RADAR TULUNGAGUNG - Untuk pertama kalinya, Natal bersama Kementerian Agama bakal digelar pada 20 Desember 2025 mendatang.
Keputusan ini menandai langkah penting Kemenag dalam memperluas ruang kerukunan serta memperkokoh relasi antarumat beragama di lingkungan kementerian yang selama ini identik sebagai rumah bagi seluruh agama resmi di Indonesia.
Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, ide penyelenggaraan Natal perdana ini berangkat dari pengamatan bahwa banyak kementerian lain rutin melaksanakan perayaan serupa.
Karena itu, Kemenag sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan kerukunan dianggap wajar jika ikut memulai tradisi ini.
“Kementerian lain sudah sering mengadakan Natal bersama. Saya bilang, kenapa Kementerian Agama tidak sekalian saja?” ujarnya.
Selama ini, perayaan Natal di Kemenag sifatnya terbatas karena dilakukan secara terpisah oleh Ditjen Bimas Katolik dan Ditjen Bimas Protestan.
Tidak pernah ada satu panggung resmi yang menyatukan seluruh unsur kementerian dalam satu acara besar.
Tahun 2025 menjadi momentum perubahan itu.
Terobosan Baru untuk Kerukunan
Kemenag memandang langkah ini tidak hanya sekadar acara seremonial, tetapi simbol komitmen baru.
Dalam suasana yang menuntut penguatan toleransi, Kemenag ingin tampil lebih progresif melalui kebijakan inklusif yang menyentuh seluruh pegawai, tanpa memandang latar belakang keyakinan.
Natal bersama Kemenag juga diproyeksikan menjadi agenda rutin tahunan.
Harapannya, kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi internal, tetapi juga menjadi standar baru bagi kementerian lain dalam menyelenggarakan kegiatan lintas iman yang lebih terbuka.
Persiapan dan Antusiasme
Meski masih satu bulan menjelang perayaan, berbagai unit kerja telah mulai mempersiapkan teknis acara.
Beberapa pejabat Kemenag menyambut positif terobosan ini karena dianggap membawa semangat baru dalam budaya organisasi yang selama ini lebih terfragmentasi sesuai direktorat masing-masing.
Di sisi lain, perayaan ini juga melibatkan Bimas Katolik dan Bimas Protestan sebagai pelaksana teknis.
Namun mereka tidak lagi bertindak eksklusif, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan besar bernama Kementerian Agama.
Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai wujud nyata komitmen Kemenag dalam mempromosikan harmoni, sembari memberikan contoh bahwa kerukunan dapat dimulai dari institusi yang paling dekat dengan isu toleransi itu sendiri.***
Editor : Vidya Sajar Fitri