah jelas dilarang.
Karena itu, tidak ada alasan untuk melegalkan aktivitas tersebut, sekalipun pedagang mengaku siap membayar pajak.
Ia mengibaratkan, menagih pajak dari barang ilegal tidak lalu membuat barang tersebut menjadi legal.
“Kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah ganja menjadi legal?” ujarnya dengan nada retoris.
Penyelundupan Barang dari China Akan Diperketat
Terkait pernyataan politisi Adian yang menyebut impor ilegal dari China lebih besar dari drifting, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan pemeriksaan di pelabuhan.
Ia menyatakan siap melakukan investigasi lebih mendalam terhadap setiap temuan barang ilegal.
“Kalau dulu bisa lepas, ke depan tidak bisa lagi,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi highlight yang memperkuat citra respon tegas Purbaya dalam memberantas penyelundupan.
Pemanfaatan Anggaran yang Dikembalikan K/L
Pertanyaan lain yang muncul berkaitan dengan anggaran Rp5,5 triliun yang dikembalikan beberapa kementerian/lembaga.
Purbaya menjelaskan bahwa angka itu dapat bertambah hingga akhir tahun seiring penyesuaian belanja.
Dana tersebut bisa dialihkan ke pos yang mampu membelanjakan lebih cepat atau digunakan untuk mengurangi defisit agar posisi fiskal tetap sehat.
Sinergi Fiskal dan Moneter
Purbaya juga menanggapi undangan Bank Indonesia kepada Kemenkeu untuk menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara rutin.
Ia menyebut langkah tersebut positif karena memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Kehadiran perwakilan pemerintah sah secara hukum, meski tidak memiliki hak suara dalam penentuan suku bunga.***
Editor : Vidya Sajar Fitri